Pendiri Mathla'ul Anwar Diusulkan Sebagai Pahlawan Nasional

kontakpublik.id. SERANG-Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan, Pemprov Banten mengusulkan KH Raden Mas Abdurahman Saleh, pendiri Mathla'ul Anwar sebagai Pahlawan Nasional. 

Hal itu diungkap Al Muktabar usai menghadiri Silaturahmi Akbar Keluarga Besar Mathla'ul Anwar di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI Jl. Gatot Subroto No.1, Minggu (29/1/2023).

"Mathla'ul Anwar telah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Tokoh-tokohnya berkontribusi besar dalam pembangunan Indonesia," ungkapnya

"Mathla'ul Anwar mengembangkan sumber daya manusia Indonesia," tambah Al Muktabar.

Oleh karena itu, lanjut Al Muktabar, pihaknya mendukung pengajuan pendiri Mathla'ul Anwar sebagai Pahlawan Nasional.

Sebagai informasi, Mathla’ul Anwar merupakan lembaga pendidikan klasikal pertama di Provinsi Banten. Didirikan pada tahun 1334 H/1916 M di Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan dasar Islam. 

Tujuan Mathla’ul Anwar adalah terwujudnya pendidikan dan ajaran Islam di kalangan umat dan masyarakat Islam. Agar ajaran Islam menjadi dasar kehidupan bagi individu dan masyarakat. (rido/ben)

Maung Pande Gelar Latgab Antar Paguron

Kontakpublik.id - PANDEGLANG  Manusia Unggul Pandeglang (Maung Pande) Pusat Menes menggelar kegiatan Latihan Gabungan (Latgab) Pencak Silat, yang dilaksanakan langsung di Gedung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Berkah Menes yang berlokasi di Raya Alun-alun Menes Desa Purwaraja Kecamatan Menes. Sabtu, (28/1/23)

Latgab Pencak Silat tersebut yang tergabung dari beberapa Paguron yang ada Kabupaten Pandeglang, Serang dan Lebak ikut menghadiri acara latihan gabungan tersebut, agar para pesilat untuk lebih giat lagi dalam mengasah ke ilmuan tentang seni budaya dan silaturahmi antar Paguron.

"Acara ini kami pusatkan di wilayah Kecamatan Menes, dilaksanakan Latgab tersebut untuk menjalin silaturahmi antar pesilat dalam seni budaya khususnya pencak silat," kata Surya Galung Seniman Pencak Silat dari Perguruan Maung Pande.

Lanjut Surya menyampaikan pencak silat ini salah satu kekayaan seni budaya Banten adalah beladiri silat debus yang sampai saat ini terus dilestarikan dan harus di jaga nilai-nilai tradisi peninggalan dari sesepuh orang tua.

"Dari generasi ke generasi cukup lumayan banyak yang berminat mengikuti pelatihan seni bela diri pencak silat maupun debus, karena manfaat dengan belajar pencak silat ini bisa menjaga perlindungan diri maupun kesehatan," terangnya.

Selain itu, untuk anak-anak muda cukup antusias yang tergabung pada paguron dalam mengikuti pelatihan pencak silat, apa lagi agenda kegiatan ini sering dilakukan, maka dari itu maju mundurnya acara ini harus ada dukungan penuh dari pemerintah.

"Tradisi kebudayaan ini akan terus digebyarkan, dikarenakan seni pencak silat ini milik kita bersama sebagai orang Banten," ujarnya

Tidak hanya itu, seni pencak silat dan debus ini banyak diminati mulai kalangan remaja sampai dewasa, maka dari itu mari sama-sama untuk melestarikan seni budaya tersebut.

"Dari berbagai generasi harus bisa membawa tradisi seni pencak silat mulai dari tingkat daerah sampai mancanegara," terangnya.

Dr. Furqon Haitami, Ketua Padepokan Maung Pande mengatakan acara Latgab ini sebagai ajang silaturahmi antar pesilat dan diperlukan latihan, dikarenakan pencak silat memiliki nilai budaya yang sangat positif. Selain itu, harus bisa menjaga antat sesama para pesilat mulai dari tingkat Daerah maupun Nasional.

"Latihan ini harus terus dikembangkan sehingga mencerminkan budaya kita sebagai orang Indonesia, saling menjaga dan tidak boleh saling bermusuhan tentu harus saling membesarkan sesama pesilat dari setiap paguron," imbuhnya.

Ketua Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Kabupaten Pandeglang Dadan Saladin, diadakanya Latihan Gabungan Pencak Silat ini agar para pesilat dari masing-masing paguron yang ada di Pandeglang lebih terbiasa, agar dikemudian hari jika ada even pencak silat yang di mulai dari tingkat Daerah, Provinsi, Nasional dan Dunia (mereka-red) sudah tidak asing lagi jika ikut pentas.

"Latihan ini untuk mempersiapkan seluruh generasi pesilat di Pandeglang, karena tidak menutup kemungkinan jika ada acara even pencak silat bisa ikut pentas maka dari itu harus dipersiapkan dari mulai sekarang," ucapnya

Heru Pualam, perwakilan dari Muspika Menes menyampaikan untuk mengharumkan nama baik Pandeglang khususnya di Provinsi Banten yang terkenal dengan seni bela diri, pencak silat dan debus, dari turun menurun dipastikan orang Banten tersendiri memiliki ketangguhan dalam bermain seni.

"Banten terkenal dengan debus, tradisi ini jangan sampai punah dan jika kita sudah tua warisi seni ini kepada anak cucu kita, agar seni pencak silat tersebut harus tetap ada," tuturnya.

Kegiatan Latgab yang diselenggarakan oleh Maung Pande tidak hanya satu kali, pencak silat ini masuk even daerah maupun Nasional, terus dilestarikan karena seni budaya salah satu budaya yang berada di Negara Indonesia.

"Dengan diadakan Latgab ini menjadi ajang silaturahmi antar semua pesilat dan harus untuk saling membesarkan antar sesama pecinta pencak silat," ungkapnya. (Rido)

Jacob Ereste : Membangun Etik Profetik Dalam Gerakan Kebangkitan Kesadaran dan Pemahaman Spiritual Bersama GMRI & Posko Negarawan

Fenomena dari runtuhnya ikatan keluarga, kawin dan cerai seperti barang mainan, sampai sikap rskus dan tamak yang tidak dianggap memalukan, dan maraknya korupsi, penyelewengan jabatan bahkan pengkhianatan dan kemunafikan akibat tidak adanya etik profetik yang dijaga dan dihidup-kembangkan dalam tatanan kehidupan yang nyata.

Kesadaran dan pemahaman 

spiritual itu perlu dibangkitkan sebagai upaya untuk dapat memposisikan kesadaran terhadap nilai-nilai illahiah. Sehingga etik illahiah dapat dibedakan dengan etik materialisme. Sebab, menurut Prof. Kuntowijoyo, superstruktur -- kesadaran -- yang sangat diperlukan bagi manusia di era milineal ini. Karena yang menentukan kesadaran bukan individu, tetapi Tuhan. Sama halnya dengan sekularisme yang bertentangan dengan kesadaran illahiah.

Rumusan illahiah tentang amar ma'ruf nahi munkar -- perintah untuk berbuat baik  dan mencegah semua perilaku yang buruk serta percaya (beriman) kepada Allah jelas merupakan bagian dari unsur-unsur dari bangunan etik profetik.

Dalam versi Muhamad Iqbal yang mengungkap pendapat kaum sufi bahwa pengalaman Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'rad merupaian capaian tertinggi dari apa yang diidolakan oleh para kaum sufi. Dan lebih luar biasa lagi -- dalam pemahaman sufistik -- Nabi Muhammad SAW berkebab kembali ke bumi hanya untuk menjalankan tugas kerasulannya. Pengalaman spiritual serupa ini menjadi acuan untuk meyakini sekaligus pula membuktikan bahwa laku spiritual itu sungguh asyik dan diperlukan bagi manusia.

Perubahan cara pandang manusia yang telah teruji dan dibuktikan oleh sang waktu, nyata dan riil tauladan dan tuntunan Nabi Muhammad SAW itu semakin diminati banyak orang di dunia belahan mana pun hingga hari ini. Padahal ajaran dan tuntunannya sudah dilakukan -- setidaknya -- sejak  ratusan tahun silam.

GNRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia) yang dimotori Sri Eko Sriyanto dan kawan-kawan hingga kemudian diperkuat oleh Posko Negarawan ingin melahirkan tokoh-tokoh yang mumpuni guna membangun bangsa dan negara agar tata  kehidupan dapat lebih baik untuk kemudian mampu mejadi tauladan dan memimpin peradaban baru yang berkualitas dan bermutu baru di muka bumi.

 

Banten, 29 Januari  2023

Bekali Ilmu Al-Qur'an Sejak Dini

 

kontakpublik.id, LEBAK- Dalam rangka mendukung gerakan cinta dan mendorong kehadiran zakat, infaq dan shadaqah di tengah masyarakat oleh Baznas Kabupaten Lebak, Pemkab Lebak telah memfasilitasi pengalokasian anggaran hibah untuk Baznas Kabupaten Lebak sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

Fasilitasi gedung sekretariat Baznas Kabupaten Lebak, serta untuk penguatan jaringan Baznas, telah dibentuk unit pengelola zakatupz dilingkungan OPD, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di BUMD dan UPZ Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Perusahaan Swasta. 

Hal tersebut disampaikan Bupati Lebak , Iti Octavia Jayabaya saat membuka Kegiatan Hari Ulang Tahun Baznas Ke-22 yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-A'raf Rangkasbitung, Sabtu (28/1/2023). 

Pada kesempatan itu, Bupati juga mengapresiasi kegiatan HUT yang diisi dengan lomba menebalkan huruf Al-Qur'an dengan seribu peserta yang berasal dari siswa TK dan Raudhatul Atfal Se-Kecamatan Rangkasbitung. 

"Semoga dengan diselenggarakannya kegiatan ini, akan menambah pengetahuan siswa/siswi taman kanak-kanak dan siswa/siswi Raudhatul Atfal dalam baca tulis Al-qur’an" Ungkapnya. 

Iti menambahkan, tantangan semakin besar dengan media sosial, transformasi digital yang dimana bisa melunturkan budaya dan kebiasaan apalagi etika anak-anak bangsa. 

"Maka dari itu mulai dari sejak dini seperti Pendidikan TK dan Pendidikan RA ini harus dibekali dengan ilmu-ilmu yang mumpuni salah satunya ilmu Al-quran" Imbuhnya. 

