Kontakpublik.id,PANDEGLANG-
Berangat dari keresahan serta banyaknya polemik dikabupaten pandeglang dengan berbagi persoalan hukum yang terjadi di bebrapa OPD hari ini, peran kejaksaan harus nya hadir bersuara atas apa yang telah terjadi.
Rohikmat ketua Dewan Pengurus Cabang Angaktan Muda Indonesia Raya (AMIRA) Kabupaten Pandeglang bergerak kedua kalinya datangi kator kejaksaan negeri kabupaten Pandeglang menyuarakan pendapat mengingatkan agar tidak lemah dan pandang bulu soal penegakan hukum di kota santri ini.
Selanjutanya, adanya nota kesepaman kejari dengan OPD/BUMD kami menilai ada dugaan proses pelemahan hukum di kabupaten Pandeglang. Apa lagi dengan ada surat kuasa khusus yang di berikan oleh OPD dan BUMD dari hasil nota kesepaman tersebut diduga peran kejaksaan terkesan menjadi alat OPD/BUMD kabupaten pandeglang.
Kami menliai ada yang hilang dari peran kejaksaan negeri kabupaten Pandeglang dalam peroses penegakan hukum, diduga tebang pilih, apalagi persoalan hukum yang berkaitan dengan pejabat pemerintah daerah kabupaten Pandeglang yang terkesan Tutup mata.
Terlalu banyaknya kerjasama OPD dan Kejaksaan negri Pandeglang mengakibatkan dugaan tumpulnya kasus-kasus hukum terhadap para pejabat.
Hukum yg tebang pilih adalah hukum yang mandul dan tumpul ke atas tajam kebawah,
Sekali lagi kami meminta agar Kejari Pandeglang segera memutuskan kerjasama dengan banyak OPD.
Segera lakukan lidik dan penyelidikan terhadap kasus pemerintah serta pejabat di kabupaten Pandeglang. (Do/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar