APB Ucapkan Selamat Happy Annipersary ke-3 kontakpublik.id

kontakpublik.id, PANDEGLANG-Sebuah peringatan yang dilakukan selama 1 tahun sekali. Peringatan happy anniversary yang artinya bukan hanya untuk hari jadi dengan pasangan saja, ungkapan ini juga bisa diberikan untuk Momen apapun yang perlu dirayakan selama 1 tahun sekali.

Sebab Happy Anniversary  merupakan ucapan yang disampaikan dalam sebuah perayaan setahun sekali. Perayaan tersebut dapat berupa perayaan pernikahan, perayaan hubungan, ataupun momen-momen penting lainnya. Jadi, bisa dibilang arti happy anniversary itu, selamat perayaan satu tahun, atau selamat Hari Jadi.

Seperti Ucapan yang datangnya dari Ketua Aliansi Pandeglang Bersatu (APB), Alifudin yang secara langsung mengucapkanya kepada Media ini pada, Kamis Pagi, (01-02-2024) di Kawasan  Perkantoran Cikupa, Kabubaten Pandeglang, Provinsi Banten.

"Sukses Buat Kontak Publik", Selamat ulang tahun yang ke-3 buat kontakpublik.id semoga dalam berkiprah tetap memegang Prinsif dan tatanan yang berlaku sebagai Lembaga atau Insan Pers. Katanya

Pertahankan, Lembaga Independen yang menyuarakan dan mempublikasikan keinginan dan Fakta yang berkembang di Masyarakat yang berkeadilan.

Saya secara pribadi maupun Organisasi sebagai Lembaga Kontrol Sosial, banyak terbantu khususnya oleh Media Kontak publik.id yang di Pimpin Oleh saudara Rudi Suhaemat selaku Penanggung Jawab.

Kami haturkan , Terimakasih dan sekali lagi selamat Happy Annipersary yang ke-3  semoga kehadiran Kontak publik.ud dapat dirasaka manfaatnya lebih besar oleh Warga Masyarakat , Khususnya Pandeglang. (Red)

PMBI Banten: Sayangkan Sanki Ringan yang di Berikan Terhadap Kepala Perwakilan OMBUSMAN Provinsi Banten

Kontakpublik.id,SERANG- Dari Hasil Pres Rilis Perkumpulan Maha Bidik Indonesia (PMBI) Provinsi Banten, merasa kecewa terhadap Ombudsman Republik Indonesia dan menyayangkan atas pemberian SANKSI ringan terhadap Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten. " Rabu, (31/01/2024) Perkara atas dugaan pembohongan public atas data Riwayat Pekerjaan yang berbeda antara di media sosial LinkedIN dengan data yang terdapat di database Obudsman RI.

Ketua PMBI Provinsi Banten menyampaikan bahwasanya," Sanksi Sangat Ringan tersebut adalah berupa teguran lisan yang terhadap Kepala Perwakilan ORI Banten oleh Pengampu yang biasanya dijabat oleh Wakil Ketua ORI Pusat."

Lanjut Ojat Sudrajat mengatakan," dimana Kepala Perwakilan ORI Banten diminta untuk menindaklanjuti dengan memperbaiki data-data yang ada di sosial media. tentunya yang dimaksud adalah data-data yang diupload di media sosial LinkedIN, hal ini tertuang pada surat : B/2625/HM.07/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023 yang diterima melalui email pada tanggal 28 Desember 2023 lalu" Ujarnya.

Sebenarnya PMBI juga telah mengajukan permintaan untuk “Me-REPOSISI/PERGANTIAN” Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten ke Ketua ORI Pusat dengan surat nomor : 102/MBI-OM/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ditanggapi." Ungkap Ojat

Tidak hanya itu Ojat Sudrajat mengatakan, bahwa alasan PMBI menyayangkan sikap dari ORI Pusat dalam penanganan permasalahan “Kepala Perwakilan ORI Banten, karena adanya ketidak sesuai data pribadi yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan ORI Provinsi Banten pada sosial media LINKDEIN miliknya, dengan data yang ada di Ombusmand Republik Indonesia (ORI Pusat) yang diduga dibuat saat memenuhi persyaratan dalam seleksi Kepala Perwakilan ORI Provinsi Banten, hal ini jelas diduga melanggar salah satu persyaratan” yakni pada hurf F yang berbunyi :

"Cakap, JUJUR, MEMILIKI INTEGRITAS, MORAL, memiliki kapabilitas dan memiliki reputasi baik”

 Sebagaimana diketahui terdapat 2(dua) data terkait “Riwayat Pekerjaan” atas nama Bapak Fadli Afriadi yang berbeda yang didapatkan PMBI, yakni sbb :

Data dari PPID ORI Pusat

1.Pengelola PT. Roti Sobek Indonesia (2018-2022)

2. Peneliti Pusat Studi Berencana (2016-2022)

3. Kordinator Tenaga Ahli PT. Ayuskara Nisita Synergy (2015-2022)

4. Associates Trainer PT. Human Capital Internasional (2014-2022)

5. Manager PT. Mamberano asas Mandiri (2007- 2013)

6.Trainer PT. Transportasi Bhakti Persada (2001 – 2006)

yang ditulis tebal tidak ada di sosial media LinkedIN.

Data (setelah direvisi) per 23 Oktober 2023 pada media sosial LINKEDIN.

1. Co-Founder “Roti Soek Padjajaran” Mei 2018-saat ini (5 Tahun 6 Bulan)

2. Consultant Independent Consultant and Trainer” Januari 2016-saat ini (7 Tahun 10 bulan)

3. Operatioan Director PT. Citra Aulia Indonesia “ Januari 2014- Desember 2015 (2 Tahun)

4. Manager PT. Mamberano Alasmandiri” Januari 2017- Agustus 2013 (6 Tahun 8 bulan)

Yang ditulis tebal tidak ada di PPID ORI Pusat." ucap  Ojat Sudrajat Ketua PMBI Banten.  (Do/Es)

Hikayat Dana Nasi Kotak. Camat Labuan akan gunakan jurus persuasif.

Kontakpublik.id,PANDEGLANG -Pepatah klasik menerangkan." Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali " persis Pepatah itu sesuai dengan kejadian terlambatnya Dana Transportasi yang diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) usai melaksanakan Pelantikan yang diselenggarakan Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) berikut pelaksanaan Bintek yang diakomodir oleh Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) beberapa Hari lalu.

Yang jadi pertanyaan KPPS baik Pelantikan maupun Bintek selain tidak dibekalinya Dana Transportasi, juga kenapa disaat Pelantikan hanya mendapatkan snak dan itupun konon katanya talangan dari PPK , tapi ketika Bintek selain mendapatkan snak ditambah dengan Nasi Kotak.

Hari berikutnya tepatnya Selasa (30/01/24) KPPS boleh saja sedikit tenang ketika PPS dimasing - masing Desa seperti Desa Labuan, Kalang Anyar, Caringin, Teluk, Cigondang, Ranca Teureup, Banyu biru, Banyu Mekar, dan Sukamaju Kecamatan Labuan memberikan Dana pengganti Transportasi Pelantikan dan Bintek, masing - masing Lima Puluh Ribu Rupiah artinya jumlah yang diterima adalah Seratus Ribu Rupiah. Lalu adakah Dana pengganti untuk Nasi Kotak saat Pelantikan ?! Lantaran hampir Sehari Ribuan KPPS pada Hari itu berlapar ria.

" Anggaran untuk Nasi Kotak ada, akan tetapi masuknya pada Pagu anggaran PPS tidak kepada PPK." Jawab anggota PPK HS saat dimintai keterangan oleh Wartawan Rabu (31/01/24). Terasa cukup kontras dengan pernyataan salah Satu KPPS, bahwa Dirinya hanya mendapatkan Dana Seratus Ribu Rupiah tanpa ditambah Dana Nasi Kotak.

Sesuatu yang menggelitikpun terjadi. Ketika Ketua PPS di Kecamatan Labuan dipertanyakan soal Dana pengganti Nasi Kotak oleh Wartawan, jalur pertanyaan dan Jawaban tak ubahnya bait lagu Broery Marantika " Buah Semangka berdaun Sirih . Aku begini Kau begitu. " 

" Sebagaimana informasi yang diterima. Kami akan coba meminta kejelasan dan penjelasan baik kepada Ketua PPK maupun Ketua PPS. " Terang Camat Kecamatan Labuan Yayat Hidayat SKM, diruang kerjanya Rabu (31/01/24) pada Wartawan."

