P4 Gelar Unras Dikementerian LH

Kontakpublik.id, JAKARTA - Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P4) merupakan wadah Pemuda pemudi yang concern terhadap kehidupan bangsa, yang dinilai mereka tidak ada keadilan, disitulah mereka bergerak untuk mengingatkan dan meluruskan.

Pandeglang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Banten yang terletak di ujung Pulau Jawa. yang didalamnya terdapat Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) pertama yang ditetapkan di Indonesia sejak masa kolonial Belanda.

Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ini merupakan benteng terakhir Badak Jawa (Rhinoceros Sondaicus) atau Badak Bercula Satu, Yang saat ini tengah berlangsung didalamnya Proyek Pembangunan Java Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di TNUK yang menelan anggaran hingga ratusan milyar.

Proyek Pembangunan JRSCA ini sangat sarat akan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Hal itu dapat terlihat dari 24 Perusahaan yang menjadi pemenang lelang, yang mana didalamnya terdapat perusahaan yang telah blacklist akan tetapi menjadi pemenang tender. 

Sehingga kami menduga ada indikasi kecurangan atau pengondisian pada tender Proyek JRSCA tersebut.

Disisi lain Proyek Perambahan hutan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon ini juga akan berdampak buruk pada Hewan Lindung yang berada di TNUK karena kerusakan hutan yang disebabkan oleh Proyek JRSCA tersebut.

Hal ini disuarakan Oleh P4, dalam aksi Unjuk Rasa (Unras) dan pada orasinya didepan kantor Kementerian Lungkungan Hidup Republik Indonesia. Dijakarta. Pada Jum'at (03/06/22). 

Mereka menuntut untuk. 

1. Usut Tuntas Pengondisian Lelang Proyek JRSCA TNUK. 

2. Tangkap Oknum BTNUK Dan Oknum KLHK. 

3. Polri Dan KPK Harus Berani Menguji Secara Forensik Dokumen Pemenang Lelang Proyek JRSCA. 

4. Stop Perambahan Hutan Taman Nasional Ujung Kulon Yang Berbajukan JRSCA. 

5. Tangkap dan adili oknum-oknum intelektual proyek JRSCA dan bubarkan YABI (Yayasan Badak Indonesia) atau The Rhino Foundation of Indonesia.

Sementara itu, Arip Wahyudin alias Ekek, selaku Koordinator Unjuk rasa, kepada media ini, pasca Unras, mengatakan, kepada Pemerintah Pusat. Khususnya kepada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Untuk sesegera mungkin merevisi tender, pekerjaan di TNUK. Katanya. (Sof)