Kontakpubik.id,-International RiceResearch Institute (IRRI) tampaknya keliru memberi penghargaan terhadap pemerintah Indonesia karena menganggap bisa tiga tahun terakhir tidak mengimpor beras. Prestasi yang dikira oleh banyak pengamat perberasan ini cuma sekedar "politik angkat telor" ini sungguh sumir dan memalukan.
Lain lagi ceritanta Bulog (Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik) yang juga dituding per 6 Desember hanya menguasai 295.000 ton cadangan beras pemerintah (CBP) dengan kualitas medium (komersial). Maka itu Badan Pangan Nasional (Bapanas), mengizinkan Bulog untuk memenuhi CBP lewat Bulog yang harus memiliki jumlah total 494.000 ton. Karena pemerintah tidak mau menanggung resiko, lantaran untuk menutupi kebutuhan beras dari dalam negeri diklaim sudah tak mungkin dapat dipenuhi.
Kementerian Perdagangan pun mengklaim lewat izin Bulog telah mengantongi hak untuk mengimpor 500.000 ton beras premium.
Alasan akan menghadapi Perayaan Natal dan Tahun Baru pun dikambinghitamkan untuk mengukuhkan alasan impor beras ini, seperti yang sudah-sudah guna melancarkan persekongkolan yang justru tidak melindungi petani sebagai anak sah negeri ini.
Bank Indonesia juga ikut meyakinkan, karena beras termasuk dalam katagori volatile food bersama sembilan bahan pangan lainnya, sangat berbahaya jika tidak dijaga pergolakannya yang bisa membuat inflasi besar dan gawat.
Silang pendapat antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bapanas bersama Perum Bulog cukup seru dipertontonkan di Ruang Dengar Pendapat dengan DPR RI dalam Rapat Kerja (Raker) pada 7 Desember 2022.
Patokan Kementerian Pertanian pada data BPS (Biro Pusat Statistik) bahwa tahun 2022 Indonesia justru surplus 1,8 juta ton beras justru ditelikung dan diabaikan, karena dianggap sumir.
Pihak Bulog pun mengklaim saat turun ke sawah tidak menemukan gabah/ beras seperti yang diklaim Kementan. Selisih pendapat tentang data Kementan dengan Bapanas jadi dianggap wajar, karena Kementan mengacu pada dara potensi luas panen padi di sawah, sedangkan Bapanas berdasarkan bilangan Bolug di gudang.
Dian Novita Sastro yang menulis soal Polemik Kebijakan Inport Beras (Bisnis.Com, 19 Desember 2022) mempertanyakan ikhwal carut marut perbedaan dasar acuan ini, atau memang ada masalah mendasar yang lebih kacau yang menjadi akar masalah utamanya.
Dian Novita Sastro menyimpulkan dari data yang berserak saat Raker dan RDP pada 7 Desember 2022 ternyata adanya potensi surplus beras itu memang sungguh ada, tetapi yang membuat stock di Bulog dianggap membahayakan, justru karena rendahnya daya tampung Bulog saat petani panen raya pada bulan Maret dan April 2022 lalu.
Catatan Atlantik Institut Nusantara (Baca Jacob Ereste : Impor Beras Saat Panen Raya Artinya Membunuh Petani, Global.Com, 18 Maret 2021) membuktikan bahwa penghargaan dari IRRI itu sumir, semacam persekongkolan jahat untuk memuluskan bisnis beras yang mencekik rakyat. Catatan Atlantika Institut Nusantara terhadap keinginan pemerintah hendak mengimpor beras dalam waktu dekat ketika itu (April - Mei 2021) dikecam keras karena tidak rasional. Jadi memang terbukti adanya persekongkolan jahat. Menipu rakyat.
Saat menjelang Debat Pilpres 2014, janji untuk swasembasa pangan diucapkan Joko Widodo dalam suara lantang. Janji sebagai calon presiden tidak akan impor beras -- juga daging -- dikatakan dengan jumawa (Detik Finance, 15 Feb 2019). Lalu impor beras melansir sebanyak 2,8 juta ton pada tahun 2018 dan 180.000 ton pada tahun 2019.
Lantas bagaimana dengan cerita penghargaan IRRI pada pemerontah yang berdalih pada tiga tahun terakhir tidak mengimpor beras ?
Lalu bagaimana janji Joko Widodo yang mengatakan Indonesia akan berdaulat atas pangan dan swasembada, termasuk tidak impor daging seperti dikatakan dengan jumawa saat berada di Cianjur, Jawa Barat (Rabu, 2 Juli 2014), karena Indonesia memiliki semua stock pangan itu.
Bahkan Joko Widodo bilang bahwa petani Indonesia harus dimuliakan. Namun realitasnya beras dan daging terus diimpor guna memperoleh komisi dari perolaku jahat itu. Sebab etika, moral dan akhlak sudah menjadi barang mainan, seperti Pancasila dan UUD 1945.
Begitulah etika, moral dan akhlak yang menafikan Pancasila dan UUD 1945, sehingga pemrintah juga menjadi pedagang yang mengejar keuntungan, meski sangat merugikan rakyat. Khususnya petani.(Akbar)
(Editor In Chief-Rudi Suhaemat)
Banten, 26 Desember 2022
Tidak ada komentar:
Posting Komentar