 ( Do / Mr )

Soal Adanya Keluhan Saat Pelantikan KPPS Aktivis API Angkat Bicara

Kontakpublik.id,PANDEGLNG - Menindak lanjuti pemberitaan dari kontakpublik.id, dengan adanya keluhan dari beberapa anggota Kpps di kecamatan Pagelaran,Kabupaten Pandeglang,Propinsi Banten. mengeluhkan saat acara pelantikan sekaligus pengambilan sumpah oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa masing masing”

Membuat Aktivis Aliansi Pemuda Independent (API) Pandeglang, Fikri Hidayat angkat bicara,"

Pengaduan tersebut menurut Fikri,pada tanggal 25 Januari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) se - Kecamatan Pagelaran serentak Dilantik sekaligus Pemberian Sumpah oleh Panitia pemungutan surara (Pps) dimasing masing Desa yang berada diwilayah kecamatan Pagelaran.akan tetapi, pada saat pelantikan tersebut anggota kpps mengeluhkan tidak mendapatkan alat tulis kantor dan juga makan/nasi kotak dari pihak penyelenggara pemungutan suara (PPS) Desa.cuma sekedar mendapatkan Snack yang isinya 5 makanan ringan dan juga air mineral berukuran gelas.

Kami dari Aktivis Aliansi Pemuda (API) Pandeglang, menyoroti dugaan adanya pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap anggota kpps,di wilayah kecamatan Pagelaran.

Masih dikatakan fikri Hidayat. dengan tegas kami meminta pihak para penyelenggara pemilu KPU kabupaten Pandeglang dan juga pihak berwajib untuk mengecek hal ini secara detail di lapangan, agar semua menjadi lebih transparan.

“Mesti dicek. Semua mesti transparan. Petugas KPPS adalah pejuang. Jangan dikurangi haknya,” kata Fikri saat dihubungi rabu malam, di kantor seketariatnya (31/1/2024).

Pengecekan ini dirasa penting, karena menyangkut hak dari para petugas KPPS. Fikri pun mengingatkan jangan sampai adanya dugaan disunatnya anggaran ini dibiarkan dan menjadi petaka bagi pemilu 2024 kedepannya. dia pun mengingatkan bagaimana pada Pemilu 2019 lalu, total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. ”Jangan sampai kejadian ratusan yang meninggal dulu diulangi,” tegas aktivis muda yang penuh progresif ini.

Agar diketahui juga, dugaan praktek pemotongan anggaran ini terjadi pada uang konsumsi seperti Snack dan juga Nasi kotak/Makan,Alat Tempat Kerja dan juga transportasi saat pelantikan Kelompok Penyelenggara pemungutan suara (Kpps) yang diselenggarakan oleh Panitia pemungutan suara (Pps) di wilayah kecamatan pagelaran pada 25 Januari 2024.

Karena ini juga menyangkut soal pengelolaan uang Negara,yang jelas ada laporan pertanggung jawaban (LPJ),Jangan sampai kaitan Laporan pertanggung jawaban di manipulasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Seharusnya KPU Kabupaten Pandeglang juga harus tegas kepada PPK/PPS agar realisasi penyaluran transport dan konsumi untuk KPPS itu bisa langsung diserap oleh kpps jangan sampai ada Praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)."   (Do)

(KPPS) Diwilayah Kecamatan Labuan Diduga Tidak Menerima Nasi Kotak dan Juga ATK Saat Pelantikan

Kontakpublik.id,PANDEGLANG-Berdasarkan hasil temuan dan juga pengaduan dari beberapa anggota kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024.beberapa anggota kpps dikecamatan Labuan,Kabupaten Pandeglang,Propinsi Banten.mengeluhkan saat acara pelantikan sekaligus pengambilan sumpah oleh Panitia pemungutan suara (Pps) di desa masing masing.

Dari hasil temuan dan juga pengaduan Anggota Kpps mengeluhkan pada saat acara pelantikan sekaligus pengambilan sumpah anggota kpps yang diselenggarakan oleh Pps pada tanggal 25 Januari 2024 kemarin dimasing masing desa di wilayah kecamatan labuan.

Saat acara pelantikan sekaligus pengambilan sumpah tersebut beberapa anggota kpps yang menghadiri mengeluhkan dengan tidak diberikannya Alat tulis kerja (ATK) dan juga Nasi Kotak/ Makan. kami hanya sebatas diberikan snack yang berisi tiga macam jenis, makanan ringan ditambah akua gelas saat acara pelantikan sekaligus pengambilan sumpah yang diselenggarakan oleh Pps di desa masing masing.

Rabu (31-1-2024) Fikri Hidayat yang mengaku Aktivis dari Aliansi Pemuda Independent (API) Pandeglang mengatakan kepada kontakpublik.id, kaitan persoalan pelantikan yang diselenggarakan oleh Pps pada 25 Januari kemarin banyaknya keluhan dari anggota Kpps kaitan persoalan tidak adanya dibekali Alat Tulis Kerja (ATK) dan juga makan yang disediakan oleh pihak penyelenggara kegiatan yaitu PPS.

Maka," kami menyarankan kepada pihak Komisioner KPU Kabupaten Pandeglang agar terbuka ke publik, soal anggaran yang dikucurkan ke rekening Pps Desa untuk kegiatan pelantikan kpps, jagan sampai dibawah ada kesimpangsiuran atau kegaduhan kaitan persoalan peralatan Alat tulis kerja, juga Nasi kotak/makan dan juga transport,untuk acara kegiatan pelantikan kpps yang di selenggarakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 25 Januari kemarin.

KPU harus tegas dan berani juga terbuka kepublik,berapa yang seharusnya diterima oleh anggota kpps,dan apa saja,sesuai yang telah di usulkan sebelum acara pelantikan kpps di selenggarakan oleh Pps di desa masing masing,seperti Rancangan Anggaran Biaya (RAB) seperti untuk satu orang kpps mendapatkan konsumsi apasaja,peralatan alat tulis kerja ATK,dan berapa juga uang transport untuk anggota kpps.

Karena ini juga menyangkut soal pengelolaan uang Negara,yang jelas ada laporan pertanggung jawaban (LPJ),Jangan sampai kaitan LPJ di duga di manipulasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sedangkan dari hasil temuan di lapangan sekaligus pengaduan dari Kpps saat pelantikan tidak adanya Alat tulis kerja juga Nasi kotak/Makan dan transport.

Sedangkan penandatanganan daftar hadir para anggota Kpps sudah dilakukan pada tanggal 25 Januari kemarin tegasnya."

Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara (Pps) Desa Labuan Dadi Muhatadi saat dikonfirmasi mengatakan," betul pada tanggal 25 Januari kemarin ada kegiatan pelantikan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps)yang bertempat di Aula kantor Desa labuan, untuk anggota kpps di desa labuan yang di Lantik sebanyak 213 yang hadir,yang tidak hadir ada 4 anggota kpps tetapi pada tanggal 27 Januari 4 anggota kpps dilakukan pelantikan susulan pada tanggal 27 januari.dan untuk Tempang pemungutan suara (TPS) di Desa labuan sebanyak 31 TPS,karena luas Desa Labuan sebanyak 14 RW dan memang seharusnya desa labuan sudah bisa di mekarkan.

Masih dikatakan Dadi Muhtadi," kaitan persoalan pelantikan kpps di Desa labuan pada tanggal 25 Januari cuma hanya di berikan Snack,itu benar, itupun kami selaku penyelenggara dapat ngutang dulu. kaitan kpps tidak diberikan makan pada saat pelantikan, itu juga benar, tetapi bukan Pps desa labuan saja ,semua Pps se-Desa  kecamatan labuan pada saat pelantikan kpps cuma diberikan Snack saja.

Memang untuk anggaran makan kpps ada sebesar 20 ribu untuk persatu anggota kpps, tapi adanya di bintek yang diselenggarakan PPK Kecamatan Labuan,

silahkan tanya tanya ke PPS desa lain yang ada di wilayah kecamatan labuan.ungkap Dadi Muhtadi,". (Do)

HUT kontakpublik.id Ke-3 Ciptakan Jurnalis Handal Dan Profesional

kontakpublik.id, PANDEGLANG-Dalam sambutanya, Rudi Suhaemat, Penanggung Jawab kontakpublik.id, pada 31 Pebuari 2024.

Bismilahirrohmannirrohim.

Assalamualaikum Wr Wb.

Hamdan Wasyukron lillah

Assolatu assalamuala asrofilamiya hiwawalnursalin waala alihi wasohbihi azmain.

