Pemdes Muruy Menggelar Penyuluhan dan Sosialisasi Meningkatkan Kesadaran Hukum

Kontakpublik.id,PANDEGLANG - Bertempat di Aula Kantor Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pandeglang Gelar Sosialisasi/Penyuluhan Hukum Masyarakat di Kantor Desa Muruy Selasa (1/8/2023)

Sosialisasi ini dihadiri 35 peserta undangan yang diantaranya Kepala Desa Muruy beserta Staf dan Perangkat Desa, BPD, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, RT/RW se Desa Muruy,

Selain itu, acara tersebut juga dihadiri langsung Camat Kecamatan Menes,DPMPD,Polres Pandeglang dan Kejaksaan Negeri Pandeglang.

Acara dibuka langsung oleh kepala desa Muruy,H.Pandi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Narasumber dari polres Pandeglang Bapak Wahyu, Kejaksaan Negri Pandeglang Ibu Desi, Dari DPMPD Bapak H.Ubay.

Abdul Haris Camat kecamatan Menes menyampaikan, kegiatan penyuluhan hukum tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum bagi masyarakat,Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum bagi warga masyarakat khususnya warga Desa Muruy, pemahaman dan kesadaran hukum semakin meningkat,

Kepala Desa Muruy H.Pandi Mengataka,Kami selaku Pemdes Muruy apresiasi sekali dengan adanya Desa Sadar Hukum, sebagai bagian dari media edukasi dalam memahami pentingnya perlindungan diri keluarga dan juga pemerintahan desa, sebagai lembaga pemerintahan terbawah,semoga mampu menjembatani masyarakat sebagai media, atau akses perlindungan hukum dengan melalui pelaporan yang berjenjang, ketika ada masalah di tingkat bawah(desa) terima kasih atas sosialisasi Desa Sadar Hukum semoga mampu memotivasi untuk perbaikan pemerintahan desa,LKD Desa serta masyarakat desa muruy,

Lanjut H.Pandi,"Terkait dengan pembinaan keamanan dan ketertiban tidak hanya polri yang bertanggungjawab namun menjadi tanggungjawab semua pihak, baik aparat keamanan Pemerintah Desa dan seluruh masyarakat secara terpadu. Pentingnya peran masyarakat dalam hal ini yaitu, masyarakat sebagai subyek, obyek serta subyek dan obyek. Selain itu peran pemerintah desa setempat seperti RT/RW memiliki beberapa peran seperti yaitu dengan mensosialisasikan kepada warganya secara kontinyu untuk membudayakan taat azas dan aturan, menggugah warganya untuk peduli lingkungan dan Represif.

Dengan kepedulian sejak dini ditingkat Rt dan Rw maka setiap gejolak yang mungkin timbul dapat diantisipasi dengan tepat dan benar.” tambahnya. (Do)

Warga Apresiasi Pekerjaan Paving Block Di Desa CilabanBulan-Menes

Kontakpublik.id,PANDEGLANG - Salah satu program pembangunan yang sudah di agendakan melalui Musyawarah Desa (MUSDES) dalam pemanfaatan Dana Desa Tahap ll tahun 2023 di Desa Cilabanbulan,Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang,Propinsi Banten,adalah paving block jalan lingkungan dikampung kadukendi RT 009/RW 004.

Jalan yang dulunya tanah, kini terlihat rapi dan indah serta nyaman untuk dilewati,Itu terjadi setelah pekerjaan infrastruktur paving block  jalan lingkungan selesai dikerjakan. Warga sekitar mengaku senang, karena tidak lagi licin saat melintas dikawasan jalan itu. Dulunya jalan berdebu saat musim kemarau dan licin saat musim hujan.

Iwan Hermawan Kades Cilabanbulan menuturkan, tugas kepala desa hanya monitoring pekerjaan yang dilaksanakan oleh TPK. Pekerjaan pavingblock di jalan lingkungan yang ada di kampung kadukendi.

“Konstruksi menggunakan paving block untuk jalan lingkungan selain mudah dan cepat dalam pemasangan dan pemeliharaannya, dan dalam pengerjaanya juga cukup memanfaatkan tenaga warga lingkungan setempat,” terangnya. saat bertemu di kantor Desa Senin (31/7/2023)

Ditempat terpisah, Dadan H kasi Kesejahteraan, menyampaikan, bahwa pekerjaan pavingblock jalan yang ada di kampung kadukendi dengan volume Lebar 90 M dan lebar 1,2 M dengan pagu anggaran Rp.30.584.000.00,.(Tiga puluh juta Limaratus Delapan Puluh Empat Ribu) menggunakan material paving block. Selain mudah dalam pemasangan dan pemeliharaan, pelaksanaannya lebih cepat dan paving block juga sangat baik untuk konservasi air tanah juga menambah nilai estetika.

Kedepan dengan adanya sarana prasarana infrastruktur  pavingblock jalan lingkungan bisa bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Do)

Oknum Kormin Dindikpora Diduga Nyambi Jualan Sampul Rapor

kontakpublik.id, PANDEGLANG-Berawal dari Bisnis sampul rapor atau bagian depan raport yang berfungsi sebagai pelindung isi rapor. Diduga Kormin Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, tergiur Nyambi Jualan Sampul Rapor

Makanya tak heran kalau melakukan pekerjaan lain disamping pekerjaan pokok pada waktu senggang, itu adalah kegiatan rangkap alias Doble job , artinya bekerja sambilan secara ilegal yang dapat membawa Konsekuensi serius seperti berdampak kehilangan Pekerjaan utama, Reputasi yang tercemar dan bahkan masalah Hukum

Sebut saja inisial ( y ) yang disinyalir nyambi alias Dobel Job, dirinya selain menjabat KORMIN Carita , (Y) juga diduga Jual Sampul Rapor kepada  Sekolah  Dasar (SD) yang ada di Kecamatan Carita, alasanya Kantor Kormin tidak ada Anggaran.

Sayangnya Oknum  Kormin Dindikpora, Kecamatan Carita ini tidak memberi tanggapan terkait sampul Rapor yang diduga dijualnya ke SD-SD yang ada di Carita, hingga hari ini  setelah di konfirmasi (31-07-2023) belum ada jawaban.

Salah satu Kepala SD yang enggan menyebutkan namanya,   membenarkan, Bahwa Sampul Rapor di Koordinir dan diminta Pesanan oleh Koormin, alasanya kelebihan/keuntungan bisnis dari sampul Raport untuk kebutuhan Kantor Kormin sendiri , karena tidak ada Anggaran di Kantor kormin. Jelasnya

Menanggapi hal itu, Kasi Sapras Disdikpora Kabupaten Pandeglang, Hafid, menyampaikan, Kormin adalah Koordinator Administrasi artinya

Tidak boleh,  menjual atau menawarkan barang apapun Kepada pihak  Sekolah  karena sekolah memiliki Otoritas atau kewenangan sendiri untuk menggunakan dan mempertanggung jawabkan dana BOS 

Sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolahnya, sesuai dengan aturan yang ada. Dan bila ada Kormin yang menjual atau menawarkan Sampul Rapor  kami pastikan akan  klarifikasi dulu kebenarannya.(rudi bako)

PLN IP Banten 2 Labuan Berikan Apresiasi Kepada Warga Cigondang

kontakpublik.id, PANDEGLANG-Banyak cara yang bisa dilakukan untuk merayakan Lebaran Anak Yatim, 10 Muharram/1445 Hijriyah yang bertepatan pada tanggal 28 Juli 2023, diantaranya menyantuni anak Yatim yang juga bertepatan dengan hari Asyura 10 Muharram, maka Umat Islam juga dianjurkan bersedekah kepada anak Yatim, salah satunya dengan memberi jamuan berbagai macam makanan.

Dengan begitu Muncul gagasan itu dari Pemerintah Desa Cigondang, secara langsung dipimpin oleh Kepala Desa Cepi Achmad Suteja, didorong Gerakan Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat.

Acara memperingati 10 Muharram/1445 Hijriah dan santuni anak yatim-piatu digelar di depan halaman Kantor Desa Cigondang Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten pada Jum'at (28/07/2023).

Informasi yang didapat dari Kades Cepi, acara santunan Anak yatim berlangsung dengan baik, mengingat ini adalah tradisi Budaya rutinitas tahunan Warga Cigondang , yang dulunya di inisiasi oleh Almarhum Haji Endang, Almarhum Pak Naryo dan Almarhum Pak Jumhana selaku Tokoh Kasepuhan Warga Cigondang.

Saat ini Tradisi itu terus dilakukan oleh Generasi penerus setiap Tahunnya, ada sekitar 111 Penerima manfaat, masing-masing mendapatkan santunan berupa uang Rp. 710.000,-, berikut bingkisan, ini dari hasil gerakan para penerus dan penggagas. Jelasnya

Menanggapi hal itu , Donny Ureansyah selaku Manager Administrasi PLN Indonesia Power Banten 2 Labuan PJU, menyampaikan bahwa kami Keluarga besar PLTU Banten 2 Labuan dalam hal ini Indonesia Power tentunya sangat mengapresiasi acara tersebut, tanggal 10 Muharram itu adalah waktu yang sangat bersejarah bagi Umat Islam. semoga bermanfaat dan menjadi berkah tentunya bagi penerima manfa'at.

Donny juga mengucapkan terima kasih kepada Warga Desa Cigondang, terutama Panitia beserta jajaran Pemerintah Desa yang selalu turut mengakui kehadiran kami katanya sambil menutup perbincangan. (Rudi Suhaemat)

Selamat Belajar Untuk Siswa Siswi Tahun Ajaran Baru 2023-2024 Di SDN Kadu Pandak 2

kontakpublik.id, PANDEGLANG-tahun ajaran baru di SD Negeri Kadupandak 2 Kecamatan Picung,Kabupaten Pandeglang,Propinsi Banten. berlangsung dengan penuh keceriaan dan semarak. Suasana sekolah yang riang dan meriah mencerminkan semangat belajar yang tinggi di kalangan anak-anak.

Dengan semangat yang membara, para siswa dan siswi dari berbagai tingkatan kelas memasuki sekolah dengan seragam baru dan tas berisi buku pelajaran. Mereka tampak bersemangat.

Di dalam ruang kelas, terdengar tawa riang dan obrolan antara teman sekelas yang baru bertemu setelah liburan panjang. Para guru dengan penuh antusiasme menyambut siswa-siswi mereka, siap untuk memulai petualangan pembelajaran yang baru.

Tidak hanya di dalam ruang kelas, tetapi juga di lapangan sekolah terlihat berbagai aktivitas yang menggembirakan. Beberapa siswa terlihat bermain dengan teman-teman mereka, sementara yang lain menikmati waktu istirahat dengan penuh kegembiraan.