Iti berharap Baznas Kab. Lebak menjadi lembaga pengelola zakat yang profesional dan terpercaya, melalui pelaksanaan tata kelola zakat yang amanah, profesional dan berdayaguna, penyelarasan dan sinergitas program penghimpunan dan pendayagunaan zakat yang sesuai dengan program pembangunan Pemerintah Daerah, pengoptimalan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta penerapan manajemen modern yang berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. 

Selain itu dalam laporannya Ketua Baznas Kabupaten Lebak, Wawan Gunawan mengucapkan selamat kepada Bupati Lebak yang telah resmi menyandang gelar Doktor beberapa waktu lalu. 

Wawan menjelaskan, dalam rangka memeriahkan HUT Baznas Ke-22 dan mendukung program Pemerintah Daerah melalui program Lebak Cerdas, Baznas Kab. Lebak menyelenggarakan lomba menebalkan huruf Al-Qur'an. 

"Kami berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini mudah-mudahan pemuda generasi Al-Qur'an lah yang akan mewarnai generasi Lebak dan Indonesia" Ujarnya. 

Wawan juga mengatakan kegiatan ini juga semata-mata untuk meneladani Sabda Rosul yakni "Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain". (rido)

SD Negeri Tejamari 1 Membutuhkan MCK

kontakpublik.id, SERANG-Sekolah Dasar Negeri Tejamari 1,Desa Tejamari, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Membutuhkan MCK.

Ketika awak media menelusurinya, memang benar, SD Negeri Tejamari 1, sangat membutuhkan MCK.

Jumlah siswa SD Negeri Tejamari 1, berjumlah 287 siswa, sementara dalam aturan satu kelas satu MCK.

Dapat di bayangkan, ketika para murid mau ke MCK, sudah pasti mengantri, bahkan mungkin juga ada yang di kebon.

Saat awak media menjumpai Kepala Sekolah, hal kekurangan MCK, dibenarkannya.

" Iya Pak, Sekolah kami memang membutuhkan bangunan MCK", kami baru memiliki 2 Unit MCK, untuk lahan masih ada Pak, di belakang sekolah, yang murid - murid tidak mengantri, saat mau ke MCK, bukan hanya MCK saja Pak, kami juga membutuhkan Ruang Unit Kesehatan Sekolah ( UKS ) dan Mebeler untuk Kelas 2 Pak.

Walaupun saya baru mendapatkan Amanah sebagai Kepala Sekolah, ini merupakan tantangan bagi saya, agar bisa mencari solusi dengan apa yang di butuhkan oleh Sekolah, mudah - mudahan lagi dapat bantuan dari Dinas terkait Pak, biar jadi ringan ". Harap Maesaroh, S.Pd,  kepada awak media, Jum'at ( 27/1/2023 ).

Mengingat kebutuhan SD Negeri Tejamari 1, sangat Urgent, diharapkan kepada Dinas terkait dapat segera untuk merealisasinya, demi untuk kenyamanan di lingkungan sekolah. Harapnya ( Agung007)

Pemprov Banten Dorong Pertumbuhan Ekonomi

kontakpublik.id, SERANG-Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan Pemerintah Provinsi Banten mendukung penuh Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBWI). Di awal Februari 2023, Kick Off Gernas BBI dan BBWI diagendakan di Provinsi Banten sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten di Tahun 2023.

"Hari ini kita mendapat kunjungan dari Bapak Deputi Menko Marves (Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi) terkait agenda kita Bangga Produk Buatan Indonesia. Untuk mempersiapkan berbagai hal dalam rangka implementasinya," ungkap Al Muktabar di Kantor Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jum'at (27/1/2023).

"Khusus dengan Bangga Buatan Indonesia atau sering kita implementasikan dalam TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) hingga akhir Desember 2022 mencapai 41% dari yang ditargetkan 40% yamg merupakan hasil kerja bersama," tambahnya.

Dikatakan, dalam berbagai kesempatan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin beserta para Menteri selalu mengingatkan Bangga Buatan Indonesia.

"Salah satu motor penggerak Bangga Buatan Indonesia adalah birokrasi berdampak melalui pola kerja tematik komprehensif integral," ungkapnya.

"Semua bisa tertuju ke sana, stakeholder (para pemangku kepentingan, red) ikut ke arah sana. Sehingga kita bisa benar-benar fokus tematik," tambah Al Muktabar.

Dijelaskan, melalui pendekatan tematik, Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia saja menjadi lokomotif pelaksanaan penugasan/mandatory Presiden dalam pengendalian inflasi, penanganan stunting dan gizi buruk, serta penanganan kemiskinan ekstrem.

"Capaiannya kesejahteraan rakyat," tegas Al Muktabar.

Melalui pendekatan tematik ini, lanjut Al Muktabar, birokrasi bisa menjadi pendorong terhadap kesadaran masyarakat untuk Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. 

Sementara, Deputi Koordinasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu mengatakan Provinsi Banten dipilih karena ekonominya bertumbuh baik, industri dan UMKM cukup besar, serta dekat dengan Jakarta.

"Dengan industri yang besar itu menunjukkan Provinsi Banten memiliki kapasitas untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan bukan hanya oleh Provinsi Banten tapi daerah lainnya," ungkapnya

“Gerakan Nasional BBI dan BBWI dengan komando Pak Penjabat Gubernur Banten dan Pak Penjabat Sekda, bisa memberikan dampak perekonomian. Harapannya perekonomian bisa tumbuh  di atas 5% untuk tahun ini,” tambah Odo.

Seperti dijelaskan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten M Tranggono, hari ini dilaksanakan Rapat Koordinasi Program Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia menjadi momentum untuk pertumbuhan ekonomi. 

“Kaitannya juga mengendalikan inflasi dengan pariwisata. Juga bagaimana meningkatkan UMKM dan teknologi bisa berpartisipasi nanti tanggal 10 Februari 2023 akan melakukan kick off,” ungkapnya.

“Di sini kita mencanangkan target jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2023. Juga jumlah UMKM yang tersertifikasi dengan baik untuk kegiatan ekspor dan sebagainya,” tambah M Tranggono.

Dikatakan, pada tahun 2023, Pemprov Banten menargetkan pertumbuhan ekonomi mendekati 6%. Sektor pariwisata menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten di tahun 2023.

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia, seperti dijelaskan Plt Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Liz  Zenye, untuk menggerakkan terus perekonomian khusunya UMKM pasca pandemi Covid-19.  

“UMKM selalu menjadi tulang punggung perekonomian Nasional, selalu menjadi penolong. Sehingga di sini diperlukan dukungan dari Pemerintah, swasta, dan seluruh pihak untuk mendukung agar UMKM kita terus bergerak,” ungkapnya.

“Di sini kita mulai kolaborasikan dengan Bangga Berwisata di Indonesia Saja bersama dengan Bangga Buatan Indonesia. Jadi sektor pariwisata berkolaborasi dengan produk-produk unggulan untuk bisa memberikan kontribusi meningkatkan perekonomian khususnya dari daerah,” tambah Liz.

Dikatakan, pada bulan Februari, harapannya Provinsi Banten bisa melaksanakan kick off. Berikutnya akan dilanjutkan dengan pendampingan, pelatihan, dan berbagai kegiatan pendukung minimal selama tiga (3) bulan. Selanjutnya memantau hasil dan capaian dari pendampingan-pendampingan yang sudah dilakukan untuk diketahui masyarakat. (rido)

MUSPIKA Dan OPD Lakukan Musyawarah Penanganan PKL

Kontakpublik.id, PANDEGLANG-Musyawah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Menes dan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Kabupaten Pandeglang telah melakukan rapat musyawarah dalam penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada disekitar area Pasar Menes.

Turut hadir pada acara rapat musyawarah penanganan PKL tersebut diantatanya PT. Tamansari Raya, Kapolsek Menes, Sat Pol PP Pandeglang, Dishub Pandeglang, Perwakilan Diskoperindag Pandeglang, Satgas K3 dan Camat Menes, rapat tersebut dilaksanakan di salah satu Aula Kantor Kecamatan Menes, Kamis, (27/1/23).

Tatang Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang mengatakan untuk penanganan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di area sekitar Pasar Menes akan mengikuti arahan sejauh mana yang pernah dilakukan oleh Muspika Menes dan PT. Tamansari Raya.

"Kita akan pantau terkait penanganan PKL yang ada di area terminal sekitar pasar menes, yang awalnya dilakukan penanganan oleh Muspika dan PT. Tamansari Raya," ucapnya.

Abdul Haris Camat Menes menyampaikan pada acara rapat musyawarah penanganan PKL di sekitar area terminal Pasar Menes, pihaknya sudah melayangkan surat pernyataan kepada para pedagang, agar untuk dapat mengisi tempat relokasi yang sudah disediakan di dalam pasar oleh pihak PT. Tamansari Raya.

"Pihak Muspika sudah melayangkan surat pernyataan yang pertama kali kepada PKL dan dibuatkan juga Spanduk relokasi tersebut, agar lokasi yang selama ini ditempati PKL bisa di fungsikan kembali untuk kendaraan angkutan umum maupun bongkar muat barang, karena itu awalnya juga sebuah terminal," terangnya

Pihaknya juga untuk relokasi PKL sudah koordinasi dengan Dinas terkait bahkan sudah dilakukan rapat musyawarah.

"Jika nanti pas waktu eksen kita akan koordinasikan terlebih dahulu bersama dinas terkait untuk penanganan relokasi," tuturnya

Enoh Junaedi, dari pihak Satgas Keamanan Ketertiban dan Kebersihan (K3) menyampaikan bahwa untuk penanganan PKL yang berada di Terminal area Pasar Menes sudah diberikan surat himbauan, agar untuk dapat mengisi tempat lokasi berjualan yang sudah disediakan.

"Himbauan sudah diberikan, jika terjadi relokasi juga tempat untuk berjualan sudah disiapkan di dalam pasar menes," ungkapnya. (rido)

Pembentukan Calon PANTARLIH

kontakpublik.id, LEBAK-Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Lebak mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Pantarlih untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Pantarlih: a. Warga Negara Indonesia;

b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

c. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

d. berdomisili dalam wilayah kerja;

e. mampu secara jasmani dan rohani; dan

f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

Kelengkapan Dokumen Persyaratan: a. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a dan huruf b;

c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir untuk persyaratan huruf f;

d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;

e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf e yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol atau pernyataan sehat secara jasmani;

f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran;

g. Pas Foto Berwarna 4x6.

h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon Pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun) dan

Surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon Pantarlih yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

 

Hanya bagi calon Pantarlih yang pernah menjadi anggota partai politik. hanya bagi calon Pantarlih yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengatahuan yang bersangkutan. Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada PPS Kelurahan/ Desa (Kantor Desa) masing-masing paling lambat tanggal  31 Januari 2023.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. (red)

SD Negeri Tejamari 1 Membutuhkan MCK

kontakpublik.id, SERANG-Sekolah Dasar Negeri Tejamari 1,Desa Tejamari, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Membutuhkan MCK.

Ketika awak media menelusurinya, memang benar, SD Negeri Tejamari 1, sangat membutuhkan MCK.

Jumlah siswa SD Negeri Tejamari 1, berjumlah 287 siswa, sementara dalam aturan satu kelas satu MCK.

Dapat di bayangkan, ketika para murid mau ke MCK, sudah pasti mengantri, bahkan mungkin juga ada yang di kebon.

Saat awak media menjumpai Kepala Sekolah, hal kekurangan MCK, dibenarkannya.

" Iya Pak, Sekolah kami memang membutuhkan bangunan MCK", kami baru memiliki 2 Unit MCK, untuk lahan masih ada Pak, di belakang sekolah, yang murid - murid tidak mengantri, saat mau ke MCK, bukan hanya MCK saja Pak, kami juga membutuhkan Ruang Unit Kesehatan Sekolah ( UKS ) dan Mebeler untuk Kelas 2 Pak.

Walaupun saya baru mendapatkan Amanah sebagai Kepala Sekolah, ini merupakan tantangan bagi saya, agar bisa mencari solusi dengan apa yang di butuhkan oleh Sekolah, mudah - mudahan lagi dapat bantuan dari Dinas terkait Pak, biar jadi ringan ". Harap Maesaroh, S.Pd,  kepada awak media, Jum'at ( 27/1/2023 ).

Mengingat kebutuhan SD Negeri Tejamari 1, sangat Urgent, diharapkan kepada Dinas terkait dapat segera untuk merealisasinya, demi untuk kenyamanan di lingkungan sekolah. Harapnya ( Agung007)

APBD Banten 2023 Terhadap Perekonomian

kontakpublik.id, SERANG-Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan, sinergi Anggaran Belanja Pendapatan Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) telah mendukung pemulihan ekonomi di Provinsi Banten. Pada Tahun 2023, APBD Provinsi Banten hampir mencapai Rp 12 triliun. 

“Selama tahun 2022, kinerja fiskal melalui APBN dan APBD menunjukan hasil yang positif. Mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional dan Daerah. Bisa mendukung pemulihan kesehatan APBN dan APBD,” ungkap Al Muktabar saat menjadi pembicara utama secara virtual dalam Taklimat Media Laporan Perekonomian Dan Kinerja Fiskal, Moneter, Dan Keuangan Daerah Provinsi Banten di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Jl Raya Serang - Pandeglang Km 7, Sindangsari, Kabupaten Serang, Kamis (26/1/2023).

“Dengan APBN dan APBD yang pulih maka bisa diposisikan menjadi instrumen yang bisa diandalkan untuk menjaga rakyat kita. Menjaga ekonomi, menjadi sebagai shock absorber, dan menjadi instrumen yang diandalkan untuk menjaga ketidakpastian. Kita tetap optimis bahwa ekonomi kita masih akan dapat tumbuh pada Tahun 2023 dengan indikator yang sangat baik,” tambahnya.

Dikatakan, kinerja APBN dan APBD perlu terus dijaga dan diarahkan untuk melindungi masyarakat mendukung pemulihan dan menjaga kesinambungan fiskal. Agenda Pusat dan Daerah dalam mengawal perekonomian harus terus menerus diperkuat, termasuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Sementara Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten M Tranggono mengungkapkan untuk perekonomian Tahun 2023 di antaranya sudah diantisipasi dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Di antaranya konektivitas, aksesibilitas untuk kelancaran pembangunan, hingga Upah Minimum Regional (UMR).

“Alhamdulillah UMR di Provinsi Banten terkelola dengan baik. Sehingga menopang penyelenggaraan sektor produksi,” ungkapnya. 

“Kita (Pemprov Banten, red) fokus pada pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Belanja masyarakat lebih naik sehingga ekonomi berkembang,” tambah M Tranggono. 

Dikatakan, agenda ke depan Pemprov Banten adalah pengendalian inflasi, pembinaan UMKM untuk produk lokal, penanganan stunting dan gizi buruk, hingga kemiskinan ekstrem. 

Hal senada juga diungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti. APBD Provinsi Banten Tahun 2023 hampir mencapai Rp 12 triliun telah memenuhi belanja urusan wajib pelayanan dasar/mandatory pendidikan sebesar  26,75%, kesehatan sebesar 14,98%,  belanja pegawai 18,08%, Pengawasan Intern Pemerintah sebesar 0,52% serta Pengembangan SDM aparatur sebesar 0,46%.

“Provinsi Banten sudah menjadi daerah dengan rasio kemandirian yang tinggi, karena 73% Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjang APBD,” ungkap Rina. 

Dikatakan, pada APBD Provinsi Banten Tahun 2023 untuk belanja dalam rangka pemenuhan target-target infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merupakan belanja wajib dari Pemerintah Pusat terpenuhi. Juga mencakup penanganan inflasi, penanganan stunting dan gizi buruk, kemiskinan ekstrem, serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Untuk TKDN, kita mencapai 88% atau Rp 4,7 triliun,” ungkapnya. (red)

Jacob Ereste : *Membangun Gerakan Kesadaran dan Pemahaman Spiritual Untuk Tatanan Peradaban Dunia Baru*

Manusia yang pintar di Indonesia sepertinya sudah terlalu banyak, tapi yang punya hati nurani dan sentuhan kemanusiaan semakin langka. Fenomenanya ditandai oleh tindak kejahatan kerah putih yang ada dibilik perkantoran mewah.

Karena mereka mengumbar ketamakan dan kerakusan hingga uang rakyat tega mereka ditilep. Bahkan tindak kejahatan yang lebih sadis dan keji demikian gampang dan entengnya mereka lakukan seperti tiada timbang rasa dan tak takut pada dosa dan karma.

Dan azab pun yang sudah mendera mereka --  seperti terkena pada anak, istri bahkan cucu -- seakan dianggap takdir yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan keji dan kekejaman yang tekah mereka lakukan sebelumnya.

Agaknya srperti itulah keambrukan etika, moral dan akhkak manusia yang pada dasar awalnya memiliki sikap dan sifat illahiah, karena memang telah ditetapkan Allah sebagai khalifah di muk mabumi.

Sebagai makhluk yang paling mulia, kini nilainya merosot berada jauh dibawah titik nol. Sebab kekejian demi kekejian terus dibiarkan bertumbuh liar, hingga rasa irj dan dengki pun yang tidak perlu dimunculkan tampil menjadi bagian dari keasyikan tersendiri. Karena itu, korupsi pun semakin membudaya, lantaran ingin kaya raya secepatnya dengan jalan pintas. Cikakanya birahi ketakusan dan ketamakan ini juga dipacu oleh lingkungan -- utamanya keluarga -- yang selalu mengukur semua bentuk keberhasilan itu adalah kejayaan semata. Tingkat pendidikan pun kalah pamor dengan segenap kemewahan yang bisa dimiliki.

Bahkan, tidak sedikit diantaranya yang beranggapan pendidikan itu tidak lagi penting, karena yang telah dijadikan takaran adalah materi. Akkbatnya tentu saja, perkawinan pun yang harus penuh muatan kesakralan itu pun takarannya juga adalah materi. Kasus perceraian dalam rumah tangga pun dominan disebabkan oleh kekayaan yang dianggap tidak memadai. Bahkan perpecahan dalam keluarga pun tidak sedikit akibat oleh warisan -- termasuk warusan kekuasaan yang sudah menjadi tradisi turun temutun, utamanya dari kalangan keraton yang pernah berjaya pada masa lalu.

Merosotnya nilai etika -- tidak hanya sebatas unggah ungguh dari mereka yang muda terhadap yang muda, tapi masalahnya tak banyak berbeda dari yang tua terhadap mereka yang muda. Seakan-akan persaingan dalam tata krana etika itu seperti harus saling menggagagi antara yang satu dengan yang lain.

Perkara moral pun tampak semakin canggih didandani dengan topeng agama -- bahkan dikamuflase dengan acara mupun semacam upacara-upacara keaganaan yang dibangun sedemikian indah dan cantik hingga mampu memukau dan mempesona orang lain. Inilah awal munculnya budaya pencitraan yang tampak marak saat menjelang Pilpres maupun Pilkada dan Pileg di negeri   yang melegalkan kepalsuan-kepalsuan mulai dari sumpah dan janji yang merasa berdosa untuk tidak ditepati.

Budaya kepalsuan ini tampak terang dikakukan oleh mereka yang berkutat dibilik politik maupun ekonomi. Hanya sejak beberapa tahun terakhir wabah munafik dan hipokrit ini tampak terkesan telah menjalar -- atau menular -- pada mereka yang berada di habitat budaya dan keagamaan.

Dan penyakit  serupa itu, tidak pula kecuali bagi kaum cerdik cendekia kita. Toh, suap menyuap di perguruan tinggi sudah lebih banyak contohnya yang dianggap tak lagi memalukan itu. Jadi bisa dibayangkan, budaya tipu daya, kongkalingkong, perselingkuhan intekektual dengan memperjual-belikan kesempatan terpilih menjadi rektor -- apalagi sekedar sogok menyogok untuk menjadi mahasiswa atau mahasiswi di perguruan tinggi

sekarang seperti telah menjadi trend yang baru. Sikap dan etos intelektual yang lebih bersifat akademisi ambyar  hingga sulit untuk diidentifikasi marwahnya yang luhur itu. Karena itu, dilingkungan akademisi sendiri tampaknya hari ini tidak lagi memerlukan mereka yang jenius, karena mereka yang dibutuhkan adalah yang masih memiliki hati, rasa malu.

Sementara jauh diujung sana, masih ada terminal moral yang harus dilalui untuk sampai psda telaga akhlak yang bisa menyejukan tata kehidupan yang terasa makin meranggas.

Paparan ini sepenuhnya dipantik oleh dialog bersama Wali Spiritual Indonesia, Sri Eko Sriyanto Galgendu pada pelbagai kedempatan, dan hingga kini dia tetap gigih dengan  gagasannya, yaitu membangun gerakan kesadaran dan pemahaman spiritual bangsa Indonesia untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin dunia dalam peradaban tata dunia yang baru mulai hari ini.

Banten, 26 Januari 2023

Jacob Ereste : *Dialog Interaktif GMRI dan Posko Negarawan, 27 Januari 2023 di Perpustakaan Nasional, Jakarta*

Rencana acara dialog bertema Bangkitnya Ordo Spiritualitas dengan model tatap muka, GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia) dan Posko Negarawan  mengundang 20 peserra khusus penikmat narasi dan diskursus ini 5 wartawan terpilih, 5 mahasiswa/i terpilih, 5 orang umum terpilih, 5 dosen atau kalangan akademisi serta sejumlah peminat tambahan sekitar 10 orang. 

Temu sukacita ini, akan diselenggarakan di Perpustakaan Nasiondal, Lantai 8, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta Pusat. Mrnurut  panita penyelenggara acara ini sebagai upaya disemenasi dari berbagai kalangan terutama media nassa agar dapat menjadi ombak dan pemantik dari gerakan kesadaran dan pemahaman spiritual guna menemukan sosok negarawan  sejati sebagai penyelamat negara dan bangsa Indonesia yang tengah terguncang oleh arus global peradaban milineal.

Kecuali itu, masukan dari diskusi ini akan dijadikan bekal tambahan untuk kerja raksasa tour ke berbagai kampus perguruan tinggi hingga kelompok maupun komunitas masyarakat serta para peminat yang hendak memberi dukungan untuk dapat memahami pemikiran serta gagasan perlunya kebangkitan kesadaran dan pemahaman spiritual dalam skala semesta dan membumi di negeri ini.

Karenanya, dialog ini nanti dapat dimulai dengan usulan dan pertanyaan fundamental, misalnta apa itu spiritualitas, dan bagaimana fungsi dan peranannya sebagai petunjuk hidup, bahkan apa gunanya bagi negara dan bangsa Indonesia dalam menghadapi arus global budaya milineal, hingga bagaimana cara mempelajarinya dengan praktik yang nyata, lalu mengapa kini ia absen dari sekolah sebagai antitesa dari kerakusan manusia.

Dari 20 orang peserta terpilih, panitia berharap isu kebangkitan kesadaran dan pemahaman spiritual sebagai modus operandi penyelamatan bangsa dari amok kolonialisme bisa dipahami. Hingga  gairah dan  ghiroh akan muncul dan menggedor media, melalui pamplet, mural, jurnal, buku-buku, potkes, video, film untuk kemudian jadi gelombang perubahan positif buat warga bangsa bangsa dan segenap aparatur negara maupun pemerintah.

Pada akhirnya, semua itu dapat memastikan hadirnya peradaban yang lebih baik, seperti  dicita-cita lujur  dari tujuan proklamasi bangsa Indonesia

Sebagai pemantik, kita akan ada pemaparan dari Wali Spiritual Indonesia, Sri Eko Sriyanto Galgendu. Sebagai pendiri Posko Negarawan dan pengurus GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia) yang gigih menekuni laku spiritual sejak 30 tahub silam. Kedua lembaga non profit yang dimotorinya itu konsen melakukan pendidikan perkaderan kenegaraan dan kepemimpinan

Bagi yang berminat bisa menghubungi panitia, Bikku Setiyo Wibowo, lewat whatdapp : +6282138929452.  Dan acara ini akan dipandu langsung oleh Prof. Yudhie Haryono Ph.D,  akademisi dan intelektual yang kini mengasyiki jagat spiritual. 

Jakarta, 24 Januari 2923

Heboh!! Penilaian Tes Wawancara PPS Terkesan Tidak Profesional

kontakpublik.id, PANDEGLANG-Tes Wawancara alias Interview merupakan percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara Narasumber dan Pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa Informasi, karenanya teknik Wawancara  salah satu cara pengumpulan data misalnya untuk Penelitian tertentu secara garis besarnya tujuan penilaian yaitu Untuk pengumpulan Informasi dan tolak ukur keberhasilan Seseorang dalam mengambil Keputusan lulus, setidaknya seseorang berdasarkan acuan Kriteria dan Indikator yang ingin dicapai.

Mangkanya Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ada tahapanya,  untuk pemilihan umum tahun 2024 dan  sudah berakhir dengan keluarnya pengumuman hasil tes Wawancara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)  kabupaten Pandeglang , Provinsi Banten , dengan nomor 64/PP.04.1.Pu/3601/2023 pada tanggal 19 Januari 2023.

Sayangnya hasil Pengumuman tersebut terindikasi,  tidak sesuai dengan hasil tes Wawancara, inilah kenyataannya yang  terjadi di Wilayah Kecamatan Cigeulis.  Pada saat itu melaksanakan kegiatan tes Wawancara pada Minggu, (15/01/2023) yg bertempat di gedung SDN 1 Cigeulis dan yang melaksanakan wawancara, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu Dede , Bastra, dan H. Ruli Firmansyah yang sudah diberikan Mandat oleh komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan hasil informasi yang di himpun dari sejumlah  Calon Anggota PPS yang berkomentar bahwa jawaban yang dilontarkan atas pertanyaan Pewawancara itu sudah benar.

Seperti halnya diungkapkan oleh salah seorang calon anggota PPS yg Enggan disebutkan Nama Identitasnya bahwa  dari rentan nilai 0-100 maka jawaban saya nilainya 80-90, karena sampai saat ini saya masih ingat dan hapal betul apa yang ditanyakan oleh Pewawancara dan jawaban yang saya berikan. Jelasnya

"Kalo ada rekamannya boleh diputar untuk menjadi bukti bahwa saya merasa sudah maksimal dan akurat dalam memberikan jawaban sesuai yang ditanyakan", Tapi ko saya tidak masuk 6 besar dan sangat menyayangkan hal tersebut. Ungkapnya

Lebih parahnya lagi, mantan ketua PPK 2 periode yang Pengetahuan Pemilu dan pengalamannya sudah tidak diragukan lagi, tapi pada kenyataanya dia tidak lolos. 

Padahal waktu daftar di PPK kemarin dia masuk 10 besar, tapi dia juga sama tidak masuk 6 besar juga kalau tidak percaya silahkan hubungi dia, ungkap salah seorang calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) kepada media ini. Katanya

Jadi terkesan  tidak Profesional dalam Pelaksanaan Kegiatan Tes Wawancara di Kecamatan Cigeulis, apalagi ada kabar bahwa yang lolos itu semuanya Rekomendasi dari PPK dan diduga juga adanya setoran ke salah satu Oknum Anggota PPK bukan karena kemampuan dan pengetahuannya. 

Karena hal tersebut sudah bertolak belakang dengan Asas dan Prinsip KPU Pasal 2 dan 3 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dimana seharusnya PPK sebagai Penyelenggara di tingkat Kecamatan dan Representasi dari KPU itu sendiri, melakukan seleksi dengan mengedepankan Asas dan Prinsip Keadilan, Profesionalitas, Jujur, Terbuka dan lain-lain  agar Anggota PPS yang terpilih nanti bisa menanamkan dalam dirinya  Asas dan Prinsip tersebut.

Untuk itu dia mengharapkan KPU kabupaten Pandeglang membuka seluas-luasnya nilai hasil tes wawancara Calon Anggota PPS di Kabupaten Pandeglang Umumnya.

Khususnya di Kecamatan Cigeulis tanpa ada yg ditutup-tutupi , agar sesuai dengan Nilai-nilai yang seharusnya dimiliki oleh Penyelenggara sesuai Asas dan Prinsip Pemilu. Karena jika  kita mengutip dari komentar ketua KPU Ahmad Sujai di salah satu media online bahwa yang menjadi penentu 6 besar itu adalah nilai dari hasil tes Wawancara. 

Sayangnya Ketua KPU, Kabupaten Pandeglang, Ahamad Suja'i , Sulit di temui , guna untuk Konfirmasi terkait Kabar Miring Soal PPS yang tetkesan tidak Profesional, hingga berita  ini ditayangkan Ketua Suja'i, belum juga dapat dikonfirmasi. (Rudi Suhaemat/netizen)

Tokoh Panongan Prihatin Kejadian Gengster , Dihimbau Masyarakat Awasi penjual Eksimer

kintakpublik.id, TIGARAKSA-Kejadian pembunuhan 1 orang anak muda Maulana (19 thn) yang diduga oleh kelompok gengster kemarin Minggu dini hari sekitar pukul 04.00  (22/01/2023) di Jalan Raya Peusar Kecamatan Panongan memunculkan keprihatian mendalam para Tokoh Masyarakat di Kabupaten Tangerang.

Prihatinnya sejumlah tokoh masyarakat dengan  maraknya aksi kelompok gangster yang diketahui menaiki sepeda motor bersenjata tajam itu nampaknya akan diwujudkan dengan mensupport dengan doa bersama agar aparat penegak hukum dapat melakukan pencegahan secara konkrit penyebab nekatnya para anak muda, sebab itu  sudah diluar nalar akal sehat.

"Kita bersama para tokoh masyarakat lainnya Insya Allah akan mengadakan doa bersama di Panongan agar para penegak hukum diberi semangat supaya kejadian biadab yang terjadi kemarin oleh gengster itu tidak terulang lagi karena sungguh sangat memprihatinkan," ujar Ary As'ari Ketua Ormas Satria Banten Kabupaten Tangerang. 

Ary juga mengungkapkan hilangnya akal sehat para anak muda belakangan ini sehingga nekat dan tega melakukan pembunuhan dan tindak pidana lainnya disebabkan adanya dugaan mengkonsumsi obat-obatan keras seperti Eksimer, Tramadol, Leksotan yang dijual toko-toko berkedok toko kosmetik.

"Kami dari ormas-ormas bersama unsur penegak hukum juga seringkali melakukan penutupan secara paksa toko-toko obat yg jual Eksimer tramadol tapi ya sepertinya mereka pindah-pindah dan sulit dicegah," ucap Ary yang diketahui tinggal di Panongan juga.

Seperti diketahui sesuai informasi Obat Eksimer obat resep dokter sejenis narkotika untuk penenang bagi orang yang menderita gangguan jiwa dan bisa mempengaruhi akal pikiran diluar kendali, dan obat Tramadol itu obat yang harus dikonsumsi sesuai resep dokter untuk menghilangkan rasa sakit analgesik.