Selamat sore dan salam sejahtra bagi kita semua

Yang saya hormati, ibu Tiyara Hermawan selaku

Komisaris, 

Dewan redaksi kontakpublik.id beserta Staf dan seluruh Jurnalis yang saya banggakan seluruh peserta yang hadir

Yang paling utama marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur atas nikmat dan karunia dari Allah SWT, karena berkat nikmat, Karunia, serta Izinya juga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun, selain itu marilah juga kita sampaikan shalawat dan salam kepada Jungjungan kita, Nabi besar muhammad SAW Beserta keluarga dan  sahabatnya hingga ahir jaman.

Hadirin yang berbahagia,

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan penerbitan media online kontakpublik.id, yang diawali

Pada  tanggal 09 Pebuari tahun 2022-09 Pebuari tahun 2024 ini kontakpublik.id  telah genap berusia 3 tahun, tentunya suatu usia yang cukup panjang bagi sebuah perusahaan sekaligus juga usia yang membuat Media ini semakin matang karena ditempa oleh berbagai tantangan dalam mempertahankan Eksistensinya.

 Di usia ke 3 Tahun ini, banyak hal yang telah kita jalani dan capai bersama dalam rangka mewujudkan target yang diamanatkan oleh Pemegang saham yang sepenuhnya milik Komisaris , ada yang tau siapa namanya langsung ngacung ada hadiah sedikit maju kedepan..

Perlu saya sampaikan

Masih tetap dalam prioritasnya adalah

Berita Terkini, Advetorial dan Iklan merupakan suatu langkah maju yang kita lakukan guna Eksistensi kontakpublik.id.

Alhamdulillah Dalam penyusunan penerbitan media online kontakpublik.id,  terselesaikan dengan baik sesuai 

harapan, hingga memasuki usianya sudah 3 tahun. Setiap hari Masyarakat diterpa dengan arus Informasi, datang dari berbagai bentuk Media, khususnya Media Online. berbagai jenis dan nama Mediapun kian menjamur.

Hadirin yang berbahagia, kontakpublik sebagai layanan Manajemen, Khalayak, sejumlah orang yang memiliki minat terhadap suatu kegemaran atau hobi tertentu, tanpa harus mempunyai pendapat yang sama dan menghendaki pemecahan masalah tanpa adanya pengalaman. 

Selain itu kontak publik.id sebagai sebuah Informasi Publik/khalayak yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau sumber acuan untuk mempertegas suatu pernyataan, berbagai media khusnya media online dengan Moto (Sarana Informasi Khalayak).

kami akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menciptakan Media Online Kontakpublik.id ini yang lebih Inovatif dan berkontribusi Positif 

bagi kemajuan Bangsa dengan tujuan mencerdaskan dan berpihak pada kepentingan Masyarakat dan Pemerintah.

Karna Pers sebagai Media Komunikasi (Publisitas) mempunyai peranan yang amat penting, karena ia memiliki Fungsi menyiarkan Informasi, fungsi mendidik, fungsi menghibur dan fungsi mempengaruhi dalam Masyarakat.

Diantaranya sebagai Media Informasi, Pendidikan, hiburan dan Kontrol Sosial.

Kebebasan Pers merupakan pilar Demokrasi. Oleh karena itu, sebagai mata dan telinga masyarakat, Jurnalis harus mampu menyuarakan kepentingan publik dengan berani tanpa khawatir ditahan atau digugat.

Karena Kebebasan ini , menjadi inti dari hak asasi manusia yang Fundamental dan mendasari sistem Demokrasi yang sehat. Di dalam konteks kebebasan Pers, kebebasan berekspresi memiliki peran yang sangat Vital, karena Media Massa dan Jurnalis adalah salah satu cara utama di mana Informasi disebarkan kepada Masyarakat.

Kemerdekaan pers salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.

Hadirin yang saya hormati.

Disore yang cerah   ini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kontakpublik.id selamat bergabung, acara ini diadakan dengan tujuan mempererat tali silaturahmi sekaligus membuka secara resmi Acara HUT kontakpublik yang ke 3 tahun 2024

Diharapkan menjadi jurnalis yang handal dan Profesipnal , bagaimana cara jurnalis yang bermanfaat untuk semua Aspek kehidupan.

Dalam melakukan tugas jurnalis tentu saja ada benerapa hal yang harus dilakukan dan ada pula beberapa hal yang tidak boleh dilanggar oleh para Jurnalis khususnya kontakpublik.id agar dapat bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan kode etik jurnalis, selain itu diadakanya acara ini kami berharap dapat menambahkan keakraban diantara para jurnalis yang tergabung di kontakpublik.id

Hari ini saya juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang sudah bekerja keras demi terlaksananya acara ini. Semoga semua kebaikan yang telah dilakukan mendapatkan ganjaran pahala yang berlimpah dari allah SWT Aamiin YRA 

Marilah pertemuan ini kita petik hikmahnya melalui kesempatan ini saya sebagai Editor in Chif/penjab kontakpublik.id melalui kesempatan ini ada beberapa harapan uang saya ingin utarakan dimana saya harapkan melalui acara ini, kita bentuk persandaran yang kokoh smoga sikap cinta kita terhadap kontakpublik.id kita banggakan terwariskan dengan sempurna kepada generasi peneeus kita jaga Marwah Media kita.

Dulu kita dilahirkan dari bayi peetumbuhan menjadi Anak-anak hingga tumbuh dewasa dan disekolahkan, dikuliahkan ke yang lebih tinggi dan seterusny.

Hanya satu pertanyaanya...apa tujuan hidup kita?

Lawan kata hidup adalah mati, maka dengan sendirinya kita akan bertemu dengan kematian, yaitu takdir , kulunafsin daikatul maut, semua mahluk akan mengalami kematian , untuk itu mari kita siapkan diri amal sholeh kita untuk bekal nanti, karena sebaik baik manusia adalah menebar kebaikan dan mwmberikan manfaat kepada orang lain.

Munkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini, mohon maaf jika salah dalam perkataan. Dan kepada allah saya mohon ampun.

ahirnya dengan ini acara HUT kontakpublik.id resmi saya buka. Tok...tok tok...

Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Aamin YRA..

Wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum Warrohmatullahi Wabarrakatuh. (Redaksi)

Adakah Anggaran Nasi Kotak Pada Pelantikkan KPPS. Begini Penjelasan PPK

Kontakpublik.id,PANDEGLANG-
Kamis 25 Januari 2024, serempak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilantik oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) contohnya di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seperti Desa Labuan, Cigondang, Teluk, Caringin, Kalang Anyar, Banyu Biru, Banyu Mekar, Sukamaju, dan Ranca Teureup,Peserta dari KPPS yang hadir diacara Pelantikan tersebut disesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan masing - masing TPS Tujuh Orang termasuk Ketua KPPS.

Alhasil acarapun terbilang lancar, KPPS yang hadir pada Hari itu masing - masing mendapatkan snak yang berisi Tiga macam jenis makanan ringan ditambah Air Mineral ukuran satu gelas. Lalu adakah jatah berupa Nasi Kontak diacara Lima Tahunan itu ? Ternyata faktanya memang tidak ada, lalu Pesertapun pulang berlenggang kangkung.

Selang beberapa Hari kemudian, terdengar Kabar dari Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) seperti yang diutarakan HS pada Wartawan Rabu (31/01/24) . " Begini...awalnya Untuk menanggulangi Konsumsi kepada KPPS yang akan dilantik PPS, maka PPK meminjam Dana talangan kepada pihak ketiga, sehubungan Dana untuk Acara yang dikelola oleh PPS itu belum turun ." Terang HS. Menurut HS kenapa hanya snak tidak dilengkapi dengan Nasi Kotak. Kalau Nasi Kotak tambah HS, nanti difokuskan pada Acara Bintek PPK kepada KPPS yang didampingi PPS dihari selanjutnya.

" Akan tetapi beberapa Hari kemudian bukan hanya Dana untuk Snak tetapi untuk Nasi Kotak pun ternyata ada dan cair termasuk Dana Transportasi di penyelenggaraan Pelantikan itu, hanya saja terlambat, artinya Uangnya masih utuh tidak dibelanjakan akan tetapi Acara pelantikannya sudah dilaksanakan. Dan itu masuk pada Pagu Anggaran PPS bukan kepada pagu Anggaran PPK." Jelas HS.

Sementara salah Satu KPPS dari Kecamatan Labuan mengutarakan. " Saya Kemarin (30/01/24) hanya dikasih Seratus Ribu Rupiah, dengan rincian Lima Puluh Ribu Rupiah untuk Transpor Pelantikan dan Lima Puluh Ribu Rupiah untuk Transportasi Bintek ." Ucapnya berterus terang. Lalu Dana Nasi Kotak yang terlanjur berbentuk Uang apakah dikasihkan pada KPPS.

Untuk menemui titik terang benderang soal Dana Nasi Kotak, Ketua PPS yang berhasil dikonfirmasi oleh Kontakpublik.id menjawab tanpa menerangkan mekanisme yang sebenarnya, dalam arti Pertanyaan yang disampaikan dan jawaban yang diterima terkesan membias."
( MR/DO )

Terkait Anggota KPPS Tandatangani Honor Sebelum Menerima Uang, KPU Pandeglang Dinilai Langgar Administrasi

Kontakpublik.id,PANDEGLANG- Dengan adanya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sudah menandatangani honor atau uang transport. Namun, belum menerima uangnya dalam kegiatan pelantikan dan bimbingan teknis (Bintek) yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.

Untuk itu, Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIP) Banten Uday Suhada angkat bicara dan menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang telah melanggar administrasi.

"Seharusnya, pihak KPU jangan dulu mengharuskan anggota KPPS melakukan tandatangan untuk uang transport, sampaikan saja nanti uang transportnya akan diberikan kalau sudah ada dan tidak harus melakukan tandatangan dulu," kata Uday Suhada, Selasa (30/1/2024).

Apalagi kata Uday, saat ini ada sekitar 26.313 orang anggota KPPS yang dilantik dan diduga tidak menerima haknya. Sehingga, pihak KPU Kabupaten Pandeglang telah mengajarkan hal yang tidak baik kepada penyelenggara di bawahnya.

"Belum Apa-apa KPU pandeglang sudah mengajarkan hal hal yang kotor pada penyelenggara di bawah. Intinya KPU Pandeglang ini secara nyata dan gamblang telah mencoba bermain di sisi anggaran pemilu, makanya ini akan kita laporkan ke DKPP," tuturnya.

Hal yang sama dikatakan oleh Ketua pemuda peleton Pandeglang Doris, menurut dia, dalam setiap tahapan pemilu harus dilakukan pengawasan oleh semua pihak. Apalagi, KPU mendapatkan anggaran besar dalam proses setiap pelaksanaan pemilu.

"Anggaran untuk pelantikan dan Bintek ini contoh kecil saja, untuk itu kami berharap pihak KPU juga terbuka dalam setiap alokasi anggaran. Jangan sampai ini dijadikan ajang (bacakan) bagi penyelenggara pemilu," tuturnya.

Sementara itu sekretaris KPU Kabupaten Pandeglang M Rukbi mengatakan, pihaknya telah menyalurkan untuk honor pelantikan dan Bintek kepada tiap PPS, agar diberikan kepada anggota KPPS.

"Kita sudah transfer kepada rekening PPS, dan kita juga terus melakukan pengawasan, agar benar-benar disalurkan jangan sampai tidak disalurkan," katanya.

Mengenai KPPS sudah melakukan tanda tangan sebelum menerima honor, kata dia, itu kewenangan PPS. Sebab, pihaknya tidak pernah menyarankan untuk melakukan tanda tangan terlebih dahulu.

"Ya, itu mungkin di PPS mungkin dalam pelaporannya pengen cepat beres, yang jelas kita tidak menyarankan untuk dilakukan penandatanganannya dulu," ujarnya. (Do/Man)

Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Diwilayah Kecamatan Pagelaran Dikeluhkan

Kontakpublik.id,PANDEGLANG-Berdasarkan hasil temuan dan juga pengaduan dari beberapa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps), pada tanggal 25 januari 2024

beberapa anggota Kpps di kecamatan Pagelaran,Kabupaten Pandeglang,Propinsi Banten. mengeluhkan saat acara pelantikan sekaligus pengambilan sumpah oleh Panitia Pemungutan Suara (Pps) di Desa masing masing”

 

Aliansi Pemuda Independent  (API) Pandeglang, Fikri Hidayat mengatakan kepada kontakpublik.id, dari hasil temuan dan investigasi pihaknya di lapangan mendapatkan temuan dan beberapa pengaduan juga dari beberapa anggota Kpps,yang mengeluhkan pada saat acara  pelantikan dan juga pengambilan sumpah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) yang di laksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (Pps) pada hari Kamis 25 Januari 2024 kemarin dimasing masing desa di wilayah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang.

Temuan dan pengaduan tersebut menurut dia,pada tanggal 25 Januari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) se - Kecamatan Pagelaran Dilantik sekaligus Pemberian Sumpah oleh Panitia pemungutan surara (Pps) dimasing masing Desa yang berada diwilayah kecamatan Pagelaran.

Saat acara pelantikan sekaligus  pengambilan sumpah tersebut,ada beberapa anggota Kpps yang hadir mengeluhkan dengan tidak diberikannya ATK,tidak adanya  makan,uang transport pun tidak ada, Kpps yang ikut  menghadiri acara pelantikan pengakuannya, hanya sebatas diberikan Snack seharga 4000 rupiah ada juga senilai 5000 rupiah,saat acara pelantikan sekaligus pengambilan sumpah oleh  Pps dimasing masing desa.kata Fikri Hidayat, Senin (29/1/2024)

Masih dikatakan Fikri Hidayat," Untuk itu, kami dari Aliansi Pemuda Independent (API), mendesak komisioner KPU kabupaten Pandeglang agar terbuka ke publik soal anggaran pelantikan Kelompok penyelenggara pemungutan suara (Kpps) yang belum di bayar.

sekaligus menjelaskan berapa rincian anggaran untuk acara kegiatan pelantikan kpps yang di selenggarakan oleh Pps. KPU  harus berani juga membukakan kepublik,berapa yang seharusnya diterima oleh anggota kpps,saat acara pelantikan oleh Pps,seperti untuk satu orang konsumsi,dan juga uang transport untuk kpps.

Karena ini menyangkut soal pengelolaan uang negara yang jelas ada laporan pertanggung jawaban (LPJ) seperti apa Pps, sedangkan temuan kami di lapangan dan pengaduan peserta Kpps,  Ada yang belum sepenuhnya di berikan ke Kpps dalam pelantikan.

Misalnya soal ATK yang belum dapat, uang makan dan transport. sedangkan penandatanganan daftar hadir para anggota Kpps sudah dilakukan pada tanggal 25 Januari kemarin.

Fikri  juga menegaskan." Dengan adanya persoalan tersebut, tidak menutup kemungkinan di setiap kecamatan lain juga mendapatkan persoalan yang sama.

“Kami juga terus melakukan investigasi ke lapangan, sebab kami menduga semua Kpps di setiap kecamatan mendapatkan persoalan yang sama,” tegasnya "

Salahsatu Ketua Seketariat Pps Desa diwilayah kecamatan Pagelaran yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan," Betul kaitan uang  transport belum dibagikan ke anggota Kpps, bukan tidak ada anggarannya ada anggarannya, cuma belum masuk kerekening Pps, 

semua diwilayah kecamatan pagelaran sama,Kita tidak mau mengambil resiko buat mencari dana talangan,kami cuma bisa disaat acara pelantikan anggota Kpps,cuma sebatas menyiapkan Snack saja, itupun ngambil atau ngutang dulu,sekarang juga dipertanyakan terus,pusing kepala pak.

Tapi untuk Kpps di Desa kami pada saat acara pelantikan sudah di jelaskan,terkait uang transport belum bisa di bagikan,soalnya danannya belum masuk rekening Pps dari KPU Samapi hari ini  ungkapnya.".  (Do)

MUSRENBANGDES Cijakan Kecamatan Bojong Berjalan Sukses

kontakpublik.id, PANDEGLANG-Musyawarah Perencanaan Desa (MUSRENBANGDES), Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten di Gelar Di Aula Kantor Desa pada Senin (29-01-2024). Peran Kepala Desa sebagai pemimpin dan fasilitator sangatlah penting dalam menjalankan  Musrenbangdes.

Melalui itu Masyarakat Desa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan Desa. yang dimana materi Musrenbang RKP Desa 2024 ini merupakan Implementasi dari Pedoman penyusunan RKPDes

Selain itu, Merencanakan Program Pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan Aspirasi mereka. Adapun hasil dari Musrenbang Desa yaitu Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cijakan Tahun 2024 yang selanjutnya akan diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah BPD.

Musrenbang Desa dihadiri oleh Sekmat Bojong, Kapolsek, Danramil, pendamping Kecamatan Labuan,  Perangkat Desa, BPD beserta anggota, Ketua LPM, Kelian Kelompok, Kader Posyandu, Ketua PKK, PLKB, Ketua Bumdes, Babhinkamtibmas, Babinsa, Tokoh masyarakat, Kader KPM dan RT / RW dan Undangan.

Dalam sambutanya, Penjabat Kepala Desa Cijakan, Abeng  menyampaikan bahwa, sebelumnya ia ucapkan terimakasih pada Muspika dan Undangan lainnya yang telah hadir dalam acara ini semoga Perencanaan Kerja di kepemerintahan Desa ini kedepannya akan lebih baik dan bisa bersinergi dengan Lembaga Desa dan Masyarakat, 

Adapun usulan dari masing-masing RT, mudah mudahan ter realisasi , sehingga Masyarakat kami bisa merasakan kesejahteraan harapnya, untuk apa? Untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, maupun kebutuhan Pembangunan Desa. Ucapnya

Dalam penyelenggaraan, Musrenbang Desa Cijajakan kecamatan Bojong memiliki beberapa ketentuan yang telah ditetapkan, diantaranya  hasil Musrenbang hari ini pengajuan seluruh RT RW mulai dari Pembangunan, penahan tanah, Rumah Kumuh dan lain-lain. Jelasnya (Devi)

Diduga Ada Bintik-bintik Korupsi Di Tubuh KPU

kontakpublik.id, PANDEGLANG-penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (Perusahaan, Organisasi, Yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan Pribadi atau orang lain, dapat dikatakan Korupsi.

Atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. 

Tindakan Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan Negara. Sebab Korupsi dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan Ekonomi Negara, menurunnya Investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan dan Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan Masyarakat di Negri ini.

Peran serta Masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.

Para penegak Hukumpun sibuk dibuatnya, dimulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bertugas dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Berikutnya ada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang bertugas dalam penyelidikan dan penyidikan atas semua tindak pidana, termasuk di dalamnya adalah korupsi.

Bicara Korupsi seakan tidak pernah ada habisnya, bagaikan pekerjaan rumah tiada henti. Seperti belakangan ini yang sedang ramai diperbincangkan ...

Polemik soal anggaran pelantikan dan bimbingan teknis kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang di laksananakan serentak oleh PPK/PPS kabupaten pandeglang rawan dari bintik korupsi.

Begini kata Iik Rohikmat, ketua Komunitas Pemerhati Pemilu Independen Kabupaten Pandeglang yang menliai Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga gagal dalam soal perecanaan dan antisipasi pendanaan pelantikan serta bimbingan teknis Kelompok panitia pemungutuan suara (KPPS) karena di serahkan ke PPK/PPS untuk penganggaran (dana talangan). Hal ini dikatakanya langsung kepada Media ini pada Selasa, (30-01-2024) di Kantornya

Dirinya sangat kecewa, Kenapa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dalam hal ini divisi perecanaan keuangan, umum, rumah tangga dan logistik tidak mengacu pada aturan Komisi pemilihan umum nomor 05 Tahun 2022 tentang tata kerja komisi pemilihan umum provinis dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota pada pasal  25 huruf f yang bisa di pihak ketigakan (vendor) untuk mengatisiapsi perosalan yang ada. Jelasnya.

Kami menlilai Divisi perencanaan, umum, rumah tangga dan logistik KPU Kabupaten Pandeglang gagal dalam mengantisipasi pelantikan dan bimbingan teknis KPPS yang sudah di selenggarakan.  

Bicara soal pengelolaan uang negara pasti bicara laporan pertanggungjawaban (LPJ) seperti apa PPK dan PPS sedangkan temuan kami di lapangan  Ada yang belum sepenuhnya di berikan ke KPPS dalam pelantikan dan bimbingan teknis Pemilihan umum 2024.

Misalnya soal ATK yang belum dapat, uang makan dan tranport. sedangkan LPJ itu harus resmi untuk dilaporkan rinciannya,  "Masa sih asal ada aja" hadeuh ada-ada aja.  Katanya.

Saat dikonfirmasi soal LPJ seperti apa PPK dan PPS yang belum sepenuhnya di berikan ke KPPS dalam pelantikan dan Bimbingan Teknis Pemilihan Umum 2024. Ketua KPU Pandeglang, Nunung Nurazizah, tidak ada di tempat begitu juga Divisi perencanaan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik belum dapat di konfirmasi. Hingga berita ini di tayangkan." (Rudi Bako)

HMI Cabang Pandeglang Meminta APH Polres Pandeglang Untuk Berikan Kepastian Hukum Serta Keadilan Hukum

Kontakpublik.id,PANDEGLANG - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI Cabang Pandeglang) Mempertanyakan kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Pandeglang Soal adanya Dugaan Penodaan dan atau / pencoretan Lambang Negara (Bendera Merah Putih) yang sudah di laporkan ke Pihak Polres Pandeglang,"

Laporan Pelapor Dugaan Perusakan, Penistaan, penodaan dan atau/Pencoretan Lambang Negara Bendera Merah Putih, yang di laporkan pada tanggal  3 Januari 2024, yang di sampaikan kepada aparat penegak hukum, dan di terima laporan informasi Nomor : R/LI-1/1/2024/Satreskrim, tanggal 05 Januari 2024; Dengan Surat Printah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/06/I/2024/Satreskrim, tanggal 05 Januari 2024. Dengan Nomor surat B.18/02/1/2024 Satreskrim. Yang di tujukan kepada Ketua Umum HMI cabang Pandeglang. 

 berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pihak-pihak terkait sudah di panggil, Serta adanya pemanggilan terhadap pihak Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) yaitu Kepala BTNUK yang sudah di panggil sebagai penghadapan saksi Dengan Nomor Surat B/70/1/2024 Satreskrim,Dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Polres Pandeglang kepada Kabalai TNUK, pada  Rabu, 24 Januari 2024 Pukul 08:30 wib di Ruang Unit III Tipidkor Satuan Reserse Kriminal Polres Pandeglang."

Entis Sumantri Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang saat di konfirmasi oleh pihak media," Selasa (30-1-2024) membenarkan adanya pemberitahuan surat perkembangan penyidikan (SP2HP) dari Polres Pandeglang. "Ya Betul " Bahwasanya Sabtu, 20 Januari 2024 saya menerima SP2HP."

Tayo juga mengatakan," kami ucapkan terimakasih kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) polres pandeglang yang sudah merespon  laporan Pengaduan kami, tetapi ada beberapa catatan bahwasanya kami mencatat pihak Polres Pandeglang begitu lambat dalam menangani perkara ini. Karena laporan yang kami sampaikan itu sejak dari 28 Desember 2023 lalu. 

Kami berharap pihak polres pandeglang harus bijak dan tegas serta memberikan kepastian hukum, jangan sampai laporan kami yang kami laporkan itu di peti Es, kan oleh Polres pandeglang. Sehingga akan timbul ketidak percayaan kami selaku Masyarakat Civil dan juga Agent Sosial Control di kabupaten pandeglang, ingat amanat Kapolri "Kembalikan kepercayaan masyarakat" Ucapnya. 

Masih dikatakan ketua umum HMI Pandeglang,"  kami meminta kepada pihak APH polres Pandeglang, Segara lakukan pemanggilan terhadap semua pihak yang terlapor agar adanya keadilan hukum dan kepastian hukum terhadap persoalan yang terjadi. Tegakan values dan Norma dalam pancasila. " Jika memang ini tidak segera di proses maka dengan tegas,kami akan melakukan konsolidasi akbar dengan semua elemen organisasi Kepemudaan dan kemahasiswaan di kabupaten pandeglang untuk turun kejalan. "Tandasnya.  (Red)

Ciptakan Netralitas ASN, Dan Pengawasan Pemilu Oleh Masyarakat Pemilih Cerdas 2024.

Kontakpublik.id,PANDEGLANG-

Tokoh Mudah Rudi Dermawan, alias Cobra selaku caleg dari Partai Garda Republik Indonesia ( Partai Garuda ), Selasa (30-1-2024) menyatakan Himbauan kepada masyarakat khususnya Pulosari dan umumnya Dapil 6, agar ikut serta menjaga kondusifitas dalam Pemilu Legislatif di Tahun 2024 nanti," saya meminta kepada masyarakat saya khususnya Kecamatan Pulosari dan umumnya Dapil 6, agar ikut serta sukseskan Pemilu ini dengan kondusif," ucapnya.

Rudi juga meminta kepada segenap ASN dan pemangku kebijakan di dapilnya, utamakan netralitas," dalam hal ini kami meminta, kepada para ASN dan pemangku kebijakan, berbuat netral, alasannya apa, agar dalam pemilu tahun 2024, kita tunjukan jati diri bangsa ini yang paham akan aturan-aturan demokrasi," tuturnya.