Yang di sini tahun ajaran baru itu muridnya bertambah, yang keluar 30 orang kelas 6 dan yang  masuk baru 43 untuk kelas 1 dan yang mutasi dari kelas 5 itu ada 3 orang seluruhnya Data sementara Yaitu berjumlah  Ada 246, 

"Harapan saya untuk siswa- siswi ini lebih maju dan lebih giat lagi untuk belajarnya".Jumat (28/7/2023) Ungkap  Nining Suparni Selaku Kepala SD Negeri Kadupandak Kepada Kontakpublik.id,

Lanjut Nining" Dan Untuk sekarang Ada Banyak Perlombaan, agar Siswa Mendapatkan Juara, diantaranya Juara Salah satu dari beberapa cabang olahraga dan lomba FLS2N ," Ujarnya. 

diantaranya anaknya itu lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan belajar ini dan untuk guru-guru juga diharapkan lebih meningkat kembali dalam mendidik siswa siswi di SDN Kadupandak 2 ini,"ucapnya (nas)

Jacob Ereste : Mewacanakan Ada Lembaga Pengawas Media Sosial Harusnya Bisa Lebih Mendidik, Membina serta Mengarahkan

Kontakpublik.id,SERANG - 

Wacana penbentukan Lembaga Pengawas Medsos (LPM), memang berpotensi mematikan demokrasi, kata Prof. Pierre Suteki yang beredar luas di medial sosial pasa akhir Juli 2023. Gagasan itu Budiluncurkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi yang mengklaim lembaga tersebuy diudulkan oleh Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Prof. Machgud MD.

Dalam gambaran awalnya, kata Mekominfo adalah untuk mendorong masyarakat bersikap santun dan bijak dalam menggunakan media sosial supaya media sosial tidak menimbulkan kegaduhan.

Meski begitu, toh dia juga dapat memahami kekhawatiran warga masyarakat yang menganggap adanya  kecenderungan untuk melakukan pengekangan dalam kebebasan berpendapat jika lembaga itu dibentuk.

Meski wacana dari lembaga tersebut belum akan dirumuskan dalam waktu dekat, toh telah mengundang keresahan, khususnya bagi netizen yang mulai ramai menurunkan komentarnya sejak 20 Juli 2023.

Jika pun Lembaga Pengawas Medsos harus ada, idealnya fungsi serta keberadaannya harus lebih jelas melakukan pembinaan, bukan pengejangan dan pelarangan dengan cara memberi peringatan serta penghargaan yang sifatnya lebih memberi motivasi dengan mengumumkan memumumkan kreteri kualitas dari medsos yang bersangkutan secara meluas kepada masyarakat.  

Yang pasti akan meresahkan adalah gairah melakukan pengekangan dan pelarangan -- apalagi sampai  harus membrangus -- medsos yang bersangkutan tanpa kreteria penakar yang jelas.

Artinya, bila kehadiran dari lembaga pengawas medsos harus diwujudkan, hendaknya bisa lebih berperan memberi bimbingan, arahan serta peringatan yanv jelas dan berjenjang atas penilaian yang obyektif dan dilakukan secara terbuka, sehingga dapat menjadi pegangan dari pembelajaran banyak orang.

Kehadiran medsos yang tidak santun dan tidak sopan -- bahkan cenderung seronok, menfitnah atau menyerang kehornatan orang kain,  toh dapat  dapat dikenakan sanksi melalui UU ITE. Jadi gairah atau semangat untuk melakukan pembinaan bisa dilakukan seperti yang sudah disebutkan di atas, seraya memberi penghargaan kepada sejumlah medsos yang bisa memberi nilai tambah -- informasi,  publikatif dan komunikasi yang bernilai positif bagi orang banyak. 

Karena itu sistem penilaian harus memiliki kreteri yang jelas dsn transoaran serta dilakukan oleh satu badan seperti  dewan yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk wakil dari masyarakat yang dapat nemberikan 3penilaiannya dengan argumen atau alasan yang jujur dan sehat.

Jika selama ini yang selalu terkesan adalah sikap pengekangan dan pelarangan dari pemerintah -- yang nota bene enggan dikritik karena tidak mampu memahaminya sebagai suatu masukan -- maka saatnya Menkominfo membuat satu terobosan kreatif, guna  meninggalkan jejak langkah yang monumental, meski hanya sebatas lembaga pengawas dan pembina medsos yang berpotensi untuk dikembangkan guna menyerap sumber daya manusia Indonesia yang kreatif, inovatif dan inventif -- agar mampu memasuki  peradaban dunia yang baru, yang tak lagk mungkin berhenti atau surug ke belakang.

Andai saja benar niat baik Menkominfo hendak melakukan lembinaan lewat kembaga pebgawasan media sosial, perlu didukung serta dikawal oleh segenap pengguna media sosial, supaya media sosial bisa menjadi salah satu alternatif dari bidang pekerjaan yang layak dan patut ditekuni secara lebih profesional.

Lain ceritanya, kalau semangat dari hasrat untuk menghadirkan lembaga pengawas mefia sosial itu hanya untuk mengekang, membatasi serta mengkerdilkan media sosial yang ada dan sudah mulai menemukan bentuk tata kelola sebagai suatu bidang pekerjaan yang dapat dilakukan secara profesional, maka sebaiknya gagasan untuk membuat lembaga pengawas media sosial itu tiada gunanya. Sebab, jika semangat dari  hasrat untuk  menghadirkan lembaga tersebut bertentangan dengan aspirasi dan keinginan rakyat, pasti akan membuat kegaduhan serta perlawanan dari rakyat. Sebab media sosial telah menjadi semacam kebutuhan yang tidak lagi bisa diabaikan. (Red)

Kepsek SD Citumenggung 1 Berharap Siswa Siswinya Berkualitas

kontakpublik.id, PANDEGLANG-Dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan RI yang ke 78 siswa-siswi SD Negeri Citumenggung 1 mengikuti lomba Gerak jalan yang diadakan oleh Ikatan Guru Pendidikan Jasmani Kecamatan Bojong Acara tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun guna menyemarakkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang Ke-78 Tahun.

Lomba tersebut di ikuti oleh seluruh sekolah baik negeri maupun swasta yang berada di kecamatan Bojong 

Tepat pada (29-07-2023) di Kantornya, Begini kata Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 1 Citumenggung:

Memasuki awal bulan Agustus siswa SD Negeri Citumenggung 1 sudah mempersiapkan diri dengan latihan Rutin dari jam 11 sampai jam 12, agar tidak menggangu kegiatan belajar mengajar di pagi hari

Untuk Sekolah Dasar Negeri Citumenggung 1 mengeluarkan dua regu yaitu satu regu putra dan satu regu putri yang mana dalam satu regu terdiri dari 22 siswa.

Tujuanya mengadakan kegiatan ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sepantasnya  kita sebagai Pegawai Negeri, Guru kita ikut meramaikan khususnya kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di kecamatan Bojong,kami berencana setiap hari jam 11 sampai jam 12 jadi hanya 1 jam latihannya"  Ungkap Neneng Ratnasari, Kepala SD Negeri Citumenggung 1.

"Gerak jalan ini insyaallah akan diikuti 2 regu, 1 regu nya sesuai aturan yang ada di panitia phbn untuk anak SD itu satu regu 22 dan regu putri 22.

Neneng Ratnasari nerharap ingin siswa-siswinya itu menjadi yang berkualitas sebagai generasi penerus bangsa Indonesia agar Indonesia juga berkualitas. Punkasnya.   (nas)

Jacob Ereste : Ancaman Perang Terselubung Dengan Bioterorisme Yang Lebih Jahat Bagi Kemanusiaan

Kontakpublik.id,JAKARTA - 

Prof. Dr. Siti Fadilah Supari meyakini perlunya revolusi konstitusi untuk menyelamatkan segenap warga bangsa Indonesia. Jika tidak, menurut dia, bangsa Indonesia akan kembali menjadi korban virus yang mereka buat demi bisnis dan untuk menguasai dunia melalui perang virus yang harus segera kita disadari bersama bahwa ancaman dan bahayanya bagi kehidupan kemanusiaan.

Penyakit menular (tranmissible disease) yang bisa berpindah dengan sangat cepat dari individu ke individu yang lain. Baik terhadap manusia maupun kepada hewan yang disebabkan oleh agen biologi seperti mikroorganisme  patogenik (virus dan bakteri) serta parasit.

Dalam kuliah umum yang diselenggarakan dari jarak jauh oleh Universitas Indonesia (FMIPA) dengan Timur Leste dan Jepang yang difasilitasi United Nation Security, pernah mengungkap masalah bioterorrism as and Invisible Threat to Humanity. Fenomena bioterrorism setidaknya sudah ada sejak Perang Dunia II, saat Uni Soviet memanfaatkan senjata biologi untuk mengusir tentara Jerman. Dan Jepang pun menggunakan senjata biologi saat Perang Pasifik.

Bioterrorism adalah cara menggunakan mikroorganisme patogen sebagai senjata dalam perang dan alat untuk melancarkan aksi terrorism untuk  mengalahkan musuh. Sebagai senjata biologi telah dikembangkan oleh beberapa negara yang memiliki laboratorium mikrobiologi, seperti Namru yang pernah hendak dioperasikan di Indonesia dan mendapat perlawanan dari Menteri Kesehatan semasa Prof. Dr.  Siti Fadilah Supari hingga harus menghadapi kriminalisasi serta mendekam di penjara saat masih menjabat di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pihak PBB (United Nation, Perserikatan Bangs-bangsa) memang melarang praktek penggunaan senjata biologi. Bahwa setiap negara yang menyebarkan bioterrorism sebagai instrumen perang akan mendapatkan sanksi dari PBB. Namun toh, realitasnya tetap banyak yang melakukannya secara diam-diam seperti yang ditengarai lewat pandemi Covid-19 di Indonesia.

Penyebaran virus flu burung dan virus Mers-Cov pernah dikaitkan dengan bioterrorism. Syahdan, dalam teori konspirasi global menyebutkan bioterrorism sebagai ancaman bagi kehidupan manusia di muka bumi. Sebab berperang dengan menggunakan bioterrorism bisa membunuh manusia tanpa kendali dan liar menyasar siapa saja yang mampu dijangkau oleh bioorganik yang masif dan sulit dideteksi wilayah jelajahnya di bumi.

Dan Pandemi serupa itu ditandai oleh material biologis, sehingga bioterrorism itu sesungguhnya bakteri yang mampu menteri fisik manusia hingga mengakibatkan kematian seperti Covid-19 yang menjalar cepat di Indonesia. Jadi, bioterrorism itu tidak natoral (tidak alami), tandas Siti Fadilah Supari, ketika sanjau dan dialog lewat Podcast di Sekretariat Forum Negarawan, Rabu, 26 Juli 2023 yang dipandua langsung oleh Sri Eko Sriyanto Galgendu. (Red)

Memperingati 10 Muharram 1445 Hijriyah Pemdes Cigondang Bersama Panitia Berbagi Santunan Anak-Anak Yatim Dan Tabligh Akbar

Kontakpublik.id,PANDEGLANG - Pemerintah Desa Cigondang,Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, Memperingati Perayaan 10 Muharram 1445 Hijriah dengan cara berbagi bersama 111 anak yatim dan Tabligh Akbar, Jumat (28/07/2023).

Kegiatan berbagi santunan dan Tabligh Akbar ini dilaksanakan di halaman Kantor Desa Cigondang.

Kepala Desa Cigondang Cepi Achmad Suteja mengatakan, peringatan 10 Muharram merupakan momentum yang sangat bagus untuk berbagi kepada sesama, terutama dalam menyantuni para anak yatim

semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat bagi penerimanya,”

Dirinya mengungkapkan, berbagi kepada sesama yang membutuhkan tidak mesti harus pada peringatan 10 Muharram saja, namun dapat dilakukan setiap saat.

“Bagaimanapun masyarakat adalah bagian dari kita, tentunya kita akan merasa senang dan bahagia kalau bisa membantu mereka.” tuturnya.

Lanjut Cepi" untuk 10 Muharram 1445 H Tahun ini 2023 santunan anak yatim sebanyak 111 orang,meningkat dari tahun kemarin sebanyak 104 anak yatim.

“Santunan berupa uang tunai sebesar 7010.000.00.,(Tujuh ratus Sepuluh Ribu Rupiah) satu anak yatim serta bingkisan,makanan dan minuman yang disiapkan oleh Panitia dihalaman kantor Desa Cigondang,diharapkan dapat mereka makan dengan rasa kegembiraan,”

kegiatan berbagi ini merupakan agenda rutin Pemerintahan Desa Cigondang bersama Para tokoh masyarakat setiap tahunnya pada tanggal 10 Muharram yang dilaksanakan secara rutin di Desa Cigondang.

“Tahun ini ada sebanyak 111 orang anak yatim di desa cigondang yang mendapatkan santunan,” semoga anak anak kita semakin banyak yang pintar mengaji serta banyak yang ber Akhlakul karimah.

Dimana santunan tersebut merupakan hasil dari dana yang dikumpulkan oleh para panitia,masyarakat,serta beberapa donatur lainnya yang ikut berpartisipasi tidak lupa juga kepada PLTU Banten 2 Labuan.

“Total dana yang terkumpul tahun ini ada sebanyak Rp.778.110.000,00,. yang seluruhnya kita salurkan pada 111 anak yatim yang ada di Desa Cigondang Peringatan 10 Muharram 1445 Hijriyah,ucap Cepi. (Do)

Jacob Ereste : Dinasty Politik Dan Budaya Pembegalan Mungkinkah Yang Hendak Dilestarikan

Kontakpublik.id,SERANG - Warning terhadap partai politik tidak boleh kalah, karena kalau kalah  artinya akan masuk penjara. Working maha penting ini  sungguh menjadi sinyal yang baik untuk dipahami, karena sangat banyak dan luas artinya, seperti yang disarankan seorang elite politik di negeri ini. Demikian juga hasrat untuk mengambil alih sebuah partai seperti yang sudah-sudah, menjadi bagian dari budaya politik yang menarik untuk dikaji dan direnungkan. Setidaknya, kelak akan seperti apa muaranya perjalanan politik di negeri yang tengah dihanyutkan oleh jaman edan.

Ramalan Ronggo Warsito bisa saja tidak seluruhnya benar. Tapi sebagai isyarat dari jaman edan itu banyak hal telah diisyaratkan bila tidak akan jatah yang bisa menjadi  bagian untuk kita. Itu  artinya bisalah dimengerti bila yang telah menjadi hak milik kita pun harus direbut agar bisa  kembali menjadi bagian dari milik kita. Jika tidak, janganlah pernah berharap akan dikembalikan dengan senang hati secara, seperti kedaulatan rakyat yang kini entah berantah rimbanya.

Menggoyang partai dengan berbagai isu -- bahkan ancaman hendak membuka kasus di kardus yang sudah membeku seperti tempoyak, bisa saja disegarkan kembali aromanya asli bau duren yang sudah tersimpan di  dalam kardus sejak lama itu.

Begitu juga dengan sejumlah nilai saham yang kosong, hanya bisa dicairkan untuk dijadikan ongkos ikut mendompleng di dalam gerbong partai, meski hanya bersifat sementara agar dapat sampai pada stasiun tujuan.

Jadi sesungguhnya sosok semacam itulah yang dimaksud penumpang gelap dalam khazanah kamus politik untuk mereka yang tak ubahnya seperti istilah yang juga dimaksud dari bajing loncat itu. Maka saat waktunya ketika si bajing luncat itu membuat keonaran atau masalah, maka itu muncullah sumpah serapah istilah ; bajingan.

Gaya dan nada dari sumpah serapah seperti itu wajar saja mengambil model atau gaya pasar yang bebas. Dan transaksi juga bisa dilakukan dengan sangat leluasa. Bahkan tradisi tawar-menawar seperti yang mereka haluskan dengan ungkapan negosiasi atau bargaining power  itu menjadi jamak kesannya. Maka dalam model transaksi serupa ini, nilai tukar jumlah massa bisa dicairkan bukan atas dasar kualitas, tetapi cukup dalam rincian  kuantitas semata.

Agaknya, dalam mekanisme pasar  serupa ini manusia telah disublimasikan berupa angka-angka. Sehingga nilai kemanusiaan manusia yang sejati menjadi luruh, tak lebih dari nilai materi yang bisa diperjual belikan.

Mungkin atas dasar pemikiran serupa ini banyak orang percaya bahwa politik itu memang kotor. Jahat,  bahkan keji dan kejam tak punya hati nurani. Sehingga orang banyak jadi enggan berpolitik. Namun sekedar tidak sampai buta politik, tetap penting dan perlu kiranya terus  mengikuti alur pemikiran dan perkembangan dari gonjang ganjing iklim politik mutakhir di negeri ini agar tak sampai tersesat di jalan terang. Artinya, meski tak sampai ikut berkecupak dalam politik praktis, minimal mau sedikit belajar agar bisa memahami politik, supaya tidak sampai dikadali dan menjadi korban kekejiannya  yang memang jahat.

Kegaduhan begal membegal dalam politik, sempat membuat Partai Demokrat menggigil keluar keringat dingin. Sekarang giliran Partai Golkar yang mau dibajak mentah-mentah. Maka suhu di habitat politik kembali   memanas, seperti bisa dilihat lebih jernih dan terang dalam menggertak sang Ketua Umum untuk diinterogasi layaknya seorang pesakitan. Istilah kudeta politik itu terlalu berlebihan. Memang kudeta terhadap partai politik bisa saja terjadi bila yang melakukannya adalah mereka yang berada di dalam partai. Lha, kalau yang birahi adalah mereka yang berada di luar partai, itu namanya pembegalan seperti yang tengah marak di jalan raya sekarang. Jadi mereka yang tidak ikut terlibat dalam partai politik yang bersangkutan, lalu ingin mengambil alih partai tersebut, itu namanya bukan kudetanya.

Jadi untuk  mereka yang hendak mengambilalih sebuah partai politik itu adalah orang yang menggelandang di pinggir jalan, maka yang lebih tepat dan pas istilahnya bukan kudeta, tapi pembegalan. Sebab kudeta itu lazimnya hanya bisa dilakukan oleh mereka yang ada di dalam partai itu, atau senegara dengan presidennya, atau juga pengurus organisasi  yang sama.

Istilah dinasty politik dalam khazanah budaya kita  pun harus jernih dan jelas dipahami bagi mereka yang ujuk-ujuk dapat menjadi pengurus teras dari suatu partai politik, tanpa melalui jenjang kaderisasi dan regenerasi yang sehat berdasarkan prestasi dan reputasi politik yang telah teruji sebelumnya bersama kader yang lain. Jadi dinasty dalam politik itu hanya diperoleh oleh mereka yang cuma mempunyai hubungan darah. Anak, menantu termasuk istri atau suami yang dapat memperoleh legalitas melalui trah atas turunan atau ikatan  perkawinan, lalu bisa memperoleh legalitas serta otoritas kekuasaan, tampa harus melalui proses kaderisasi atau belajar secara serius untuk memperoleh otoritas kekuasaan yang bersifat kelanjutan dari sang penguasa sebelumnya.

Maka dalam budaya politik seperti itu dapat segera dipahami kegagalan serta kesuksesannya  atau tidak melakukan kaderisasi yang sehat. Kalau cuma sekedar kemampuan mematikan dan menghidupkan mikrofon, itu artinya jelas tidak etis dan tidak beradab. Lalu bagaimana mungkin orang banyak mau percaya menitipkan aspirasi dan suara pilihannya kepada yang bersangkutan, kalau bukan karena politik uang ?

Sungguh naib tradisi dan budaya politik di negeri kita yang terlanjur pasih melafazkan kata demokrasi, namun tetap saja melestarikan budaya dinasty, menyunggi sikap dan sifat otoritarian, alias mau berkuasa seumur-umur. Hingga prosesi peralihan kekuasaan dalam partai politik di negeri kita seperti kejadian yang amat sangat langka. Simak saja, sejak kelahiran partai yang bersangkutan sampai diambang kebangkrutan serta kehancurannya, tetap saja sosok dia juga yang mencagok di puncak kekuasaan dinasty politik partai  yang bersangkutan. (Red)

Ratusan Nelayan Sumur Mengeluh Kesulitan Beli BBM Bersubsidi

kontakpublik.id, PANDEGLANG-Bahan Bakar Minyak (BBM), yang disubsidi pemerintah menggunakan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada Perusahaan yang ditunjuk sebagai Distributor BBM. Karena disubsidi harga BBM jenis ini lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan BBM tersebut.

Contohnya Pertalite dan Biosolar subsidi yang disalurkan yakni untuk: Masyarakat miskin, pengusaha kecil , masyarakat tidak mampu, seperti warga miskin atau rentan miskin, tentu bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI atau Polri.

Sayangnya Ratusan Nelayan yang tergolong Pengusaha kecil itu tidak mendapatkan BBM Bersubsidi, untuk mengoperasikan mesin perahu yang dimiliki , terpaksa harus menggunakan BBM Non Subsidi seperti Pertamax.

Biasanya Para Nelayan  menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite, saat ini terhenti, Alasanya tidak bisa mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah.