Sekretaris Badan Narkotika Kabupaten Tangerang (BNK) Mas Yoyon Suryana, SH juga prihatin mendalam dengan kejadian gengster di Panongan, ia juga setuju agar ada penertiban toko-toko yang menjual obat Eksimer Tramadol dan sejenisnya di wilayah Kabupaten Tangerang.

"Belum lama kami BNK sudah melakukan rakor dengan para Kades/Lurah se-Kabupaten termasuk meminta agar pengawasan diwilayah desa/kelurahan tidak ada toko yang menjual obat-obatan tersebut dan apabila ada segera laporkan kepada pihak yang berwenang," ujar Mas Yoyon Suryana.

Dia juga mengungkapkan penanganan obat-obatan terlarang dijual bebas harus dilakukan oleh semua pihak dan peran serta RT, RW sangat penting untuk deteksi dini pencegahan, dan untuk penindakan bisa ke institusi yang sesuai tupoksi diantaranya Loka POM Kabupaten, Satpol PP, dan bila memenuhi unsur pidana bisa dibawa ke Kepolisian.

"Penindakan maraknya peredaran obat-obatan Tramadol Eksimer itu dibawah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan untuk pendirian toko-toko yang tidak sesuai peruntukan izinnya itu Satpol PP,  kami dari BNK insya Allah siap mendukung penuh untuk pencegahan dan penindakannya," kata Mas Yoyon serius. (red)

Part II Modus Dugaan Pungli Jamsosratu Desa Cibarani

kontakpublik.id, PANDEGLANG-Kontakpublik.id, PANDEGLANG-Ada-ada saja, Sebanyak kurang lebih 216 Keluarga Penerima Manpaat (KPM) , Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) di Desa Cibarani, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Diduga  ada Modus pungutan liar (Pungli)  yang dilakukan oleh Oknum  Aparatur Desa, kabarnya tidak ada yang menyuruh untuk memungut Dana bantuan sosial tersebut , namun ada Pungutan. 

Faktanya Informasi yang dihimpun dari Sejumlah Warga yang tidak mau disebutkan namanya (22-01-2023) , dengan seragam membenarkan,  bahwa di Desa tersebut ada 

Dugaan Pungli sebesar Rp. 100.000 oleh Oknum Desa cibarani, ditambah pihak Pendampingpun telah menerima uang sebesar Rp.2.800.000 dari pihak Pemdes Desa, alasanya untuk biaya Administrasi seperti foto copy berkas dan membeli materai.

Mendengar hal itu, Sri Faturochmah selaku Pendamping Jamsosratu  Kecamatan Cisata , Angkat Bicara Soal adanya dugaan Pungli Jamsosratu dan penerimaan uang kepada dirinya, Sri mengatakan kepada Media ini pada Minggu (22-01-2023 ) , kaitan dengan pungutan dan penerimaan uang terkait pencairan Jamsosratu , Di Desa Cibarani itu benar adanya, kami selaku Pendamping tidak menyuruh atau mengarahkan ke-siapapun, memang betul untuk  menerima uang benar adanya .

Sisanya saya tidak tau,  yang meminta itu pihak Desa, kemudian yang menerimapun pihak Desa, intinya kami selaku Pendamping tidak menyuruh, Cuma Pendamping meminta untuk pelaporan karena memang hak dan kewajiban KPM itu menerima uang ya hak dan kewajiban nya membuat laporan , adapun teknis pembuatan laporannya itu dikembalikan lagi kepada KPM masing masing atau sama pendamping itu bagaimana KPMnya saja.

Selaku Pendamping cuma memberikan opsi , misalkan gimana kalau pendamping saja yang membuat Laporan, soal  jumlah berapanya dikembalikan lagi kepada KPM masing-masing, tidak pernah mematok, adapun jumlah segitu saya juga tidak tau 

Sedangkan setelah saya Confirmasi ke pak Lurah Cibarani katanya  hanya Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) , Rp. 30.000 untuk biya Mobil yang Rp.20.000 untuk Pelaporan , itupun yang 20.000 tidak sesuai dengan kesepakatan diawal , karena yang 20.000 penerima jamsosratu di Desa Cibarani sebanyak 216  KPM, jadi kalau tidak salah uang yang diterima hanya 2,800.000, bisa disimpulkan berapa per/KPM untuk Pembuatan Laporan. 

Adapun tidak sesuai kesepakatan Pendamping tetap menerima karena yang penting ada buat Pelaporan , mengenai uang berapanya yang mengalir kemana-mananya Pendamping tidak pernah tau.  Hanya tau untuk laporan segitu adapun sisanya saya tidak tau .

Sekali lagi saya tegaskan kami Pendamping tidak menyuruh adanya pungutan , saya cuma memberikan Informasi kalau KPM setelah pencairan ada Hak dan Kewajibannya, haknya itu mendapatkan uang dan kewajibanya pelaporan.

Apa itu pelaporan KPM , membeli materai dan Photo Copy dan segala macem mengenai jumlah uang misalkan Pendamping Minta segitu kami tidak menyuruh , silahkan boleh ditanya kepada KPM kalau Pendamping tidak pernah mematok. Ucapnya 

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Inspektorat , Kepala DPMPD, Pj Gubernur banten dan Wakil, belum terkonfirmasi, hingga brita ini Di tayangkan.

(rido/akbar)

LPK-MP Pertanyakan Status ASN Ketua Komisioner Bawaslu

kontakpublik.id, PANDEGLANG-Lembaga perlindungan konsumen merah putih (LPK-MP) mempertanyakan status Aparatur Sipil Negara (ASN) Ketua Komisioner Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Karena dari beberapa anggota Komisioner yang ada, satu diantaranya diduga berlatarbelakang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Pandeglang atau Provinsi Banten.

Menurut jeri kaspor selaku ketua markas wilayah propinsi banten lembaga perlindungan konsumen merah putih (LPK-MP)saat diwawancarai oleh Awak Media mengungkapkan, bahwa ASN ataupun PNS itu harus memiliki integritas dan menjalankan semua kode etik serta menaati seluruh aturan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang secara spesifik mengatur tentang kepegawaian ASN.

"Sesungguhnya ASN ataupun PNS itu harus memiliki integritas dan menjalankan semua kode etik serta menaati seluruh aturan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang secara spesifik mengatur tentang profesinya. Jadi kalau ada ASN atau PNS yang menjadi Komisioner di BAWASLU Kabupaten Pandeglang, ini kan harus dipertanyakan integritasnya sebagai PNS." Tuturnya pada Hari Minggu (22/1/2023).

Kemudian Djemi juga menambahkan, bahwa hal ini juga tentunya disebabkan oleh kelalaian dan ketidaktegasan KEMENAG Kabupaten Pandeglang ataupun Provinsi Banten dalam mengontrol Pegawainya sehingga terkesan seperti melakukan pembiaran agar tetap terjadi seperti ini. Padahal BKD, DPMPD, dan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang sudah melarang semua Tenaga SDM ataupun Pegawainya supaya tidak merangkap jabatan melalui Surat Himbauan yang sangat Tegas.

"Hal ini juga tentunya disebabkan oleh kelalaian dan ketidaktegasan KEMENAG Kabupaten Pandeglang ataupun Provinsi Banten dalam mengontrol Pegawainya sehingga terkesan seperti melakukan pembiaran agar tetap terjadi seperti ini. Padahal BKD, DPMPD, dan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang sudah melarang semua Tenaga SDM ataupun Pegawainya supaya tidak merangkap jabatan melalui Surat Himbauan yang  belum dapat dikonfirmasi untuk dimintai keterangan. (djemi)

Jacob Ereste : *GMRI & Posko Negarawan Mengidolakan Lahir dan Tampilnya Pemimpin Spiritual*

Meski saya tidak sepenuhnya sepakat dengan istilah ordo spiritual, tapi tak apa sekedar memperkaya khazanah bahasa untuk menggedor kesadaran kolektif guna membuat arus gerakan kesadaran dan pemahaman spiritual yang sangat jitu untuk menjawab carut-marut bangsa dan negara kita yang semakin tak menentu arahnya 

Apalagi acara dialog dan tatap muka serius itu direncakan dengan  tokoh mahasiswa, kalangan pers, tokoh aktivis masyarakat dan kalangan akademisi untuk memperoleh beragam masukan guna menjawab pertanyaan yang mungkin muncul dalam safari GMRI bersama Posko Negarawan untuk mengajak dan juga membumikan gerakan kesadaran dan pemahaman spiritual agar dapat menjadi basis cara milih, memutuskan untuk kemudian bertindak guna menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi orang banyak, bukan hanya untuk diri sendiri atau kelompoknya semata.

Karena itu pengertian spiritualis, apa gunanya bagi hidup manusia, bangsa dan negara. Lalu bagaimana cara memasuki dimensi spiritual itu. Seperti apa saja praktiknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa kini banyak orang yang mengabaikan potensi spiritualitas yang ada di dalam dirinya pada hari ini ?

Dan yang paling menarik tentu saja harapan terhadap tokoh negarawan yang memiliki dimensi spiritual yang tangguh untuk menjaga, ikut mengelola dan memberi arahan terhadap arah serta tujuan bernegara dengan tetap berpijak pada tekad proklamasi bangsa yang luhur dengan berpegang teguh pada UUD 1945 (yang asli) dan sila-sila dari Pancasila yang menjadi takaran dan ukuran dalam segenap tindakan maupun perbuatan yang beretika, bermoral serta berakhlak mulia sebagai makhluk Tuhan di muka bumi.

Dalam kajian sejarah, para Nabi merupakan contoh dari kepemimpinan spiritual seperti yang acap dikatakan Sri Eko Sriyanto Galgendu sebagai pelaku dan Wali Spiritual Indonesia terkemuka hari ini. Perspektif sejarah dari kepemimpinan spiritual itu juga menandai kebangkitan peradaban manusia dalam siklus setiap tujuh abad. Pada siklus keempat perubahan besar setiap tujuh abad itu, kini saatnya terjadi kembali.

Gelar Al Amin yang diperoleh Nabi Muhamad SAW misalnya ketika itu, disaat krisis kepercayaan tidak bisa diperoleh atau diberikan kepada siapapun seperti yang terjadi pada hari ini.

Karena gelar atau julukan Al Amin yang diberikan masyarakat ketika itu lantaran Nabi Muhamad SAW memenuhi persyaratan dari sifat-sifat yang utama dan mulia, yaitu Siddiq (integrity), amanah (trust), Fathonah (smart) dan tabloid (ovenly) seperti yang diungkap Alimuddin dari IAIN Palopo lewat risalahnya tentang 'Kepemimpinan Spiritual".

Kepemimpinan spiritual sangat diyakini sebagai solusi terhadap krisis kepemimpinan saat ini. Sebab kepemimpinan spiritual, katanya merupakan puncak evolusi model atau pendekatan kepemimpinan". Karena paradigma manusia sebagai makhluk rasional, emosional dan spiritual atau makhluk yang struktur kepribadiannya terdiri dari jasad, nafsu, akal, kalbu dan ruh.

Oleh karena itu, "kepemimpinan spiritual adalah pemimpin yang sejati dan pemimpin yang sesungguhnya". Karena seorang pemimpin yang memiliki dimensi spiritual mumpuni akan senantiasa  memimpin dengan etika religius yang mampu membentuk karakter, integritas, ketauladanan. Tidak mungkin berjanji palsu atau berbohong pada rakyat atau ummatnya.

Sosok seorang pemimpin spiritual sejati tidak mengandalkan pangkat,kedudukan, jabatan, atau pengaruh keturunannya serta kekuasaan maupun kekayaan. Sebab kepemimpinan spiritualitas mampu menjernihkan rasionalitas dengan hati nuraninya. 

Dalam rumusan yang lebih sederhana dan gampang dipahami, semangat GMRI dan Posko Negarawan seperti ghiroh Forum  Studi Perdamaian dan Etika Pembangunan besutannya Prof. Dr (HC) K.H. Habib Chirzin (Agama, Pembangunan dan Peradaban hal 34 Tahun 2022) yang sangat memotivasi hasrat belajar dari apa saja dan dari siapa saja, belajar dari tanda-tanda zaman maupun Wahyu, dan belajar dari masyarakat maupun dari buku serta pengalaman orang lain.

Agaknya, demikianlah sosok yang diidolakan dan didambakan oleh GMRI dan Posko Negarawan  melakukan safari keliling Nusantara (bukan dalam rangka kampanye Pemilu) tetapi demi untuk menemukan, melahirkan atau mendorong munculnya sosok pemimpin yang mampu mendayagunakan kecerdasan spiritualitasnya dalam membangun bangsa dan negara untuk peradaban baru manusia di bumi.

Banten, 21 Januari 2023

DPD RSI Ziarah Ke Makam Tokoh Pahlawan Nasional

kontakpublik.id, BOGOR - Tepat Pada Minggu  (21-01-2023)  (Ziarah Ke Makam Pahlawan Nasional yang Di lakukan Oleh  Organisasi, Rumah Sadiaga Uno Indonesia (RSI) Ke Tempat Tokoh Pahlawan NASIONAL  yaitu Almarhum Dr. (H.C.) K. H. Idham Chalid (27 Agustus 1921 – 11 Juli 2010) yang merupakan,  tokoh bangsa, tokoh agama, tokoh organisasi besar Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan juga  sekaligus tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Bogor.

Acara tersebut di hadiri oleh sesepuh Nahdatul Ulama  ,  KH, Drs Cholilulah, Tokoh Adat puncak Mang Iding , Ketua RSI Kabupaten BOGOR  Indra sakti Siregar Dan Anggota RSI. 

Ketua RSI (Rumah Sandiago uno Indonesia) DPD Kabupaten Bogor Indra sakti siregar berkomentar Anggota RSI penuh dengan Warna warni di RSI ada yang Hijau, ada  yang Putih berlogo Garuda Dan, Karena Di RSI Ada Tokoh Pembina Intelektual yang mempunyai jiwa Sosial tinggi sekarang ini menjabat  Menpenkraf yaitu Bang Sandiaga Uno. 

Dengan Ziarah ke Makam Tokoh Nasional KH Idam Chalid mendo'akan agar semua mendapatkan Karomah , yang mana angota generasi Partai PPP janganvsampai  lupa sejarah, dengan tokoh partai PPP yang memperjuangkan Negeri Ini . paparnya

Harapan ketua  RSI DPD Kabupaten Bogor  Indra sakti Siregar ,Bang Sandi hijrah ke Partai PPP yang berlogo Kabah, RSI mendukung Bang Sandi Maju Capres atau cawapres 2024. Ujarnua (yudistira/Zefferi)

Bupati Iti Resmi Buka Lebak Expo University 2023

kontakpubkik.id, LEBAK - Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya menghadiri dan sekaligus membuka secara resmi Lebak Expo University (Lexus) 2023 yang dilaksanakan di La Tansa Mashiro Hall, Sabtu (21/1/2023).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Paguyuban Mahasiswa Lebak (Paguma) ini  diselenggarakan dalam rangka memberikan informasi terkait perguruan tinggi kepada pelajar tingkat SMA/SMK/MA sederajat di Kabupaten Lebak. Pada tahun ini sebanyak 32 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta turut serta melakukan promosi dan edukasi kepada para pelajar.

Dihadapan hampir seribu peserta Lexus 2023, Bupati Lebak berpesan agar dapat memanfaatkan kegiatan Lexus sebaik mungkin dengan menggali informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Ia pun mengajak kepada seluruh pelajar untuk menumbuhkan motivasi diri dalam menggapai impiannya.

"Manfaatkan kegiatan ini dengan menghimpun informasi selengkap-lengkapnya tentang perguruan tinggi, kemudian diskusikan dengan orang tua kemana akan melanjutkan pendidikan. Tentunya tanamkan motivasi pada diri adik-adik juga untuk bisa mewujudkan cita-cita yang diinginkan karena adik-adik adalah generasi penerus pembangunan bangsa," jelas Iti.

Pemerintah Kabupaten Lebak sangat mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut. Hal ini dipandang sebagai wujud upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Lebak dan mendorong angka partisipasi masyarakat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Lebih lanjut dijelaskan Bupati bahwa

dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Lebak, pemerintah selalu berupaya membuat program dan kebijakan agar hal tersebut terwujud. Upaya itu salah satunya dengan memberikan sejumlah bantuan pendidikan/beasiswa melalui forum mahasiswa kedokteran, forum mahasiswa berprestasi, dan fasilitasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

Sementara itu pembina Paguma, Endang Bachrudin menyampaikan bahwa Lexus merupakan wujud kepedulian mahasiswa Lebak terhadap kemajuan pendidikan Kabupaten Lebak. Ia pun mengharapkan kegiatan tersebut bisa menjadi pembuka gerbang kesuksesan bagi siswa/siswi Kabupaten Lebak.

"Anak-anakku gantungkanlah mimpi kalian setinggi mungkin dan gapailah mimpi tersebut. Jadikan kegiatan ini sebagai awal kesuksesan kalian meraih apa yang dicita-citakan dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi," ucap Endang.

Kegiatan Lexus 2023 ini diselenggarakan di berbagai wilayah di Kabupaten Lebak, yakni di Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Bayah. Dengan begitu diharapkan informasi mengenai perguruan tinggi dapat tersampaikan dengan merata kepada pelajar di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. (A. Kohar)

Peserta PTSL Cikedal Bermasalah

kontakpublik.id, PANDEGLANG - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salahsatu Program Unggulan terbaik Presiden Joko Widodo, namun sayang dalam realisasinya di bawah tidak semuanya berjalan lancar. Seperti yang terjadi di beberapa Desa Kecamatan Cikedal hingga hampir 5 Tahun tak kunjung diterima oleh Masyarakat, hal ini tentunya sangat merugikan Para Peserta dan terkesan seperti dugaan kasus Penipuan.

Menanggapi hal tersebut, Tb. Aujani selaku Ketua Komunitas Aktifis Tandu Reformasi Keadilan Indonesia (TURKI) menduga bahwa Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang telah lalai dalam menjalankan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Program PTSL di Wilayah Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang.

"Kami menduga bahwa Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang telah lalai dalam menjalankan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Program PTSL di Wilayah Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang." Ungkapnya pada Hari Sabtu (21/1/2023).

Kemudian Ardiansyah selaku Kordinator Investigasi dalam dugaan kasus ini menilai, bahwa hal ini bisa mengarah kepada dugaan penipuan kepada masyarakat. Karena Para Peserta Program PTSL sudah membayarkan kewajibannya, namun sampai bertahun-tahun tak kunjung menerima sertifikat sebagai haknya.

"Hal ini bisa mengarah kepada dugaan penipuan kepada masyarakat, atau tepatnya Pasal 378 KUHP. Karena Para Peserta Program PTSL sudah membayarkan kewajibannya sejak bertahun-tahun yang lalu, namun hingga hampir setengah dekade lamanya tak kunjung menerima sertifikat sebagai haknya. Maka oleh sebab itu Aparat Penegak Hukum, baik Kejaksaan ataupun Kepolisian harus segera turun tangan untuk menangkap dan memeriksa Para Oknum yang diduga harus bertanggungjawab dalam dugaan kasus penipuan ini. Khususnya Para Oknum di Wilayah BPN Kabupaten Pandeglang." Tegasnya.

Secara terpisah Muhtadi selaku Camat Cikedal mengungkapkan, bahwa Pihaknya akan memfasilitasi permasalahan ini agar dapat segera diselesaikan serta menemukan solusi terbaik untuk Masyarakat Kecamatan Cikedal, karena Dirinya bertugas sebagai Pelayan Masyarakat.

"Kami akan memfasilitasi permasalahan ini agar dapat segera diselesaikan serta menemukan solusi terbaik untuk Masyarakat Kecamatan Cikedal, karena Saya bertugas hanya sebagai Pelayan Masyarakat." Tandasnya penuh sahaja.

Untuk sementara hingga berita ini dimuat, Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang belum dapat dikonfirmasi untuk dimintai keterangan. (djemi)

Harlah PPP Ke-50 Akan Dimeriahkan Raja Dangdut

kontakpublik.id, SERANG-Raja dangdut, Rhoma Irama, dan Ratu dangdut, Rita Sugiarto, serta sejumlah artis dangdut papan atas lainya dipastikan akan memeriahkan peringatan ke-50 . Milangkala atau Harlah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten .

Selain menghadirkan Rhoma Irama, Panitia Harlah PPP, juga menyediakan doorfrize 10 (sepuluh) tiket Umroh,  tiga unit motor,  sepeda  dan sejumlah hadiah menarik lainya bagi masyarakat yang hadir di acara tersebut,"kata Ketua DPW PPP Provinsi Banten, H. Subadri Ushuludin,  di kantornya, Jumat (20/01/2023).

H. Subadri Ushuludin,  sangat mengapresiasi atas kekompakan dan kerja keras  seluruh panitia dan kader Partai Persatuan Pembangunan di Banten, yang sudah berjibaku mempersiapkan suksesnya peringatan milangkala "emas"  partai berlambang Ka'bah ini.

“Terima kasih kepada orang-orang baik, semoga acara kita nanti bisa berjalan dengan lncar dan sukses serta diridhai Allah SWT,”. katanya yang juga menjabat sebagai Wakil Walikota Serang.

Sementara Sekretaris DPW PPP Banten, Achamd Fauz, menjelaskan, kegiatan Harlah, juga dipastikan  akan dihadiri  Menteri BUMN, Erick Thohir dan sejumlah pejabat dari pusat dan Pemprov. Banten.  

Untuk suksesnya acara tersebut, panitia terus melakukan koordinasi dengan seluruh DPC PPP di 8 Kabupaten/Kota se-Banten. Pungkasnya (rudi/sud/dimas)

Bupati Iti Buka Muskab IX Korpri

kontakpublik.id,LEBAK-Musyawarah Kabupaten merupakan suatu perhelatan yang penting dan strategis dalam menentukan arah dan langkah Korpri lima tahun kedepan khususnya di Kabupaten Lebak. Hal itu disampaikan langsung Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya pada acara Musyawarah Kabupaten IX Korpri Kabupaten Lebak. Bertempat di Aula Multatuli Setda Kabupaten Lebak, Kamis (19/1/2023). 

Bupati menambahkan, melalui Muskab ini diharapkan Korpri Kabupaten Lebak menjadi sebuah Korps yang Dharma Bhaktinya benar-benar kongkrit, kerjanya nyata dan sungguh-sungguh menjadi penggerak utama dalam berkarya, melayani dan menyatukan bangsa, sebagaimana tema yang diangkat dalam Muskab IX ini. 

"Di era digitalisasi saat ini, kemajuan dan keberhasilan setiap program dan kegiatan baik di organisasi Korpri maupun Instansi Pemerintah Kabupaten Lebak tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang berbasis elektronik, karena itu, Korpri harus dapat beradaptasi dengan transformasi digital dan Korpri harus cakap dalam menggunakan teknologi tapi juga harus bijak dalam memanfaatkannya" Imbuhnya. 

Iti berpesan kepada seluruh anggota Korpri yang hadir untuk melaksanakan pemilihan Ketua Dewan Pengurus Korpri Lebak Periode 2023-2028 baik secara pemungutan suara ataupun secara aklamasi dengan penuh tanggung jawab sehingga Ketua Dewan Pengurus yang terpilih benar-benar figur yang dapat dipercaya dan sekaligus memiliki kompetensi dan kepemimpinan yang kuat. 

Terakhir, Iti mengucapkan banyak terima kasih atas berbagai kontribusi Korpri dalam bidang sosial, kemanusiaan dan lain-lain yang selama ini telah membersamai Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kabupaten Lebak.

Yakni diantaranya, Pembangunan rehab rumah tidak layak huni, Pengaktifan kembali SMK Korpri yang disesuaikan dengan kebutuhan SDM sesuai perkembangan jaman yang menjadikan SMK Korpri bertransformasi menjadi SMK PU Korpri Kabupaten Lebak dan telah meluluskan 135 siswa. 

Sementara itu, Wakil Ketua I Dewan Pengurus Korpri Provinsi Banten Soleh Hidayat mengucapkan selamat atas terlaksananya Muskab DP Korpri Kabupaten Lebak ini, Ia berharap semoga musyawarah ini dapat memilih kepengurusan Korpri Kabupaten Lebak yang lebih inovatif serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memenuhi harapan anggota Korpri Se-Kabupaten Lebak. 

"Saya mengingatkan juga agar rencana Program dan kegiatan yang disusun untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan sesuai dengan aspirasi anggota Korpri, dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung program pemerintah Kabupaten Lebak khususnya, serta pemerintah provinsi Banten pada umumnya" Ujar Soleh. 

Soleh juga menekankan seluruh anggota Korpri dituntut agar mengedepankan tiga peran utama dalam menghadapi tantangan, yakni; Peran sebagai abdi negara, peran sebagai abdi masyarakat, dan peran sebagai abdi pemerintah. (A. Kohar)

P3B Minta Pelaku Maling Ditangkap Di Bumi Banten

 

kontakpublik.id, PANDEGLANG-Good Governance adalah cita-cita kaum Utopis. Pidato yang di gaungkan di atas mimbar-Nya pun hanyalah pemanis untuk meyakinkan  audiens yang secara tidak sadar mereka sedang di bodohi oleh para dalang terkutuk bermulut busuk. Mereka yang berdasi, duduk di atas penderitaan rakyat adalah manifesto dari kejahatan membodohi rakyatnya. Demikian kata Arip Ekek selaku Ketua Pergerakan Pemuda Peduli Banten (P3B), pada Kamis, (19-01-2023) di tempat Kediamanya

Begini Katanya:

Good governance seharusnya melayani dan bukan di layani, Menerima aspiirasi bukan mengkebiri. Hal ini yang terjadi di Bumi Banten tercinta. Asumsi liar masyarakat mengenai pejabat Pemerintah khususnya di Banten masih berkutat pada semakin tidak percayanya masyarakat terhadap mereka. Karena mereka yang coba meyakinkan masyarakat dengan berbagai slogan good governance dan anti korupsi ternyata tidak lebih baik dari kotoran ternak. 

Selain dari pada itu pemerintahan yang sehat bisa terlihat dari bagaimana cara mereka melayani rakyatnya secara maksimal.

Tidak hanya persoalan di atas. korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang semakin akut yang menjadi salah satu kendala terbesar Banten menuju perubahan. 

Banten yang tidak jauh dari ibu kota masih nyaman dengan stagnasi alias teu kaluhur teu kahandap.

Dengan di kelurkannya TAP MPR – R.I Nomor XI/MPR/1999 tentang penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tentu saja membawa angin segar di tengah merosotnya kepercayaan publik terhadap pejabat di lingkungan pemerintah yang korup. 

Di tambah lagi pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur tindak pidana korupsi. Adalah undang-undang R.I. Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, PP nomor 65 Tahun 1999 tentang tatacara pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara, undang-undang R.I. Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelengaraan halaman negara yang bersih dan bebas dari KKN dan masih banyak lagi undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pembertasan korupsi lainnya.

Banten Oh banten,

22 tahun sudah engkau berdiri, tidak banyak perubahan yang signifikan yang di rasakan. Hanya  sedikit ya  hanya sedikit perubahan yang di alami yaitu perubahan perpindahan kekusaan yang di sibukan dengan bagaimana caranya memperkaya diri, kelurga dan kelompoknya saja. 

Mereka cukup enjoy duduk di kursi Kekuasaan sambil bagi-bagi kue tanpa mereka sadari bahwa Banten itu cukup luas untuk mereka jelajahi. Tidak sedikit Masyarakat yang tidak tahu siapa Pemimpinnya yang kemaren baru beres (WH), karena Gubernur dan antek-anteknya terkesan hanya fokus di sentra Kota dan sibuk dengan pencitraan diri serta pandai mengambil Momentum dalam upaya cari muka alias carmuk.

Salah satu upaya carmuk sambil tebar Pesona adalah mereka yang tahun kemaren mengahdiri dan sekaligus meresmikan Stadion Sport Centre yang dalam perjalanan Pembangunnya carut marut serta masih menyisakan sekelumit masalah di dalamnya dan Salah satu masalah yang ada di dalamnya adalah Korupsi. 

Saat ini setidaknya ada beberapa mega proyek di Banten. Pertama, proyek Gedung RSUD 8 lantai yang menyedot anggaran sebesar Rp 271.953.809.413,43. Kedua, pekerjaan pembangunan proyek Multiyears Banten International Stadium (BIS), dan Proyek PSU jalan Lingkungan (Paving Blok) yang di tahun 2023 masih saja ada yang belum beres pekerjaannya, dan proyek Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Ke. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang (Tahap 1). Yang memakan anggaran sebesar Rp 2 T kurang lebih yg ada di DPRKP ProvInsi Banten. 

Proyek tersebut sarat dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Berangkat dari persoalan di atas maka kami dari P3B membawa tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak KPK agar segera turun ke Banten untuk mengusut beberapa kasus Mega Proyek yang sarat akan KKN di dalamnya, terutama di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Banten,-

2. Mendesak pihak Yudikatif (Kepolisian dan Kejati) Banten untuk tidak tutup mata dalam dugaan KKN yang terjadi di proyek pembangunan Stadion Sport Centre dan Perusahan yang masuk  Daftar Hitam LKPP (Black List),-

3. BPK jangan-jangan memble apalagi masuk angin dan segera publikasikan hasil audit mega proyek yang ada di Banten,-

4. Usut tuntas Dugaan KKN yang diduga di lakukan mantan Gubernur Banten,-

5. Bersihkan Banten dari para Pejabat Carmuk dan Korup,-

6. Usut tuntas dugaan jual beli proyek di DPRKP Prov. Banten,-

 

Tuntutan dan peryataan sikap ini kami buat dan jika dalam beberapa tuntutan ini tidak segera di sikapi dengan serius maka kami akan melakukan aksi kembali. Salam Perubahan.

Hidup Pemuda!!!

Hidup Mahasiswa!!!

Jayalah Masyarakat Banten. (red)

Pungli Jamsosratu Di Desa Cibarani

Kontakpublik.id, PANDEGLANG-

Program Jaminan Sosial Rakyat Banten ( jamsosratu ) merupakan program bantuan sosial untuk warga Banten yang belum menerima bantuan program keluarga harapan PKH dari pemerintah pusat, Program Jamsosratu Tahun 2022 sebanyak kurang lebih 200 penerima di Desa Cibarani, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten diduga  adanya pungutan liar (Pungli) sebesar Rp.100 ribu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Hal itu dibenarkan oleh sejumlah Warga penerima jamsosratu di Desa tersebut Adem Ayem tidak ada efek jera. Hasil keterangan informasi yang dihimpun dari Warga, meminta  namanya tidak disebutkan pada Media ini  

Bahwa diduga adanya pungutan liar sebesar Rp. 100.000 di desa cibarani, ditambah pihak Pendampingpun telah menerima uang sebesar Rp.2.800.000 dari pihak Pemdes Desa Cibarani, lalu hasil pungutan itu alasanya untuk biaya Administrasi seperti foto copy berkas dan membeli materai. Ungkapnya

Salah satu staf Desa Cibarani kecamatan Cisata, sebut saja Dian , Saat di Konfirmasi terkait dengan Adanya Dugaan Pemotongan sebesar 100.000 , dirinya mengatakan kepada Media "Saya Cuma sebagai Staf Desa cuma membantu pendamping, untuk data berkas dan lain lain,Kalau masalah yang lainnya silahkan Konfirmasi Langsung Kepada Kepala Desa" . Ucapnya

Disinggung Soal adanya pengkondisian uang kepihak pendamping, Dian juga hanya katakan hal ssma , ya silahkan Komunikasi langsung dengan kepala desa cibarani . Jelasnya

Ketika dikonfirmasi Kepala Desa Cibarani, Cecep Muhidin, pada selasa (17-01-2023) Via Telepon Celullernya oleh Awak Media kaitannya dengan adanya Pungutan liar (Pungli), membantahnya,  bahwa

 kami tidak pernah  menyuruh kepada siapapun, soal adanya pengkondisian uang sebesar Rp. 2.800.000 kepada pendamping, Cecep mengelak, Saya tidak pernah memberikan uang kepada pendamping. Tutupnya (Rido/Akbar)

Diminta BPK Turun Tangan, Sanitasi Anggaran Th 2022 Bermasalah

kontakpublik.id, PANDEGLANG-Pada selasa (170-01-2023) , yang mengatasnamakan , Dewan Pengurus Cabang Angkatan Muda Indonesia Raya , Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Gelar Aksi Unjuk Rasa terkait Santintasi yang diduga kuat Mangkrak. 

Menurut Kodinator lapangan, Rohikmat , mengatakan bahwa Aksi Ujukrasa ini adalah bentuk kekecewaan terhadap DPUPR Kabupaten Pandeglang terkait pengerjaan sanitasi tahun angaran 2022 , bermasalah dalam pengerjaanya belum rampung. 

Padahal Program ini seharusnya selesai di akhir tahun 2022, tetapi pada faktannya masih dalam tahaf pengerjaan, dari jumlah 28 KSM itu semua belum selesai , kita tau kok untuk anggaran itu sudah di cairkan semuanya. 

Rohikmatpun menuturkan ini jadi pertanyaan besar karana seharusan kalau sudah diterima semu uangnya, toh kenapa belum rampung juga. 

Dengan total anggaran sekitar Rp.  7.125 M itu menurut Asep sangat besar  apalgi kalau di kelola dengan baik ini pasti berdampak postitif dan tidak seperti sekarang, saya memandang bahwa seolah-olah Konsultan pendamping, Tenaga Fasilitator Lapangan ( TFL) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  itu tidak bekerja. Cetusnya

Sementara , Burhan , selaku Korlap 3 mengatakan bahwa persoalan sanitasi ini diduga kuat ada Mafia didalamnya sehinga terjadi seperti sekarang. Maka kami memenita kepada BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk Mengaudit Persoalan mangkraknya Sanitasi yang ada di Kabupaten pandeglang ini. Pungkasnya (Rudi Suhaemat)

Puskesmas Baros laksanakan PTP

kontakpublik.id, SERANG-Pelaksanaan Perencanaan Tingkat ( PTP ) Puskesmas, yang di laksanakan di Aula Puskesmas Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, berjalan sesuai rencana.

Kegiatan TPT di hari ke dua, di buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan menyanyikan MARS Puskesmas Baros, yang nyanyikan oleh para staf Puskesmas.

Pembacaan ayat - ayat suci Al'quran, menambah khidmatnya kegiatan yang di selenggarakan.

Kegiatan di laksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 16-17 dan 18 Januari 2023.

Kegiatan di hari kedua, di hadiri oleh Kepala Puskesmas, peserta dari Staf Puskesmas, para Dokter Puskesmas Baros, sedangkan Nara Sumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.

Dalam perencanaannya

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis ( UPT ) Baros Hj.Melly Siltina S.ST, M.Kes, memaparkan, " lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada pasien, yang tujuanya berupaya menghilangkan asumsi ataupun nada - nada miring, yang katanya pelayanan kepada pasien tidak baik, ataupun tidak ramah, saya faham sekali, karakter dan Sumber Daya Manusia berbeda, dari itulah kami sebagai Pelayan, harus sabar dan harus bisa mamahami dan mengerti hal SDM masyarakat.

Perlu di ketahui,  kami sebagai insan Kesehatan akan selalu berupaya menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat ( Babu kesehatan untuk masyarakat ). harap Hj Melly saat memberikan paparanya, Selasa ( 17/1/2023 ).

Adapun PTPnya yang sedang berjalan diantaranya adalah : Penyuluhan mengenai Upaya Berhenti Merokok ( UBM ),kepada masyarakat, Penyuluhan  KB MKJP kepada masyarakat dan Penguatan kerjasama dengan Pos KB,Kemitraan Dukun, pelatihan kader cara menggunakan alat Antropormetri,agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam paguyuban Kader, Perencanaan Tabungan Ibu bersalin ( Tabulin ) di Pos Yandu.

Drg Jatining Estu Astuti. MH. Kes, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Propinsi Banten, sebagai Narasumber dalam kegiatan PTP.

Para Peserta sangat antusias dan penuh semangat dalam mengikuti kagiatan PTP.

Tanggal 18/1/2023, usainya kegiatan PTP, semoga lancar, semangat dan selalu menjadi yang terbaik dalam melayani masyarakat, dalam hal Kesehatan. (Agung007)

Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023

kontakpublik.id, BOGOR-Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah "Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi" di Sentul International Convention Centre Jl. Jenderal Sudirman, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023). 

" kita mendapatkan pengarahan dari Bapak Presiden. Serta arahan Bapak/Ibu Menteri atas berbagai hal yang perlu menjadi perintah dari Bapak Presiden untuk ditindak lanjuti di daerah," ungkap Al Muktabar.

"Hal-hal yang sangat dikonsentrasikan adalah sebagaimana diantaranya untuk kita menangani kemiskinan ekstrim, stunting dan gizi buruk. Kemudian juga seluruh agenda-agenda yang berkaitan dengan ekonomi dalam arti luas. Bisa Investasi dan berbagai hal yang mendukung ke arah pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Kolaborasi atau kekompakan dari semua unsur, lanjut Al Muktabar, menjadi kiat untuk menggiatkan agenda kerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Banten.

"Arahan langsung dari Bapak Presiden yang intinya bahwa kita harus kompak menjalankan semua agenda-agenda ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Dijelaskan, di Provinsi Banten beberapa hal secara teknis sudah dilaksanakan. Salah satunya terkait, perintah Gubernur, Bupati/Walikota hadir di tengah masyarakat. Sehingga bisa secara detail mengetahui dan mencari solusi atas apa yang terjadi problem pada masyarakat secara mendasar. Melalui kerja rutin dan fokus untuk pencapaian yang lebih baik.

Tindak lanjut di Provinsi Banten, lanjut Al Muktabar, arahan Presiden Joko Widodo telah masuk dan menjadi penguat Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Masuk dalam agenda kerja Tahun 2023. Sudah tertuang di APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023. 

"Tinggal kita bagaimana mengawal bersama untuk mengimplementasikannya mencapai sasaran di masyarakat. Itu yang paling penting," paparnya.

"Kita akan kompak untuk mengakselerasi itu.

Bapak Presiden menekankan kerja tim. Pemimpin harus berada di masyarakat dan juga kembali lagi dikatakan tidak bisa sendiri kita harus bersama-sama. Bapak Menteri Dalam Negeri mengharapkan kekompakan kita," pungkas Al Muktabar.

Dalam sambutannya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah, sehingga pandemi COVID-19 di tanah air dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

“Alhamdulillah, pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik, dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semuanya,” ujar Presiden.

Presiden mencontohkan, tingkat vaksinasi COVID-19 di Indonesia mencapai 448 juta dosis suntikan. Presiden mengakui, penyuntikan 448 juta dosis vaksin tersebut bukan pekerjaan yang mudah, namun hal tersebut dapat dilakukan berkat dukungan berbagai elemen bangsa.

“Menyuntik 448 juta suntikan bukan barang yang gampang, tapi karena TNI juga ikut, Polri juga ikut, seluruh Gubernur, Bupati, Walikota, sampai ke tingkat RT/RW semuanya ikut. Itu yang menyebabkan kita bisa menyelesaikan COVID-19 dengan baik,” ujarnya.

Presiden pun mengibaratkan penanganan pandemi di tanah air bak gaya permainan sepak bola total football, di mana semua elemen mengambil peran.

“Kita ini betul-betul total football saat itu, pontang-panting semuanya lari ke sana ke mari karena kita memang ingin COVID-19 bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Di tengah pandemi dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara, imbuh Presiden, Indonesia juga mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pada kuartal III-2022 ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,72 persen dan di kuartal IV-2022 diperkirakan tumbuh 5,2 hingga 5,3 persen.

“Ini sebuah prestasi yang sangat baik sekali, karena di kuartal III kita bisa tumbuh 5,72. Bandingkan dengan negara-negara lain,” ujarnya.

Meskipun mampu melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022 dengan baik, kata Presiden, Indonesia harus tetap hati-hati dan waspada karena tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global.

“Semuanya harus hati-hati, harus bekerja keras semuanya mendeteksi informasi-informasi dan data-data yang ada di lapangan sehingga jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 kolaborasi antara instansi pusat dan daerah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di tanah air.

“Tingkat inflasi juga terkendali dengan baik. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik angka (inflasi) pada September 2022 5,95 persen, kemudian pada bulan Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen, dan November 2022 turun sebesar 5,40 persen, dan untuk terakhir bulan Desember terjadi kenaikan sedikit 5,51 persen karena adanya pola demand yang bersifat musiman adanya Hari Raya Natal dan perayaan tahun baru,” imbuh Tito.

Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 ini mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”. Rakornas yang dihadiri oleh 4.545 peserta ini akan terbagi dalam empat panel.

Panel I membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, dengan pembicara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Budi.

Panel II dengan bahasan penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudahan perizinan berusaha, menghadirkan pembicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto.

Panel III membahas mengenai penanganan COVID-19, stunting, kemiskinan dan jaring pengaman sosial, dengan pembicara Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta ahli fisika dan matematika Yohanes Surya.

Panel IV dengan bahasan stabilitas politik, hukum, pengamanan, dan pengawasan, menghadirkan pembicara Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Panglima TNI Yudo Margono,  Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. (Rido/Akbar)