Dalam hal lain, awak media juga menanyakan maksud dan tujuannya mencalonkan diri menjadi anggota Legislatif, untuk menjadi wakil dari Kecamatan Pulosari," Saya sudah niatkan sisa waktu saya bekerja untuk masyarakat saya khususnya, umumnya untuk Dapil 6," Ucap Rudi Dermawan yang akrab di panggil Cobra.

Di bawah Partai Garuda tersebut, Rudi bertekad akan semaksimal mungkin berjuang dengan masyarakat agar menjadi bisa mewakili dari Kecamatanya," saya akan berjuang bersama pengurus dari tingkat Korcam, Kordes, Ranting dan koor.Tps semaksimal mungkin berkonsulidasi masyarakat," ujarnya.

Rudi juga mengatakan, dalam Pemilu ini masyarakat di beri kebebasan hak, untuk berdemokrasi," jika kita ingin adanya perubahan dalam sistem pemilihan, maka bebaskan masyarakat untuk memilih calon pempimpinan dengan bebas, jangan di kebiri," jelasnya

Perlu adanya pengawasan masyarakat di dalam pencoblosan nanti, penting adanya," semua elemen masyarakat patut ikut serta dalam mengawasi pencoblosan di setiap TPS, sebab ini sangat rentan," tuturnya

Maksud dan tujuannya ikut dalam kompetisi Pemilu tersebut tak lain adalah, rasa ingin memiliki perwakilan di Kecamatanya," selama ini kan wakil DPRD selalu kecamatan lain seperti Menes, jiput, cikedal dan lainya yang ada di Dapil 6. Makanya kami bersama tim dan masyarakat akan maksimal berusaha, semoga masyarakat kami mulai cerdas dalam memilih," ungkapnya.

Lain hal juga di ucapkan oleh Korcam pemenangan Rudi Dermawan Cobra, membenarkan ungkapan calon wakilnya," benar apa kata pak Rudi, disini, di Kecamatan Pulosari sudah waktunya memiliki Wakil Rakyatnya agar segala aspirasi kami bisa tersampaikan dan di realisasikan," terang Rifa'i 

Rifa'i juga mengatakan jika sudah seharusnya masyarakat Kecamatan Pulosari khususnya dan dapil 6 umumnya agar ikut serta dalam mengawasi pemilu ini," kami juga berharap pada masyarakat, agar mulai berfikir dalam pemilihan nanti, agar mengawasi dan mensukseskan  

Pemilu di tahun 2024," pintanya 

 Rifa'i juga mengatakan jika Program andalan Rudi Dermawan selaku calon yang di usungnya sudah di rintisnya, akan di lanjutkan dalam pelaksanaanya kelak, oleh Rudi Dermawan.

," Memberdayakan masyarakat guna menjadi masyarakat yang mandiri, seperti Petani Mandiri, Pedagang Mandiri, Buruh mandiri, dan usahawan yang berbasis kemasyarakatan yang mandiri, itu tujuanya," tutupnya. (Red)

Peduli Kesehatan Kades Muruy Bersama UPTD Puskesmas Menes Melakukan Penyemprotan Fogging Kerumah Warga

Kontakpublik.id,PANDEGLANG-Kepala desa muruy bersama UPTD Puskesmas Menes melaksanakan pendampingan kegiatan Fogging dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, di Desa Muruy Kecamatan Menes,Kabupaten Pandeglang,Propinsi Banten,Senin (29-1-2024),

Fogging bertujuan untuk mencegah merebaknya penyakit demam berdarah (DBD), diharapkan dengan adanya fogging masyarakat akan terhindar dari penyakit demam berdarah (DBD) Dinas Kesehatan, Puskesmas UPTD menes bekerja sama dengan pemerintah Desa Muruy melakukan cegah dini terhadap penyebaran penyakit demam berdarah dengan melakukan penyemprotan atau fogging.

Disamping mendampingi penyemprotan Fogging, Kepala Desa Muruy H.Pandi juga melakukan himbauan agar masyarakat tetap peduli terhadap lingkungan, salah satunya dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya dengan langkah 3M, yaitu menguras, menutup dan menimbun barang - barang yang sekiranya bisa sebagai sarang atau berkembang biaknya nyamuk.

Untuk kegiatan penyemprotan Foging di Desa muruy hari ini bertempat dilima kampung,

Kampung Sukajadi,kampung Taman Sari,Kapung Kokok,kampung Pasir kalapa dan juga kampung Muruy.

"Sebagai Penjabat kita wajib mengetahui setiap perkembangan di wilayah Desa Muruy ,kali ini kita mendampingi dinas kesehatan melaksanakan fogging, hal ini bertujuan untuk mencegah berkembangbiaknya nyamuk aedes aegypti yang dapat menyebabkan DBD, " terang H.pandi.

Masih dikatakan H.pandi, insya Allah kami selaku Kepala desa akan lebih berkordinasi bersama Lembaga Kemasyarakan Desa (LKD) terus melakukan monitoring ke tiap warga untuk mencatat setiap perkembangan situasi untuk melakukan evaluasi serta deteksi dini dan cegah dini.

"Di lapangan kita jalin komunikasi dan sinergi dengan aparat pemerintah termasuk dalam pelaksanaan fogging yang dilaksanakan di Desa Muruy untuk mengantisipasi demam berdarah (DBD) yang disebabkan oleh nyamuk Aedes Aegypti, “

Kami dari Pemerintah Desa Muruy mengucapan Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan kontribusinya khususnya kepihak UPTD Puskesmas Menes begitu sigap melakukan pemogingan kepada warga Muruy,Semoga penyakit DBD ini segera berakhir.pungkasnya," (Do)

Dana Transportasi KPPS Infonya di Hutang

Kontakpubli.id, PANDEGLANG
Salah Satu Peserta Bintek dari KPPS berinisial WP mengutarakan lewat what's App pada Wartawan. " Kang Bintek di Hutang rada aneh " Tulisnya Hari Minggu lalu ( 28/01/24 ) . Kejadian serupa sebelumnya terjadi diacara Pelantikan KPPS  oleh PPS  (25/01/24) . Ratusan Peserta usai dilantik pulang begitu saja, tanpa dibekali Dana Transportasi sepeserpun oleh PPS.

Pertanyaannya apakah acara Pelantikan KPPS oleh PPS dan Bintek KPPS oleh PPK diakhir penanggalan Bulan Januari 2024 itu ada dana untuk Transportasi ?!  selain  Makanan ringan dan Nasi bungkus ? yang disediakan manakala Acara berlangsung, ataukah hanya sebatas keinginan peserta.

Untuk memperoleh kepastian soal Dana Transportasi, apakah dihutang atau hanya sebatas keinginan peserta.Salah Satu PPK ( Inisial ada pada Redaksi )  menerangkan bahwa sejatinya Peserta dari KPPS itu baik diacara Pelantikan maupun Bintek Masing - masing dibekali Transportasi Lima Puluh Ribu Rupiah ." Itu merupakan hasil kesepakatan bersama bahwa Dana Transportasi untuk Pelantikan Lima Puluh Ribu Rupiah, kemudian  Untuk Bintek Lima Puluh Ribu Rupiah, selain Snack dan Nasi Bungkus." Terangnya.

" Akan tetapi sehubungan Dana untuk itu belum Kami terima, maka Kami terpaksa mencari Talangan Dana atau Utang dahulu  pada pihak ketiga. Adapun Jumlah Dana yang Kami terima dari pihak Ketiga sudah mencapai sebesar Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah ." Lanjutnya.

Dan itupun menurutnya hanya cukup untuk membeli Makanan ringan berikut Nasi Bungkus yang diberikan pada peserta sebanyak 1.120 Orang KPPS dari  160 TPS untuk 9 Desa, seperti Desa Labuan,Kalang Anyar,Caringin ,Teluk,Ranca Teureup,Sukamaju,Cigondang,Banyu Mekar,dan Banyu Biru. Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Dihari yang sama seperti Dilansir dari Media Online . Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Nunung Nurazizah dalam keterangannya mengatakan, hendaknya bersabar dan pencairan anggaran untuk mengcover kegiatan yang sudah berjalan, dipastikan besok tanpa menyebutkan Tanggal maupun Hari . ( MR )

BEM Nusantara Banten Dorong Pemakzulan Presiden

kontakpublik.id, PANDEGLANG-pemakzulan Presiden?

berarti menurunkan dari takhta atau memberhentikan dari jabatan. Sementara itu, seperti apa yang dilansir dari situs resmi Mahkamah Konstitisi RI

Dalam penjelasan UUD 1945, di bawah Judul Sistem Pemerintahan Negara, butir III, 3, dinyatakan Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertindak dan bertanggung jawab kepada Majelis. Artinya, MPR juga pula yang berwenang memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Prosesnya pemberhentian Presiden menurut pasal 7B ayat 1 UUD NKRI Tahun 1945?

