Kontakpublik.id-PANDEGLANG
Dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Pandeglang yang ke 149 Tahun,Cipayung Plus gelar Aksi Refleksi dan Mimbar Bebas pada Selasa, (04 April 2023)
Dalam jalannya Aksi tersebut puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus : terdiri dari HMI, GMNI, PMII, EK. LMND dan SEMMI Kabupaten Pandeglang juga dibersamai oleh Badan Otonom dari masing-masing OKP tersebut salah satunya Kors HMI-Wati (KOHATI) HMI Cabang Pandeglang.
Sekretaris Umum KOHATI HMI Cabang Pandeglang, Ila Nurkholifah dalam orasinya menyoroti tentang banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang dinilai kurangnya perhatian dan penegakan payung hukum pada perlindungan perempuan.
"Kasus terhadap perempuan, seperti contoh kekerasan seksual yang terjadi di kabupaten Pandeglang terhitung sejak bulan januari-maret 2023 terdapat lebih kurang 26 kasus. Namun ini tidak ada perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk menindaklanjuti hal tersebut" Ujarnya.
KOHATI Cabang Pandeglang juga menilai bahwa Kabupaten Pandeglang adalah kota yang kurang aman bagi Perempuan dan Anak.
"Tentunya, kami mendorong agar Pemkab Pandeglang dapat memberantas kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak dengan menjadikan Pandeglang sebagai Kota yang aman bagi Perempuan dan Anak" Tambah Ila Nurkholifah
Sementara, Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang Entis Sumantri mengatakan bahwa Aksi yang dilakukan oleh Cipayung Plus hari adalah Aksi kedua kalinya yang dilakukan.
"Sebelumnya HMI sendiri sudah melakukan Aksi Refleksi pada Sabtu, 01 April 2023. Hari ini bersama kawan-kawan Cipayung Plus Kab. Pandeglang menyuarakan kembali terkait Raport Merah untuk Pandeglang" Ujarnya.
Aksi yang bertempat di Tugu Jam alun-alun Pandeglang itu berlangsung dengan kericuhan, pasalnya massa aksi hendak melakukan Pembakaran Ban namun dari Pihak Kepolisian melarang dan merampas paksa Ban tersebut.
Lajut Entis Sumantri, dalam bulan suci ramadhan ini tentunya tidak menyurutkan semangat juang dari HMI.
"Tidak hentinya kami menyoroti terkait Kesenjangan Sosial, Komersialisasi Pendidikan, Kemiskinan, Infrastruktur, Penegakan Supremasi Hukum serta Persoalan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Kabupaten Pandeglang" Tambahnya.
Dengan demikian, Pihaknya juga menilai bahwa dengan beberapa perosalan yang kompleks menjadikan ini sebagai Raport Merah untuk Pemkab Pandeglang. (Do)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar