DPC AMIRA Laporkan ULP Ke Kejati Banten

Kontakpublik.id-SERANG Dewan Pengurus Cabang (DPC) Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA) Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten resmi berikan berkas laporan pengaduan serta bukti-bukti prihal dugaan monopoli jual beli Proyek serta persaingan Lelang yang tidak sehat di lingkungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pandeglang yang sempat di Demo oleh sejumlah pengurus DPC Amira dan Mahasiswa kepada pihak Kejaksaan Tinggi provinsi Banten.

Berkas tersebut sudah di sampaikanya ke Kejati, demikian ungkap Ketua Umum AMIRA, Iik Rohikmat yang di dampingi Burhanudin pada selasa (14-02-2023) di serang.

Berdasarkan hasil kajian dan advokasi para pengurus, kami memberikan

kesimpulan, tetap dengan mengedepankan praduga tak bersalah, bahwa lelang yang di selenggarakan oleh pihak ULP sangat tidak rasional Maka

seharusnya Metode lelang pemerintah dilakukan secara akuntabel dan mengedepankan

rasionalisme pengadaan lelang, dalam system gugur yang semestinya dilakukan pemenang lelang.

Bukanya

memilih Perusahaan yang penawaranya terendah dengan mempertimbangkan rasionalisasi harga

penawaran yang tertuang dalam Harga Perkiraan Sementara (HPS), di kabupaten Pandeglang, malah justru di temukan sejumlah pemenang lelang Tender dimenangkan oleh perusahaan yang harga

penawaran tertinggi dan menggagalkan perusahaan dengan alasan yang tidak masuk akal,

Terkesan dipaksakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP). Katanya

Belum lagi, hasil investigasi kami di lapangan, penggalan peserta Lelang salah satunya

sejumlah perusahaan digugurkan dengan alasan belum membayar BPJS Ketenaga Kerjaan Pada

Bulan Januari, padahal bulan januari pada saat proses pengadaan barang dan jasa berlangsung

pada bulan yang sama dan belum berkewajiban untuk membayar Biaya Iuran BPJS Ketenaga

Kerjaan yang biasanya Di bayarkan pada bulan setelahnya yaitu bulan (Februari).

Hasil pantauan Pengurus DPC AMIRA

pada link LPSE Kabupaten Pandeglang, hampir 70% paket lelang dimenangkan dengan peserta

penawar yang lebih tinggi. Dari hasil kajian, investigasi dan konfirmasinya menduga adanya Praktek Monopoli proyek yang berbau transaksaksiaonal dalam

pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jelasnya

Hal yang sama dikatakan Burhanudin Selaku Pengurus AMIRA , sebenarnya bosan jika tiap Minggu harus mendatangi kantor ULP Pandeglang, bahkan aksi unraspun sudah di lakukan, namun pihak ULP seolah tutup mata , tutup telinga, ketika kami melakukan Demontrasi untuk sampaikan Aspirasi.

Pada ahirnya kamipun berjuang dan berusaha sekuat tenaga dengan memaksakan diri untuk melengkapi bukti-bukti berupa berkas terkait dugaan monopoli lelang Proyek yang di nilai tidak Sehat tersebut.

Dengan harapan, loporan pengaduan yang kami masukaan ini menjadi Dasar untuk Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten untuk memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan tersebut. Ujarnya

Saat media ini hendak konfirmasi terkait dugaan jual beli proyek dan monopoli , Kepala ULP Pandeglang Dan Pokja ULP Keduanya menghindar menutup pintu rapat-rapat ogah temui Wartawan, hingga berita ini di tayangngkan, pihak ULP Belum dapat dikonfirmasi. (rudi)