Pasal 7B (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Belakangan ini sedang ramai diperbincangkan soal Pemakzulan Presiden RI dikalangan Mahsiswa Pandeglang, Provinsi Banten 

Muncunya dari Badan Exekutf Mahasiswa (BEM) Nusantara Banten yang mendorong Pemaklzulan Presiden Dan rencananya Akan  menggerudug Dewan Perwakilan Rakyat (DPR dan Istana Presiden).

Dalam rilisannya yang disampaikan kepada redaksi Media ini, bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi, presiden dapat memihak dan berkampanye, asalkan tidak ada penyalahgunaan Fasilitas Negara. Menurut Jokowi, presiden merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik yang dapat memihak dan melakukan kampanye.

Namun, tindakan Jokowi ini tidak disetujui oleh berbagai pihak, termasuk Ketua BEM Nusantara Provinsi Banten, demikian kata Badru zaman, pada Minggu (28-01-2024) di Kampusnya.

Menurutnya, Pernyataan Jokowi tersebut semakin mempertegas bahwa Demokrasi Indonesia masih berada dalam level cacat. Bahkan, Badru juga meyakini, pada tahun 2024 ini, Demokrasi akan semakin merosot. Jelasnya.

Dirinya menyatakan akan ada gerakan  lanjutan terkait turun kejalan gerdug Istana Presiden dengan Masa Aksi kurang lebih 2.000 Mahasiswa dari Banten dan mendukung serta mendorong Pemakzulan Presiden serta makin kuat Pemakzulan Presiden ini dengan pernyataan  Jokowi dalam Pilpres 2024 ini. Gerakan akan hadir sebagai bentuk tanggapan terkait sikap Jokowi yang menurunkan nilai Demokrasi.

Badru juga menegaskan, pernyataan Jokowi tersebut tidak mencerminkan Etika sama sekali dalam berpolitik. Ia menilai Jokowi tampak mencla-mencle yang tidak pantas di sampaikan oleh orang nomor satu di Indonesia. Sebab, pada awal 2023, Jokowi menyatakan, ASN tidak boleh memihak dan tidak boleh berkampanye. Namun, dengan itungan hari sebelum pencoblosan, Jokowi menegaskan apa yang disampaikan.

Meskipun tindakan Jokowi menurutnya sangat tidak beretika, tetapi masih banyak Masyarakat yang menerimanya.

Terkait sikap Jokowi yang cawe-cawe dan mencla - mencle dalam Pilpres 2024, Badru menyatakan, pemimpin Negara sekaligus ayah dari Calon Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, ini harus mundur dari jabatannya sekarang juga. Secara Konstitusional, Pemakzulan terhadap Presiden sudah diatur. Tindakan Jokowi di level inipun sudah layak untuk dimakzulkan.

Saya sepakat dengan pernyataan Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti bahwa Jokowi sudah layak dan harus mundur dari jabatan karena terbukti memihak dan berkampanye. Ujarnya." (Rudi Suhaemat)

KKN-STAI-STKIP Gelar Turnamen Bola Voli Di Desa Padasuka

kontakpublik.id, PANDEGLANG-Bola voli merupakan permainan beregu yang bertujuan untuk memukul bola ke arah bidang lapangan lawan untuk mendapatkan poin, permainan yang terdiri atas dua regu yang beranggotakan masing-masing enam pemain. Permainan ini diawali dengan memukul bola melewati atas net untuk memperoleh angka tetapi setiap regu dapat memainkan tiga sentuhan untuk mengembalikan bola.

Permainan bola voli termasuk salah satu contoh dari Cabang Olahraga bola besar. Bisa dikatakan, permainan ini masuk ke dalam kategori pertandingan karena melibatkan dua Tim yang saling berhadapan untuk mendapatkan hasil Pertandingan. Ya memang Olah Raga yang satu ini banyak diminati oleh Pelajar dan Mahasiswa, anak-anak, dewasa Maupun tua.

Salahsatunya Mahasiswa KKN STAI-STKIP Babunnajah yang menggelar Turnamen Voli di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Demikian kata ketua Kelompok KKN Desa Padasuka, Ahmad Rifai, pada Minggu (28-01-2024). Di Lokasi
enurutnya , bahwa Masyarakat Desa Padasuka sangat Antusias terhadap Kegiatan Turnamen Voli yang di gelar oleh Mahasiswa KKN STAI-STKIP BABUNNAJAH.

Buktinya Kelompok 03 KKN Mahasiswa STAI-STKIP BABUNNAJAH Desa Padasuka melakukan kegiatan Program Kerja dari Sektor Pendidikan, Sosial, Kesehatan kemudian terlibat dalam Wilayah ke Agamaan seperti Pengajian dan lain-lain. Jelasnya

Diketahui dalam pembukaan KKN BABUNNAJAH CUP Turnamen Voli Antar RT Se-Desa Padasuka Ini Yang diikuti 20 Tim Putri Yang mendaftarkan dalam Turnamen ini.

Alhamdullilah Masyarakat Desa Padasuka Sangat Antusias memeriahkan Perlombaan Turnamen voli ini, bahkan Kepala Desa Padasuka sangat mendukung penuh untuk kegiatan ini. katanya

Rifai berharap dengan Diadakannya perlombaan bola Volli antar RT Se-Desa Padasuka ini supaya Masyarakat lebih Giat lagi dalam berolahraga Dan juga Melihat Rutinitas Olahraga satu ini yang banyak dicintai warga Desa Padasuka Sekaligus menjadi kegiatan yang Positif untuk Konsolidasi antar RT Se-Desa Padasuka.Tuturnnya." (Rudi Bako)

Jacob Ereste : Kisah Tragika Raja Fir'un Yang Ditelan Laut Akan Segera Diusung ke Layar Lebar

Kontakpublik.id,TANGGERANG-

Kisah Fir'un tertulis dalam Al Qur'an untuk dikenang, dipelajari dan agar dapat terus diingat oleh semua orang yang mau mengambil pelajaran agar tidak zalim seperti apa yang telah dilakukannya selama berkuasa. Dan Nabi Musa -- sebagai tokoh antagonis dari perilaku dan keberadaan Fir'un dalam kisah yang melegenda ini -- seperti tak dapat dibantah semacam skenario yang dibuat Tuhan, supaya manusia di bumi dapat memetik hikmah dan pelajaran yang baik untuk membedakan dengan perilaku buruk yang tidak diperkenankan untuk dicontoh oleh generasi berikutnya sejak ratusan tahun silam.

Kata para ulama, kisah Fir'un dan Nabi Musa ini membuktikan juga bahwa Allah SWT tidak pernah ingkar pada janjiNya untuk manusia yang taat dan tidak akan mengazab mereka   dengan keadilan. Dalam surat Yunus ayat 75-92 bahwa Fir'un itu adalah Raja Mesir yang zalim dan songong, tidak percaya untu menerima kebesaran Allah SWT saat diserukan oleh Nabi Musa bersama Nabi Harun a.s. Justru karena Fir'un jadi menuduh risalah dari kedua Nabi ini adalah sihir. Hingga Fir'un merasa perlu untuk mendatangkan para penyihir yang dianggap jagoan oleh pihak Istana Raja tang zalim itu.

Fir'un tercatat dalam sejarah Islam sebagai penguasa  yang sewenang-wenang, jahat, dan tiran sehingga disebut makhluk yang lebih jahat dan lebih buruk dari iblis.

Jadi, kalau ada pemimpin di dunia sekang ini yang disebut seperti Fir'un, itu untuk melukiskan betapa jahat dan buruknya pemimpin tersebut. Meski pun ada juga yang memberi catatan kaki, kejahatan dan keburukan pemimpin yang ada sekarang justru lebih buruk dari sosok Fir'un yang berperangai buruk itu. Sebab Fir'un, kata Ustad Sayuti Asyathri, masih mau membangun peradaban dalam bentuk yang lain. Setidaknya secara fisik bentuk dan wujud dari pembangunan yang dilakukan Fir'un tidak seburuk pembangunan yang dikakukan Fir'un zaman naw, sebabnya bukan saja karena tidak memanusiakan manusia atau merusak alam dan lingkungan, tapi juga dilakukan dengan cara yang korup, manipulasi anggaran dan peruntukan atas nama rakyat.