Informasi yang di himpun dari Salah satu Nelayan Tangkap Ikan  Tradisional , Agus Hidayatullah , yang ada di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kamis(27-07-2023) di tempat kediamanaya

Menyampaikan bahwa Nelayan tangkap di Desa Kertajaya, Kecaman Sumur , dengan jenis perahu Congkreng, yang menggunakan Mesin 15 PK keadaan saat ini tangkapan ikannya sedang sulit.

Ahirnya Nelayan terpaksa untuk dapat mencari ikan itu harus menggunakan BBM Non Subsidi seperti Pertamax, padahal sebelumnya para Nelayan menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite, saat ini tidak bisa karena tidak mendapatkan Surat Rekomendasi dari Pemerintah terkait dan ini sudah berlangsung lama. Katanya

Menurut Agus,  di Kecamatan Sumur ada ratusan Nelayan, belum Kecamatan lainya seperti Kecamatan Cimanggu ,  jika satu Nelayan berlayar mencari ikan ke arah Pulo Panaitan misalnya itu 150 sampai 200 liter harus disiapkan untuk dua hari. Apa lagi jika ke subesi arah Sumatra itu kebutuhan BBMnya lebih.

Perbedaanya Pertalite dengan Pertamax itu katakanlah Rp.2000 sampai Rp.3000 per Liter di kali 100 Liter udah berapa , itu baru satu nelayan, sementara di Sumur ada ratusan congkreng belum yang lainnya, jika 2000 dikali 100 kan lumayan buat jajan anak , buat beli beras. Tuturnya

Agus juga menjelaskan soal Dinas terkait tidak mengeluarkan Rekomendasi Surat Pembelanjaan BBM bersubsidi untuk Nelayan. Diduga pihak Dinas hawatir surat tersebut disalah gunakan

Sebelumnya memang sempat menghubungi Kasi Tangkap di Dinas lewat Hand Phon itu kata Kasi , bahwa Pak Kadis sudah tidak berani mengeluarkan rekomendasi, jadi kemungkinan diduga ada Oknum yang menyalah gunakan, karenanya  Pemerintah sendiri tidak berani mengeluarkan surat Rekomendasi pembelanjaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan itu sudah berlangsung lama.

Hasil percakapan Awak Media dengan Andri selaku Kepala Bidang tangkap di Dinas tersebut, membenarkan bahwa surat Rekomendasi untuk pembelanjaan BBM bersubsidi jenis Pertalite untuk Nelayan sudah tidak dikeluarkan, ini dilakukan dari keputusan hasil rapat antara Dinas Perikanan Pandeglang dengan DKP Provinsi pada Ahir tahun 2022 lalu.

Semejak bulan Desember tahun 2022 sampai saat ini surat rekomendasi untuk belanja BBM bersubsidi jenis Pertalite untuk Nelayan tidak dikeluarkan lagi, dan itu untuk Se-Kabupaten Pandeglang tanpa ada pengecualian. Tegasnya (Rudi Bako)

RKPDes Sukamanah Dikritisi, Miras Dan Kinerja BPD Disoroti

kontakpublik.id, PANDEGLANG-Rencana Kerja Pemerintah (RKP-Des), Dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 tahun RKPDesa yang merupakan satu-satunya Dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan yang dipakai sebagai Pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa, selanjutnya sebagai Dasar penyusunan APB Desa Tahun Anggaran bersangkutan.

Tujuannya RKP Desa disusun sebagai Dasar dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja Desa APB Desa acuan dalam menyusun rencana Operasional dan pelaksanaan pembangunan Desa dalam satu tahun , kegiatan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa diantaranya. 1.Penyampaian rancangan RKP Desa  , 2. Penyampaian pandangan resmi BPD yang diperoleh dari serat aspirasi dan informasi lainnya dan  3. Aspirasi Masyarakat peserta Musyawarah Desa.

Seperti pelaksanaan RKPDes , Desa Sukamanah,Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang di gelar pada selasa kemarin 25-07-2023 ,  sejatinya hanya dihadiri oleh perangkat Pemerintahan Desa dan dihadiri oleh Camat beserta jajaranya termasuk pendamping Desa.

Anehnya malah penuh dihadiri oleh Warga yang tidak diundang sebelumnya. Demikian kata Aal Alifudin selaku Ketua Aliansi Pandeglang Bersatu (APN) menyampaikan pada rabu (26-07-2023) di tempat kediamanya.

Menurut Al, Warga hadir diacara tersebut memanfaatkan moment karena Warga sudah lebih sebulan mengajukan surat ke BPD tidak diakomodir. tanpa menggagu jalannya rapat Warga tetap mengikuti  dengan  tertib.

Setalah acara Resmi ditutup, Al juga sebagai salah satu perwakilan Warga,  meminta waktu untuk menyampaikan Aspirasi Warga yaitu mempertanyakan surat yang dilayangkan ke BPD terkait permohonan Musyawarah untuk meghadirkan oknum yang diduga melakukan Pesta Miras di kantor desa dan menggadaikan Mobil siaga.

Pada kesempatan itu Aal Alifudin mempertanyakan soal mobil siaga dan pesta Miras juga, sekaligus soal tanggung jawab  BPD yang dianggap Low resfon dalam menyikapi persoalan yang terjadi di Masyarakat.

 

Sementara camat Kadu Hejo, Mujani Nurefendi, Sos. meminta pengurus BPD dan Pejabat Desa yang disiplin dalam tugas dan taggung jawabnya untuk mengundurkan diri 

dan sekurang- kurangnya membuat Pernyataan. Katanya

Mendengar pernyataan Camat Al , langsung sampaikan , Mengingat waktu. rapat susulan akan dilakukan karena Warga belum puas atas pernyataan dan alasan yang disampaikan baik oleh BPD maupun oleh Kades . bahkan Warga akan meneruskanya Ke Bupati dan DPRD Pandeglang, tutur Aal Alifudin menutup perbincanganya dengan Media ini. (Rudi Suhaemat)

Warga Apresiasi Pekerjaan Rabat Beton JUT Di Desa Kaduhejo Kecamatan Pulosari

Kontakpublik.id,PANDEGLANG - Pembangunan Rabat Beton,Jalan usaha tani (JUT) di Kampung Keruk, Desa Kadu Hejo Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, disambut baik masyarakat setempat, pasalnya jalan di wilayah itu sebagian sudah rusak, namun setelah aspirasi warga disampaikan pada Musrembangdes Pemerintah Desa (PEMDES) Kaduhejo segera mempercepat pembangunan.

Salah satu warga setempat, sebut saja Arip mengatakan, dengan dibangunnya jalan di kampung keruk sangat membantu warga setempat dalam beraktifitas.

“Disini, dikampung keruk juga, kebanyakan adalah petani, pedagang juga anak-anak sekolah, yang setiap hari lewat jalan ini,kami bersyukur mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Desa Kaduhejo jalan ini sudah dibangun, jadi lebih bisa mempermudah warga melintas hususnya bagi para petani" katanya.

Sementara, Kaur Perencanaan Desa Kaduhejo Aan mewakili Kades (Enjen) Kaduhejo saat Di konfirmasi Kontakpublik.id, Di lokasi Pembangunan Rabat beton mengungkapkan,
“Kegiatan pembangunan rabat beton di kampung keruk ini dengan Dana Desa tahap ll tahun anggaran 2023 sebesar (139.799.000,.) dengan panjang 192 meter, lebar 3 meter, tinggi 0,15 Centi Meter jelasnya. Rabu
(26/7/2023)

Lanjut Aan, dalam membangun jalan rabat beton atau jalan usaha tani ini, adalah dengan mengoptimalkan tenaga lokal atau warga setempat yang menjadi pekerjanya.

“Selain dapat dirasakan pembangunan infrastruktur jalan untuk aktifitas warga, juga dapat menciptakan pekerjaan yang sementara, yang tentunya dapat menambah penghasilan masyarakat,” ungkapnya.

Kami berharap, agar pembangunan rabat beton di wilayah kampung keruk tersebut,bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, juga Masyarakat Wajib Menjaga dan Memelihara Bersama.

“Serta terbangunnya sarana, prasarana dan usaha produktif masyarakat pedesaan sekaligus membangun rasa solidaritas, kegotong-royongan yang tinggi dalam masyarakat,” tegasnya. (Do)

Jacob Ereste : Dinasty Politik Dan Budaya Pembegalan Mungkinkah Yang Hendak Dilestarikan

Kontakpublik.id,SERANG - Warning terhadap partai politik tidak boleh kalah, karena kalau kalah  artinya akan masuk penjara. Working maha penting ini  sungguh menjadi sinyal yang baik untuk dipahami, karena sangat banyak dan luas artinya, seperti yang disarankan seorang elite politik di negeri ini. Demikian juga hasrat untuk mengambil alih sebuah partai seperti yang sudah-sudah, menjadi bagian dari budaya politik yang menarik untuk dikaji dan direnungkan. Setidaknya, kelak akan seperti apa muaranya perjalanan politik di negeri yang tengah dihanyutkan oleh jaman edan.

Ramalan Ronggo Warsito bisa saja tidak seluruhnya benar. Tapi sebagai isyarat dari jaman edan itu banyak hal telah diisyaratkan bila tidak akan jatah yang bisa menjadi  bagian untuk kita. Itu  artinya bisalah dimengerti bila yang telah menjadi hak milik kita pun harus direbut agar bisa  kembali menjadi bagian dari milik kita. Jika tidak, janganlah pernah berharap akan dikembalikan dengan senang hati secara, seperti kedaulatan rakyat yang kini entah berantah rimbanya.

Menggoyang partai dengan berbagai isu -- bahkan ancaman hendak membuka kasus di kardus yang sudah membeku seperti tempoyak, bisa saja disegarkan kembali aromanya asli bau duren yang sudah tersimpan di  dalam kardus sejak lama itu.

Begitu juga dengan sejumlah nilai saham yang kosong, hanya bisa dicairkan untuk dijadikan ongkos ikut mendompleng di dalam gerbong partai, meski hanya bersifat sementara agar dapat sampai pada stasiun tujuan.

Jadi sesungguhnya sosok semacam itulah yang dimaksud penumpang gelap dalam khazanah kamus politik untuk mereka yang tak ubahnya seperti istilah yang juga dimaksud dari bajing loncat itu. Maka saat waktunya ketika si bajing luncat itu membuat keonaran atau masalah, maka itu muncullah sumpah serapah istilah ; bajingan.

Gaya dan nada dari sumpah serapah seperti itu wajar saja mengambil model atau gaya pasar yang bebas. Dan transaksi juga bisa dilakukan dengan sangat leluasa. Bahkan tradisi tawar-menawar seperti yang mereka haluskan dengan ungkapan negosiasi atau bargaining power  itu menjadi jamak kesannya. Maka dalam model transaksi serupa ini, nilai tukar jumlah massa bisa dicairkan bukan atas dasar kualitas, tetapi cukup dalam rincian  kuantitas semata.

Agaknya, dalam mekanisme pasar  serupa ini manusia telah disublimasikan berupa angka-angka. Sehingga nilai kemanusiaan manusia yang sejati menjadi luruh, tak lebih dari nilai materi yang bisa diperjual belikan.

Mungkin atas dasar pemikiran serupa ini banyak orang percaya bahwa politik itu memang kotor. Jahat,  bahkan keji dan kejam tak punya hati nurani. Sehingga orang banyak jadi enggan berpolitik. Namun sekedar tidak sampai buta politik, tetap penting dan perlu kiranya terus  mengikuti alur pemikiran dan perkembangan dari gonjang ganjing iklim politik mutakhir di negeri ini agar tak sampai tersesat di jalan terang. Artinya, meski tak sampai ikut berkecupak dalam politik praktis, minimal mau sedikit belajar agar bisa memahami politik, supaya tidak sampai dikadali dan menjadi korban kekejiannya  yang memang jahat.

Kegaduhan begal membegal dalam politik, sempat membuat Partai Demokrat menggigil keluar keringat dingin. Sekarang giliran Partai Golkar yang mau dibajak mentah-mentah. Maka suhu di habitat politik kembali   memanas, seperti bisa dilihat lebih jernih dan terang dalam menggertak sang Ketua Umum untuk diinterogasi layaknya seorang pesakitan. Istilah kudeta politik itu terlalu berlebihan. Memang kudeta terhadap partai politik bisa saja terjadi bila yang melakukannya adalah mereka yang berada di dalam partai. Lha, kalau yang birahi adalah mereka yang berada di luar partai, itu namanya pembegalan seperti yang tengah marak di jalan raya sekarang. Jadi mereka yang tidak ikut terlibat dalam partai politik yang bersangkutan, lalu ingin mengambil alih partai tersebut, itu namanya bukan kudetanya.

Jadi untuk  mereka yang hendak mengambilalih sebuah partai politik itu adalah orang yang menggelandang di pinggir jalan, maka yang lebih tepat dan pas istilahnya bukan kudeta, tapi pembegalan. Sebab kudeta itu lazimnya hanya bisa dilakukan oleh mereka yang ada di dalam partai itu, atau senegara dengan presidennya, atau juga pengurus organisasi  yang sama.

Istilah dinasty politik dalam khazanah budaya kita  pun harus jernih dan jelas dipahami bagi mereka yang ujuk-ujuk dapat menjadi pengurus teras dari suatu partai politik, tanpa melalui jenjang kaderisasi dan regenerasi yang sehat berdasarkan prestasi dan reputasi politik yang telah teruji sebelumnya bersama kader yang lain. Jadi dinasty dalam politik itu hanya diperoleh oleh mereka yang cuma mempunyai hubungan darah. Anak, menantu termasuk istri atau suami yang dapat memperoleh legalitas melalui trah atas turunan atau ikatan  perkawinan, lalu bisa memperoleh legalitas serta otoritas kekuasaan, tampa harus melalui proses kaderisasi atau belajar secara serius untuk memperoleh otoritas kekuasaan yang bersifat kelanjutan dari sang penguasa sebelumnya.

Maka dalam budaya politik seperti itu dapat segera dipahami kegagalan serta kesuksesannya  atau tidak melakukan kaderisasi yang sehat. Kalau cuma sekedar kemampuan mematikan dan menghidupkan mikrofon, itu artinya jelas tidak etis dan tidak beradab. Lalu bagaimana mungkin orang banyak mau percaya menitipkan aspirasi dan suara pilihannya kepada yang bersangkutan, kalau bukan karena politik uang ?

Sungguh naib tradisi dan budaya politik di negeri kita yang terlanjur pasih melafazkan kata demokrasi, namun tetap saja melestarikan budaya dinasty, menyunggi sikap dan sifat otoritarian, alias mau berkuasa seumur-umur. Hingga prosesi peralihan kekuasaan dalam partai politik di negeri kita seperti kejadian yang amat sangat langka. Simak saja, sejak kelahiran partai yang bersangkutan sampai diambang kebangkrutan serta kehancurannya, tetap saja sosok dia juga yang mencagok di puncak kekuasaan dinasty politik partai  yang bersangkutan. (Red)

Jacob Ereste : Lahan Rawa Singkil Aceh Yang Bermasalah dan Meresahkan

Kontakpublik.id,JAKARTA - 

Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) Aceh bekerjasama dengan Forum  Jurnalis Aceh  (For- Jak) Kedai Cikini Jakarta Pusat mengungkap 1.324 hektar tutupan Rawa Singkil Aceh serta dampaknya terhadap habitat satwa yang terancam, pada Minggu (23 Juli 2023)

Suaka Margasatwa Rawa Singkil di Aceh sejak tahun  2019 hingga Juni 2023 telah kehilangan 1.324 hektare tutupan hutan sebagai akibat dari maraknya perambahan dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.  Upaya dalam mengkampanyekan penyelamatan Rawa Singkil dengan "Karpet Merah di Lahan Basah"  mengacu pada Geographic Information System Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh.

Lukmanul Hakim dari lembaga tersebut mengungkapkan deforestasi yang terus terjadi di Rawa Singkil telah menimbulkan banyak dampak negatif, terutama meningkatnya intensitas banjir di permukiman sekitar kawasan konservasi tersebut.

"Siklus hidrologi yang terganggu berpotensi meningkatkan frekuensi kejadian bencana banjir dan kekeringan. Jika semula Hutan Rawa Singkil merupakan habitat alami bagi  orangutan dan satwa-satwa penting lainnya, berpotensi menimbulkan konflik antara satwa dan manusia. Kedua hal ini akan berdampak langsung kepada masyarakat Trumon dan desa-desa lain di sekitaran Rawa Singkil, tandasnya.

Dalam skala global, emisi karbon yang dilepas dari rawa gambut ini jauh lebih besar dibanding hutan di lahan mineral. Akibatnya bisa  memicu pemanasan global yang lebih parah. Dan dalam beberapa tahun terakhir juga semakin seringnya terjadi banjir yang terulang di Desa Cot Bayu dan Lhok Raya yang berada di Rawa Singkil itu.

Suaka Margasatwa Rawa Singkil yang terletak di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten, dan Kota Subulussalam luasnya mencapai 82.188 hektare, erat terkait dengan kondisi tutupan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser yang termasuk di dalamnya Rawa Singkil.

Pada lima tahun terakhir, setidaknya Rawa Singkil telah kehilangan 1.324 hektare tutupan hutan. Hingga Juni 2023, diperkirakan ada sekitar 66 Hektare hutan yang hilang di Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Totalitas sejak Januari hingga Juni 2023, Suaka Margasatwa Rawa Singkil telah mengalami kehilangan tutupan hutan seluas 372 Hektare atau meningkat 57 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Dari dokumentasi Film yang dibuat secara independen jelas menggambarkan  kondisi terkini Rawa Singkil yang semakin terancam dengan perambahan dan alih fungsi hutan ke lahan sawit. Film tersebut menggambarkan bagaimana Rawa Singkil dirambah untuk sawit dengan keterlibatan aparat desa yang dibekingi oleh oknum tertentu termasuk pejabat setempat yang begitu  mudah menjual tanah di kawasan suaka margasatwa itu kepada pihak  pemodal dijadikan perkebunan sawit.

Pihak pemodal pun mendanai pihak warga masyarakat untuk membuka lahan sawit di kawasan hutan gambut. Hingga memberi kesan bila lahan garapan kebun sawit itu seperti milik rakyat. Padahal kebun sawit itu adalah milik para pemodal. 

Diinformasikan juga bahwa pihak luar termasuk wartawan mengalami banyak halangan untuk masuk ke kawasan Rawa Singkil karena banyak oknum yang ikut  berperan dengan cara memanfaatkan masyarakat setempat sebagai tameng penghalang.

"Ada ancaman ketika kami datang membawa kamera, butuh waktu untuk menjelaskan dan memahamkan masyarakat di sana. Itu posisi kami sangat was-was, tapi kami dan kawan-kawan Forum Jurnalis Lingkungan yang intens dan gigih melakukan investigasi reporting pada kawasan hutan Rawa Singkil ini menengarai adanya kartel sawit.

Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Aceh, Afifuddin Acal mengatakan bahwa Rawa Singkil masih bermasalah dengan tapal batas. Karena itu, kawasan ini memiliki masalah konflik lain. Karena itu, dalam masalah penegakan hukum yang masih terjadi tebang pilih, tetap yang menjadi sasaran adalah masyarakat. Meski begitu, gerakan perambahan kawasan Rawa Singkil terus berlangsung. 

Pada umumnya, warga masyarakat biasanya mendapat peluang melakukan perambahan di sekitar pinggiran hutan itu saja. Namun yang pokok dan jauh lebih luas lahan garapannya di dalam kawasan inti Rawa Singkil adalah pengusaha besar yang ditandai dengan eksavator serta sejumlah alat berat lainnya untuk mengolah lahan garapannya.

Catatan pada bulan November 2016, pernah ada tim BKSDA dan polisi yang mengamankan beberapa pekerja dan alat berat yang sedang merambah Rawa Singkil. Tapi anehnya setelah itu, semua ekskavator serta alat berat lainnya yang telah disita oleh aparat ketika itu bisa muncul kembali polisi di lokasi. Ini indikator dari adanya aparat yang ikut bermain dalam penggarapan lahan yang luar ini.

Kecuali itu, informasi dari pihak Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nurazizah Rahmawati mengatakan bahwa Rawa Singkil harus diselamatkan dengan melibatkan semua pihak. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh, menurutnya dengan penegakan hukum terhadap pelanggar perambahan hutan tersebut. Juga bisa  melakukan pendekata dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak begitu saja gampang dan mudah menjual tanah di kawasan konservasi, walaupun terbilang masuk dalam batas desa mereka. 

Pada dasarnya, warga masyarakat sekitarnya tak hendak melakukan pula perambahan. Tapi kemudian, suara mereka untuk menolak tidak mendapat perhatian dari pemerintah setempat maupun pusat.

Padahal warga masyarakat sekitar Rawa Singkil adalah yang akan didera oleh kerusakan serta dampak lingkungan dari deforestasi Rawa Singkil ini. Pada  gilirannya pun akan berakibat pada dampak lingkungan yang lebih luas sifatnya.

Dari pihak Pengendali Ekosistem Hutan Muda Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Taufik Syamsudin juga membenarkan  pihaknya akan terus berupaya untuk  menyelesaikan masalahan yang terjadi di kawasan hutan termasuk Rawa Singkil. Tim Satuan Tugas Khusus untuk menyelesaikan masalah perkebunan sawit ilegal di kawasan konservasi, telah dibentuk oleh pemerintah, tandasnya. Dan pihak KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) sudah berjanji untuk segera menurunkan Tim verifikasi klaster sawit koorporasi dan masyarakat. Sebab untuk lahan sawit milik warga  masyarakat cara penyelesaiannya akan berbeda dengan cara penyelesaian untuk lahan sawit milik perusahaan.

Menurut Taufik Syamsudin, pihaknya perlu mengetahui siapa saja pihak yang "bermain" di Rawa Singkil agar mudah menyelesaikan permasalahannya.  Dia pun meyakinkan pihak pemerintah akan segera hadir dalam menyelesaikan kasus lahan yang digarap secara ilegal itu. Jadi penggarapan lahan Rawa Singkil Aceh yang bermasalah dan meresahkan itu, menunggu kehadiran dan peran pemerintah yang boleh tinggal diam. Demikian harapan banyak pihak yang ingin menyelamatkan alam lingkungan agar tidak menjadi bencana. (Cob)

Jacob Ereste : Pemilu Bagi Kaum Buruh & Rakyat Adalah Melakukan Perubahan Agar Bisa Lebih Baik, Lebih Sejahtera dan Lebih Berkeadilan

Kontakpublik.id,JAKARTA - Hasrat rakyat mengikuti Pemilu (Pilpres, Pileg dan Pilkada) jelas karena ingin perubahan yang lebih baik, lebih mensejahterakan dan lebih adil. Artinya, selama ini tingkat kepuasan rakyat terhadap kondisi yang tidak lebih baik itu tidak diinginkan. Karena itu wacana tiga periode untuk jabatan Presiden Joko Widodo yang pernah mengemuka, riuh mendapat penolakan dari masyarakat. Begitu juga dengan hasrat cawe-cawe Presiden dalam pemilihan Presiden, semakin jelas rakyat tidak menginginkan kelanjutan dari kebijakan Joko Widodo yang banyak  dianggap tidak mengedepankan kepentingan rakyat.

Jadi jargon seorang  calon Presiden Indonesia mendatang (2024) yang mengusung semangat perubahan jelas mengadopsi hasrat dan keinginan rakyat banyak. Tinggal kelak bagaimana mewujudkannya itu akan ditagih oleh rakyat, agar tidak mengulang kebohongan dan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Kecuali itu tentu saja ada seabrek harapan dan keinginan misalnya untuk tidak mengobral  sumber daya alam Indonesia. Melindungi segenap warga bangsa Indonesia untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan manusiawi, seraya mencegah serbuan bangsa asing masuk ke Indonesia untuk merebut semua bidang pekerjaan yang ada.

Karena itu menjadi sangat relevan hadirnya Partai Buruh  untuk tidak tinggal diam  membiarkan lapangan kerja di negeri sendiri diambil oleh bangsa asing. Sayangnya, kehadiran Parai Buruh tampak tidak berdaya, akibat asyik dengan dirinya sendiri, sehingga tidak bisa mengoptimalkan segenap potensi yang ada dari kaum buruh.

142 juta tenaga kerja Indonesia -- termasuk pengangguran -- mesti  dapat menjadi potensi kemenangan bagi Partai Buruh. Tapi partai yang sejatinya pantas disebut milik wong cilik ini, justru terkesan ekslusif. Bermain genit pada tingkat elite sehingga salah pula dalam menentukan pilihan dukungan terhadap calon presiden.

Kesalahan dalam menentukan pilihan terhadap calon presiden oleh Partai Buruh ini memiliki konsekuensinya buruk terhadap sikap kaum buruh yang berada pada tingkat bawah. Karena itu, kebijakan atau kepentingan politik sektoral hendaknya tidak perlu diteruskan, karena akan membelah atau mencabik-cabik kebersamaan dan semangat solidaritas yang harus senantiasa  terjaga dan dipelihara sebagai kekuatan bagi Partai Buruh.

Peringatan untuk tidak melupakan sejarah, bulan lantas berarti harus dipahami dengan njelimet mengenang masa lalu. Tapi kekalahan Partai Buruh sejak reformasi patut dijadikan pelajaran dan acuan, setidaknya bagi segenap jajaran pengurus partai jangan pongah, seakan-akan telah menjadi penguasa yang berhak menghitam-putihkan semua keputusan, tanpa mendengar suara dari bawah.

Realitasnya hari ini, Aliansi Buruh Yogya (gabungan dari berbagai Serikat Pekerja/ Buruh) telah  mendeklarasikan dukungannya kepada Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan. Sementara kaum buruh di Bogor sebelumnya pun telah mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Rasyid Baswedan. Padahal, pada beberapa bulan lalu ketika diperoleh kepastian Ganjar Pranowo akan ikut Pilpres, pada tingkat pusat Partai Buruh justru memberikan dukungannya yang berbeda dengan pilihan kaum buruh dari Yogyakarta dan Bogor. Adakah itu pertanda dari makna perubahan yang dicanangkan Anies Rasyid Baswedan telah memenangkan pertarungan sebelum pertandingan dimulai ?

Makna perubahan yang hendak dicapai lewat Pemilu, sudah jelas satu diantaranya adalah membuat budaya politik di Indonesia tidak lagi terkesan ekslusif. Partai Buruh harus dan wajib mempeloporinya, sehingga satu diantara tugas partai politik adalah melaksanakan pendidikan politik utamanya bagi kaum buruh. Sehingga proses kaderisasi tidak seperti yang terjadi dalam organisasi atau serikat buruh -- yang cenderung ikut  melanggengkan kekuasaan. Artinya, kekhawatiran jadi wajar dan patut diwanti-wantikan, agar kelak ketika menjadi  pejabat publik tidak ada terlintas dibenak untuk membangun dinasty kekuasaan sepanjang masa.

Budaya partai politik dengan menunjuk calon yang hendak dijagokan bertarung dalam Pemilu, jelas dan pasti menunjukkan perilaku yang baik atau tidak dari karakter yang dibangun oleh partai yang bersangkutan. Persis seperti budaya nepotisme atau bahkan dinasty politik yang kini semakin mewabah akibat dipantik oleh budaya  dinasty ekonomi sejak lama di Indonesia.

Jadi jelas partai buruh tidak mengusung budaya perubahan -- persis dan sebangun dengan kekalahannya  disepanjang sejarah -- Orde Lama hingga Orde Reformasi -- keok terus menerus, karena memang tak bergerak, tak hendak melakukan perubahan.

Dengan demikian, kekalahan awal partai buruh telah dibuktikan oleh ketidakmampuan membaca suasana batin atau hati kaum buruh seperti yang terjadi di Yogyakarta dan di Bogor yang telah mendeklarasikan pilihan Calon Presiden yang dijagokan. Jadi tak singkron dengan suasana hati para petinggi Partai Buruh yang ada di Jakarta.  (Red)

Kaitan Desa Sukadame Belum Merealisasikan BLT DD Triwulan ll Ini Kelarifikasi Kades !

Kontakpublik.id,PANDEGLANG - Telah Memasuki tahap ke tiga atau Triwulan lll tahun 2023 ada apa dengan Desa Sukadame Kecamatan Pagelaran  Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, yang masih belum menyalurkan BLT DD tahap ll atau Triwulan ll,hasil informasi bahwa Desa Sukadame belum  menyalurkan BLT DD tahap ll tahun 2023 Kepada 24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM),

Hasil informasi, Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) dari Dana Desa Tahap ll atau triwulan ll untuk Bulan April,Mei dan Juni Tahun 2023 sudah masuk ke Rekening Desa Sukadame.

Berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) yang sumber Anggaran nya dari Dana Desa (DD) tahun 2023,di Desa Sukadame Kecamatan Pagelaran, yang belum disalurkan kepada 24  Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang kami tahu bahwa Anggaran untuk BLT DD triwulan ll sudah masuk ke Rekening Desa ucap Budi (nama samaran)

Saat diKonfirmasi Senin (24/7/2023) Kepala Desa Sukadame Asep Rizal Chudori kelarifikasi kepada Kontakpublik.id, Mengatakan",kaitan BLT DD triwulan ll memang betul belum di realisasikan kepada KPM, dikarenakan belum mendapatkan Rekom dari pihak DPMPD, lanjut Asep, hari Jumat kemarin kita ke Pandeglang ke DPMPD, kebetulan bagian yang mengeluarkan Rekom nya lagi sakit,memang betul kaitan dengan Anggaran BLT DD sudah masuk ke Rekening Desa, tapi belum bisa diambil harus ada Rekom dari DPMPD,Mudah mudahan hari ini keluar Rekom nya langsung bisa dicairkan,secepatnya  akan kita salurkan ke KPM,ini juga Perangkat Desa lagi di DPMPD ucap Asep Kades Sukadame. (Do)

Advokat Dede Kurniawan: LBH Daulat RI Apresiasi Independensi Hakim PN Pandeglang Atas Putusan Alwi Husaeni Maolana

kontakpublik.id, PANDEGLANG - Kasus revenge porn yang viral di media sosial telah di putus oleh Hakim pada sidang terbuka di Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 13-7-2023.

Tergambar dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang pada perkara a quo yang dikedepankan adalah efek jera (detterent) yang tentunya berdasarkan fakta dan bukti di persidangan.

Mengadili:

Menyatakan Terdakwa Alwi Husaeni Maolana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan bertahap mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dakwaan.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 bulan.

Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak kegiatan atau memanfaatkan internet selama 8 tahun yang berlaku sejak putusan ini dibacakan dan seterusnya.

Putusan yang menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Alwi Husaeni Maolana atas pencabutan hak menggunakan internet selama 8 tahun tidak ada dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim berdasarkan pertimbangannya manjatuhkan pidana tambahan tersebut.

Ketua LBH DAULAT RAKYAT INDONESIA Advokat Dede Kurniawan berpendapat bahwa Hakim dalam memutus perkara itu tidak bisa menjatuhkan putusan sedikit benar dan sedikit salah. Jelas dalam amarnya "...terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah."

Oleh sebab itu Advokat Dede Kurniawan memberikan apresiasi kepada Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang karena independensinya dalam menegakan hukum dan keadilan dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Penulis berharap jika dikemudian hari ada Terdakwa diadili yang pada faktanya dan terbukti di persidangan tidak bersalah, maka tidak hanya Hakim yang punya kewenangan untuk membebaskannya akan tetapi Jaksa Penuntut Umum pun harus berani menyatakan demi hukum untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutannya.

Tugas menegakan hukum dan keadilan itu bukan hanya terletak pada kewenangan Hakim yang mengadili Terdakwa, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum yang punya kewenangan menuntut Terdakwa harus berani juga menegakan hukum dan keadilan,Sabtu (22/07/2023).  (Rudi Suhaemat)

Jacob Ereste : Menjelang Pemilu Mestinya Menjadi Masa Panen Bagi Buzzer dan Influencer

Kontakpublik.id,SERANG - Menjelang Pemilu Pilpres (Pemilihan Presiden), Pileg (Pemilihan Legislatif) dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), mestinya menjadi masa panen bagi influencer dan buzzer, karena banyak pihak yang perlu dan penting menggunakan jasanya, utamanya untuk memperkenal sosok bakal calon yang hendak bertarung dalam Pilpres, Pileg maupun Pilkada agar dapat dikenal luas oleh masyarakat yang diharap akan menjadi pendukung dan pemilihnya dengan memberikan suara pada saat pemilihan dilaksanakan. 

Dalam proses pemilihan dalam Pemilu itu tentu saja sosok para calon yang hendak menjadi kontestasi tidak cuma perlu dan penting untuk dikenal, tapi juga patut dan harus diketahui secara pasti kualitas, kapasitas dan intelektualitas hingga integritas yang bersangkutan. Dan ini semua memerlukan jasa buzzer maupun influencer yang berkualitas dan menjunjung tinggi etika, moral dan akhlak guna meyakinkan rakyat yang diharap dapat memberikan dukungan hingga suara saat Pemilu dilaksanakan. Buzzer dan influencer yang bisa menjadi bagian dari tim sukses untuk memenangkan calon yang dijagokannya itu pun bisa berfungsi sebagai pengawas, pengontrol dari proses pemilihan pada Pemilu agar tidak terjadi kecurangan. Karena itu, pemanfaatan buzzer dan influencer akan sangat tergantung pada landasan etik, moral dan akhlak siapa yang menggunakan jasa mereka.

Tak kurang tokoh sekapasitas dan sekualitas Menko Polhukam, Machfud MD, ikut meresahkan akun buzzer yang menjamur pada tahun politik 2024. (www.reoelita.net) Buzzer yang kerap dikaitkan dengan tujuan tertentu dan dibiayai oleh orang tertentu atau suatu instansi tak bisa dibuktikan. Masalahnya, mengapa ujuk-ujuk buzzer -- bahkan influencer -- mesti dianggap  masalah dan perlu ditelisik siap orang yang ada dibalik buzzer itu.

Padahal, jika buzzer bisa dipahami adalah orang yang memanfaatkan akun sosial media -- miliknya atau pun milik orang lain -- untuk menyebarluaskan informasi atau mempromosikan. Iklan suatu produk atau jasa maupun gagasan dari seorang kandidat Capres, Pileg atau Pilkada agar dapat kenal, diketahui untuk kemudian dipahami hingga bisa mendapat dukungan serta meraup suara dari masyarakat pemilih dalam  kontestasi politik tersebut, tidaklah salah. Artinya, keberadaan buzzer itu dah-sah saja, seperti fungsi dan tugas yang acap diemban oleh mereka yang bekerja dalam bidang jurnalistik.

Masalah dari kehadiran buzzer yang perlu dan patut diresahkan -- atau bahkan diatasi dan bila perlu dilarang -- ketika buzzer itu melakukan hoax, berita dan cerita bohong atau menyerang dan memfitnah orang lain -- seperti para jurnalis yang melabrak etik  jurnalistik. Karena itu -- semua model pekerjaan harus disandarkan pada etika, moral dan akhlak, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 

Dalam konteks ini pula menjadi semakin relevan gerakan kebangkitan kesadaran dan pemahaman spiritual yang berbasis pada etik profetik -- ajaran dan tuntunan para Nabi yang didapat dari langit perlu dan penting untuk disosialisasikan agar membumi dan menjadi tuntunan serta petunjuk bagi semua orang tak hanya di Indonesia, tetapi idealnya di seluruh bagian bumi ini.

Jika influencer dapat dipahami adalah seseorang atau sebuah kelompok yang memiliki media sosial dengan jumlah follower yang banyak, lalu apa bedanya dengan media mainstream yang kini mulai keok dengan kehadiran media sosial yang mempunyai harus mematuhi tatanan hukum dan perundang-undang -- tak hanya UU ITE -- tetapi juga tatanan etika dan moral serta akhlak yang tidak kebal dari sanksi hukum maupun sanksi sosial dan moral dari semua pihak yang sama, termasuk dari para followernya yang fanatik sekalipun.

Peran influencer bisa menjadi mitra yang baik dan santun, juga akan sangat tergantung  kepada mereka yang ingin memanfaatkan influencer itu, guna membangun citra yang baik atau citra yang menyesatkan alias mengada-ada. Misalnya tak punya ijazah tapi mengaku punya ijazah. Tak punya prestasi tapi mengklaim sejumlah reputasi keberhasilan. Atau sebaliknya, menyerang pesaing atau lawan dengan membangun citra lawan atau pesaingnya dengan membuat image yang buruk.

Karena itu, etik profetik sebagai ajaran dan tuntunan Nabi perlu dan harus menjadi penakar perilaku influencer maupun buzzer, karena semua pertanggungjawabannya tidak cuma sebatas sosial, tapi juga moral yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Atas dasar itulah, pekerjaan buzzer dan influencer yang semakin akan mengganas pada waktu menjelang Pemilu ini perlu ditata dengan baik oleh Kementerian Infokom, jangan cuma melarang dan membatasi, tapi sepatutnya bisa dibina dan diarahkan agar bisa maksimal berfungsi sebagai media informasi yang sehat, sebab untuk berharap banyak pada media mainstream yang semakin loyo terlindas oleh budaya IT, jelas tidak mungkin lagi  mengangankan nostalgia masa lalu sudah lewat.

Jadi sikap dan rasa cemas terhadap keberadaan buzzer maupun influencer itu yang berlebihan, justru logik. Sebab yang terpenting adalah memberi landasan etika, moral dan akhlak agar mereka mau patuh dan taat pada tata aturan tidak membuat hoax. Apalagi terkait dengan lapangan pekerjaan yang tak mampu disediakan oleh pemerintah. (Red)

Jacob Ereste : Pembangunan Berkelanjutan Harus Searah Dengan Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Kontakpublik.id,JAKARTA - Kesinambungan perubahan bukan kesinbungan program yang tidak aspuratif dan tidak sesuai dengan harapan rakyat mewujudkan janji kemerdekaan seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Kontek dalam pembangunan yang kesinambungan yang relevan bagi sefenap warga bangsa Indonesia hanyalah program yang sudah dilakukan  Presiden Indonesi sebelumnya yang patuh dan wajib dilanjutkan oleh Presiden Indonesia berikutnya (2024 dan seterusnya), yaitu meneruskan segenap cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 yang sampauli hari ini belum sepenuhnya terwujud, belum membahagiakan segenap warga bangsa Indonesia untuk menikmati kesejahteraan yang berkeadilan.

Semangat hijriyah seperti yang ditandai oleh penanggalan Islam (1445) juga dapat mendukung hasrat dari semangat menuju perubahan (hijriyah) yang hakiki dengan daya energi yang baru pada momentum  kebangkitan serta pamahaman spiritual warga bangsa agar tetap berada pada jalan lurus; rahmatan lil alamin bagi seluruh makhluk hidup di bumi dan seisi jagat raya lainnya.

Karena itu semua pejabat publik, utamanya untuk  Presiden Indonesia tahun 2024 -- yang sedang berproses untuk mendapat kepercayaan rakyat -- kelak harus serius mengucapkan sumpah dan janji ketika hendak memangku jabatan yang mulia untuk tidak lalai dan abai menunaikan amanah rakyat.  

Sumpah dan semua janji yang telah diucapkan itu harus dan mutlak untui dilaksanakan dengan serius dan konsisten supaya tidak sampai  ingkar janji, atau khianat kepada rakyat yang kini sudah tidak lagi diyakini sebagai suara Tuhan. Bahkan rakyat, acap dizolimi seperti praktek yang dikakukan oleh rezim penguass sebelumnya.

Seperti tidak pidana korupsi sesungguhnya bukan hanya sekedar kejahatan yang merugikan keuangan negara,  tetapi juga akibatnya telah mendera rakyat. Karena imbas dari dampak korupsi itu juga telah merampas hak rakyat, sehingga menjadi semacam kejahatan kemanusiaan yang tidak terampunkan. Bahkan potensi dari daya rusaknya budaya korupsi ini sangat besar pengaruhnya pada kerysajan etika, moral dan akhlak manusia lainnya.

Realitas yang terjadi di Indonesia, budaya korupsii telah merasuk mulai dari aparat penegak hukum yang paling bawah sampai aparat penegak hukum  yang paling tinggi di negeri ini. Maka itu, pemberlakuan hukuman mati dan perampasan asset koruptor yang dikatakan Menko Pulhukham sudah diajukan Presiden kepada DPR patut sesegera mungkin diwujudkan. Jangankah cuma menjadi pelamis dan pemanis Pemilu untuk kembali menipu rakyat.

Begitu juga dengan keculasan aparag penegak hukum yang justru menjadi pelanggar hukum seperti aparat yang menjadi gembong narkoba atau pelindung perjudian sampai petugas di Lembaga Pemasyarakatan yang lebih keji dan juga lebih biadab karena ikut menjadi pemasok dan pengedar nakoba. Karena itu, kasus suap di lembaga tinggi  negara sungguh sangat menyayat hati rakyat.

Kasus jual beli perjara seperti yang diungkap Menko Polhukham, jelas menggambarkan kebobrokan etika, moral dan akhlak yang telah berada pada titik nadir dari masalah yang paling busuk dan tengik. Karena sampai peredaran narkoba yang justru lebih marak di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan, dan beragam macam serta model dari tindak pidana korupsi semakin meraja lela, tak kunjung mampu diatasi.

Sumpah san janji pejabat publik dan elite penguasa di Indonesia atas nama Tuhan seperti cuma pelengkap dari  acara serimonial pelantikan belaka. Karena itu wajar  Ketua KPK (Komisi Pemberantasan 4Korupsi), Firli Bahuri berkata bila banyak orang yang menilai praktik korupsi di Indonesia sudah berasa di luar nalar sehat. Pelakunya adalah orang-orang pintar, terpelajar dan penganut agama yang selalu terkesan taat. Padahal, perilaku koruptif adalah ciri dari manusia 6munafik, tidak beriman, karena telah mengingkari janjinya terhadap Tuhan serta tuntunan agama yang dapat disarikan dari etik profetik ajaran dan tuntunan para Nabi yang dibawa dark langit. Maka itu, para koruptor pantas dikutuk oleh rakyat karena rakyat harus ikut menanggung derita akibat perbuatan mereka. Dan para koruptor itu patut dan pantas mendapat azab yang paling berat dari Tuhan.

Adapun model pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara ugal-ugalan, patut dicurigai sebagai cara membuka peluang korupsi yang terstruktur dan sistematis hingga masif sepeti kebon singkong yang gagal, proyek kereta cepak Jakarta Bandung, hingga rencana Ibu Kota Negara di  Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur yang semula disesumbarkan tak akan pernah mengusik dana dari APBN, persis seperti kegaduhan   proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung.

Artinya jelas, bagi Calon Presiden Indonesia yang diidolajan warga masyarakat ialah yang berpedoman untuk mewujutkan pembangunan yang selaras dengan cita-cita proklamasi, yang sudah ditulis jelas dan gamblang dalam Pembukaan UUD 1945. Dan tuntunan dalam  pelaksanaannya, cukup berpedoman pada Pancasila. (Red)

Sertijab Senior Manager Banten 2 Labuan PGU Dihadiri Bupati Irna

kontakpublik.id, PANDEGLANG-Serah terima jabatan (Sertijab), merupakan penyerahan dan penerimaan tentang Jabatan, tanggung jawab dan Wewenang dari Pejabat lama kepada Pejabat baru, Kondisi ini suatu hal yang biasa terjadi di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Indonesia Power (IP) Banten 2 Labuan Power Generation Unit (PGU).

Senior Manager (SM) Banten 2 Labuan PGU Lama , I Made Suci DAP resmi menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab kepada Senior Manager baru, Wisnu Kurniawan. Sertijab tersebut berlangsung di Aula Kantor PLTU Banten 2 Labuan PGU, pada Kamis (20-07-2023) yang dihadiri oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita.

Dalam sambutannya,  Bupati Irna menyampaikan

apresiasi dan penghargaan setinggi- tingginya kepada I Made Suci DAP atas Dedikasi dan Kinerjanya untuk kemajuan Banten, khususnya Kabupaten Pandeglang.

Lebih Lanjut Irna Narulita mengucapkan terima kasihnya atas Dedikasi yang telah diberikan, sehingga terjalin kolaborasi dan sinergitas antara Pemkab Pandeglang dan PLTU 2 Labuan dalam mewujudkan Program Pembangunan 

Bukan itu saja, kehadiran PLTU 2 Labuan sangat memberikan Kontribusi nyata terhadap Pembangunan, dimana Program- program PLTU Banten 2 Labuan membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Pandeglang.

Bupati berharap pergantian Pimpinan ini, bisa lebih meningkatkan Sinergitas antara Pemerintah Daerah dan PLTU Banten 2 Labuan, untuk bersama- sama saling berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan kemajuan Pembangunan ke arah yang lebih baik lagi.

Ditempat yang sama,  Senior Manager  Banten 2 Labuan PGU, Wisnu Kurniawan menegaskan, bahwa pihaknya akan melanjutkan berbagai program PLTU Banten 2 Labuan yang selama ini sudah berjalan dengan baik, dirinya meminta dukungan dan arahan kepada semua pihak dalam memimpin PLTU Banten 2 Labuan, agar kedepanya Sinergitas dengan semua pihak dapat terwujud dengan baik dan sukses.  (Rudi Suhaemat)

Penutupan MPLS SMAN 15 Berjalan Sukses

kontakpublik.id, PANDEGLANG-Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), merupakan kegiatan pertama masuk Sekolah untuk pengenalan Program sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep, pengenalan diri dan pembinaan awal , kultur Sekolah , MPLS dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 hari pada minggu pertama awal tahun pelajaran pada hari sekolah dan jam pelajaran

Masa pengenalan Lingkungan Sekolah juga dikenal sebagai Masa Orientasi Siswa atau Masa Orientasi peserta didik baru, kegiatan yang umum dilaksanakan di sekolah setiap awal tahun ajaran guna menyambut kedatangan para peserta didik baru, Masa Orientasi lazim dijumpai di tingkat SMA.

Untuk menumbuhkembangkan perilaku positif, jujur, Mandiri,  menghargai, menghormati, keanekaragaman, disiplin, hidup bersih, sehat dan persatuan .

Biasanya MPLS sepenuhnya dilaksanakan oleh Kelompok Siswa yang tergabung dalam Orientasi Siswa Intra Sekolah atau OSIS dengan guru sebagai pihak pengawas, asisten dan pemantau kegiatan selama MPLS berlangsung.

Seperti acara penutupan MPLS  Sekolah Menengah Atas Negri (SMAN) 15 Pandeglang, yang di Gelar ditaburi kreatifitas guru dan siswa siswi pada Kamis (20/07/22) pagi di Lingkungan Sekolah yang terlihat secara Langsung.

Menurut Dra. Yenni Novarita selaku Wakil Kesiswaan SMAN 15 ,menyampaikanyasebanyak 15 bungkus bingkisan untuk anak Yatim Piatu, dengan

Total 300 lebih siswa baru akan kami berikan.

Dengan begitu moto acara, "Meningkatkan kebaikan dan potensi dengan maksimal di sekolah"

KIR Karya Ilmiah Remaja, Pramuka, Paskibra, Pencak Silat tapak Suci,

Pramuka kelas 11 dan 12

Latihan Pramuka yang dijadwalkan setiap hari kamis berjalan lancar. 

Ditempat yang sama sejumlah Orang Tua Wali Murid mengucapkan terimaksihnya kepada Kepala Sekolah dan Dewan guru yang telah mendidik anaknya , alhamdulillah anak saya sekolah disini keinginanya sendiri kami sebagai orang Tua wali murid cukup Puas dan senang untuk terus mendukungnya atas kegiatan MPLS ini . Ujarnya (Rudi Suhaemat)

Jacob Ereste : Podcast Perdana Forum Negarawan Bersama Komjen Pol. Drs. Dharma Pongrekun MM., MH

Kontakpublik.id,JAKARTA - 

Satu program yang sudah lama diangankan oleh GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia) untuk  meluncurkan media berbasis internet yang lebih lengkap dan komfrehensif sejak dua tahun silam kini mulai terwujud meski masih sebatas Podcast yang bernama Forum Negarawan dengan membuat acara dialog langsung melalui bersama sejumlah tokoh yang menyambangi Sekretariat  Forum Negarawan di Jl. Juanda No. 4 A Lantai II,  Jakarta Pusat

Sajian Podcast Forum Negarawan berupa tayangan dialog untuk beragam topik dalam bentuk rekaman yang kemudian dapat diikuti melalui YouTube yang tersebar secara lebih meluas untuk para pemirsa. Meski pada mulanya diidealkan tak hanya sebatas dokumentasi semata -- karena idealnya bisa menjadi sarana informasi yang lebih bersifat pemberitaan -- karena yang ideal memang langsung on air -- tak hanya bernilai informasi belaka.

Kehadiran sejumlah tokoh yang akan direkam oleh Podcast Forum Negarawan meliputi berbagai sektor atau bidang pekerjaan, disiplin ilmu, latar belakang serta profesi mereka yang menyambangi Sekretarian Forum Negarawan bersama GMRI  yang secara resmi dimulai pada (18 Juli 2023)

Momentum yang baik ini menjadi sangat kebetulan menandai hari kelahiran sang Penggagas, Wali Spiritual Indonesia dan tokoh penggerak sekaligus pelopor Posko Negarawan  yang kemudian berkembang lahirnya Forum Negarawan. Kecuali itu, Podcast Forum Negarawan menandai pula Tahun Baru Hijriyah, 1445 ini menerima kunjungan Komjen Pol. Drs. Dharma Pongrekun MM., MH, ahli IT Mabes Polri dan pernah menjabat Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (17 Juli 2019 - 7 Oktober 2021).

Podcast perdana Forum Negarawan telah diawali pada 18 Juli 2023 bersama Dharma Pongrekun dengan topik utama Menelisik Jebakan Konspirasi Global Dalam Konteks UU Kesehatan di Indonesia yang langsung diterima oleh Tuan Rumah, Sri Eko Sriyanto Galgendu.

Keresahan dan kegelisahan Komjen Pol. Drs. Dharma Pongrekun MM., MH., relevan dengan paparannya melalui   buku yang telah dia tulis, yaitu  "Indonesia Rekayasa Kehidupan" diterbitkan Grasindo 2021. Yang menarik,  inti dari keresahan dan kegelisahannya dalam buku itu merupakan hasil perenungan spiritual dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Mahakuasa dan penentu jalan takdir.

Demikian ungkapnya dalam prakata buku yang mengurai cita-cita dan tujuan awal berbangsa dan bernegara di Indonesia ini.

Dalam bab berikutnya dia mengurai soal Globalisasi dan Pengaruhnya di Indonesia yang erat terkait dengan bab berikutnya tentang proses rekayasa kehidupan. 

Atas dasar itu semua, maka tawaran dari paparannya adalah bahwa Indonesia harus melakukan semacam lompatan dengan langkah pertama kembali kepada Trisaksi dengan rincian mulai pembentukan industri Teknologi Nasional.

Menurut Dharma Pongrekun, berbagai pengaruh buruk dari rekayasa kehidupan telah melahirkan dampak negatif pada kehidupan, baik sebagai individu  maupun dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. "Sistem globalisasi telah membuat kita (manusia) semakin menjauh dari cita-cita dan tujuan yang telah dicanangkan para pendiri NKRI sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945",  tandasnya menyimpulkan dalam   kata akhir bukunya itu.

Karenanya, dia mengajak segenap  komponen bangsa untuk kembali kepada Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa yang harus diimplementasikan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab  Pancasila, bisa menjadi obat penawar dari penyakit yang diakibatkan oleh globalisasi yang telah melantak Indonesia. Kecuali itu, Pancasila dapat membangun keintiman (transendental) dengan Tuhan, dan menguatkan empati  sesama manusia.

"Semua nilai-nilai Pancasila yang telah digerus oleh proses rekayasa kehidupan harus kita hidupkan kembali demi melahirkan fitrah manusia yang hilang akibat kehidupan yang materialistik dan telah mendominasi  kehidupan kita". Sementara UU Kesehatan yang segera akan diberlakukan di Indonesia, menurut Dharma Pongrekun -- sama halnya dengan UU Omnibus Law -- merupakan kejahatan terhadap manusia.

UU Omnibus Law Kesehatan itu akan membunuh hak hidup  manusia. Sebab kesehatan itu berhubungan langsung dengan tubuh manusia. Dan nomenklaturnya itu jadi seperti vakum kuliner atau UU yang paling jahat dari UU yang pernah ada.

Sedangkan menurut Sri Eko Sriyanto Galgendu, semua kebijakan terhadap bangsa dan negara yang dilakukan  pemerintah, semestinya terkoneksi dengan kebesaran dan keagungan Tuhan. Dalam istilah gerakan kesadaran dan pemahaman spiritual yang telah  lazim diketahui oleh orang banyak adalah etik profetik yang dibawa para Nabi dari langit. (Red)