Tabiat Fir'un memang sungguh telah melampaui batas. Tapi pemimpin di dunia hari ini juah merambah melewati batas yang tidak pernah mampu dipahami oleh akal manusia yang waras. Maka itu, revolusi mental pun dapat disebut berhasil, lantaran mampu melampaui takaran yang wajar untuk nyali manusia. Namun untuk revolusi  moral, telah dibuktikan oleh kegagalan untuk menjaga etika dan akhlak mulia manusia yang sepatutnya mengemban amanah dari "rahmatan lil alamin"  yang dikirim dari langit untuk manusia sebagai khalifah di bumi.

Simbolik dari pembunuhan terhadap bayi laki-laki yang baru dilahirkan pada zaman Fir'un berkuasa, adalah memaknai pembunuhan terhadap generasi berikutnya pada zaman sekarang ini dalam bentuk jeratan hutang yang bertumpuk, sumber daya alam yang dikuras habis seperti hutan yang  tidak lagi memiliki pepohonan, hingga air sungai yang keruh dan lautan kita yang kotor, sehingga tidak lagi mampu menghasilkan ikan yang sehat.

Tetapi dengan skenario Tuhan, seorang Musa yang hendak dijadikan Nabi oleh Yang Maha Kuasa dapat diselamatkan saat dilahirkan oleh Sang Ibu yang harus dihayutkan di sungai hingga kememudian bisa diselamatkan justru oleh istri Fir'un sendiri. Bahkan ibu Musa sendiri pun kemudian dapat memberikan air susunya kepada bayi Musa saat itu.

Kisah dramatik Raja Fir'un ini, sejarang sedang dipelajari kembali  oleh sejumlah aktivis yang juga seniman untuk diusung ke layar leyar, sebagai film yang dapat menjadi tontonan serta tuntunan, mengingat kisah yang sama menjadi sangat relevan dengan kondisi nyata hari ini yang tengah terjadi. Sebab kisah Fir'un yang tenggelam ditelan laut, pun akan segera dialami oleh pemimpin yang zalim pada hari ini.

Sayangnya demi dan untuk aman dan nyaman, pihak penggagas film layar lebar yang akan berkisah tentang Fir'un ini meminta untuk dirahasiakan, agar tidak sampai  dihalangi oleh pihak-pihak yang masih getol membatasi kebebasan berekspresi di negeri ini.  (Red)

Tingkatkan Kualitas Pemilu 728 KPPS Dikecamatan Carita Diberikan Bimtek

Kontakpublik.id,PANDEGLANG- PPK Kecamatan Carita gelar Bimtek Kepada Semua anggota KPPS Yang ada di Kecamatan Carita, menurut Aji Sukma jasa Hermawan selaku Ketua PPK Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten menjelaskan," Bahwa

Kegiatan hari ini adalah Kegiatan acara Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang diberikan kepada KPPS, untuk memberikan bekal saat proses pemungutan suara saat pelaksaan pemilu pada 14 Februari 2024 nanti.

“Ada beberapa materi yang diberikan kepada anggota KPPS diantaranya tata cara pencoblosan,SDM, hingga penghitungan,” katanya, Sabtu (27/1/2024).

Masih dikatakan Aji mengatakan, bimtek tahun ini memang berbeda dengan pemilu sebelumnya. Dulu bimbingan teknis hanya diberikan kepada satu anggota KPPS di setiap TPS. Namun, pada pemilu 2024 seluruh anggota KPPS sebanyak tujuh orang setiap TPS mendapatkan bimtek dari PPK Kecamatan atau PPS desa masing-masing.

Bimtek ini, untuk meningkatkan kualitas kelayakan kepada pemilih dalam menggunakan hak suaranya di TPS nanti,” katanya.

Lanjut Aji," untuk Kegiatan Bimtek ini kita bagi menjadi dua hari, untuk hari ini Sabtu tanggal  27 Januari 3 Desa, dan besoknya Hari minggu 28 januari ada 5 Desa,

 untuk jumlah peserta KPPS se Kecamatan Carita sebanyak 728 orang, untuk acara kegiatan Bimtek bertempat di kantor Desa Sindang laut.

 

 selain itu kami juga menghimbau kepada anggota  KPPS se Kecamatan Carita,agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial  seperti,berpoto dengan Calon DPR Daerah,Propinsi,Pusat dan juga  Capres, agar jangan di aplod ke media sosial , karena itu sudah melanggar ketentuan Panitia KPPS, Bila ada Anggota KPPS yang melanggar kita akan melihat apakah urgensinya , kalau memang ada hal yang kita bisa anulir Insya Allah bisa di selesaikan dengan baik tapi bila ada pelanggaran berat tertentu kita serahkan ke KPU.

 

Harapan saya kedepan kami bilang pendekar penyelenggara demokrasi Carita ini agar generasi lebih banyak mendominasi sehingga kami  kegiatan hari bisa terlihat luar biasa , mudah-mudahan Demokrasi ini bisa berjalan dengan baik tanpa kendala apapun. 

pungkasnya."  ( uju)

AMPBUPD Menggalang Seruan Damai Di Pemilu 2024

kontakpublik.id, PANDEGLANG-Pemilu diselenggarakan adalah memilih Wakilrakyat , Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota/ Kabupaten) dan Wakil Daerah (DPD), serta adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, yang diterapkan sistem Proporsional dengan daftar Calon Legislatif (Caleg) terbuka (sistem Proporsional terbuka).

Pastinya diharapkan,  dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Guna untuk mewujudkan sistem Pemerintahan Negara yang berkedaulatan Rakyat. Pemerintah Negara yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu  berasal dari Rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak Rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan Rakyat.

14 februari 2024 hanya tinggal hitungan jari, Pesta Demokrasi tahun ini jauh lebih panas dari tahun sebelumnya, berita tentang dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Oknum Anggota TNI di Bandung terhadap pendukung salah satu kandidat presiden, penembakan terhadap pendukung Paslon Capres yang beredar di sejumlah Media, baik Media Cetak maupun Media Elektronik.

Kendatipun pada Faktanya berita kejadian  itu tidak dapat di kaitkan dengan dukung mendukung Paslon Presiden, akan tetapi berita-berita itu sangat banyak dan beragam, sangat mungkin dapat menjadi bagian bahan bakar dari Sebab sebab kerusuhan.

Menanggapi Hal itu, 

Syailendra Adi Saputra yang mengaku dirinya sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Pandeglang Bersatu Untuk Pemilu Damai (AMPBUPD) yang Naif tidak mungkin bisa terlalu jauh bicara terkait ini, hanya saja Empati dan rasa kekuatiran terhadap Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan membawanya untuk berani menyampaikan Ide. 

Demikian Gagasan dan dorongan kepada para Calon Legislatif  DPD Kabupaten Pandeglang dan Caleg Provinsi Banten, yang memiliki Zona di Pandeglang untuk bersama bersatu dalam hati yang sama. Katanya pada Sabtu (27-01-2024) di Kantornya.

"Mari bersama MPBUPD untuk menyatakan dan menandatangani teks Pernyataan Komitmen untuk Menggalang seruan Pemilu Damai pada bulan februari nanti sebelum masa tenang. Ajaknya

Ia menyampaikan ada Bait lagu ciptaan Liberty Manik, satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan kembali pada setiap acara ulang tahun Sumpah pemuda, telah mengikat hati bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dan membela Negara Indonesia tercinta, dari segala bentuk ancaman yang menyandera kemajuan Bangsa ini dari semua Aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Mari kita sama sama kembali pulang kepada tujuan Bangsa ini dimerdekakan oleh para pejuang dan pendiri bangsa. Satu Nusa

Satu Bangsa

Satu bahasa kita

Tanah Air

Pasti Jaya

Untuk Selama-lamanya

Indonesia Pusaka

Indonesia tercinta

Nusa Bangsa

Dan Bahasa

Kita bela bersama. (Rudi Bako)

Sejumlah Banner Caleg dan Parpol Tumbang Tanggung Jawab Siapa ?!.

Kontakpublik.id,PANDEGLANG-

Sejumlah Banner dari Partai Politik yang berjejer dipinggir Jalan Raya serta ditempat - tempat Strategis terlihat banyak yang tumbang, beberapa penyebab atas rubuhnya Banner bergambarkan Photo Calon Presiden maupun calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat, disepanjang Jalan Raya Jenderal Sudirman, Jalan Jendral Ahmad Yani, dan Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Hingga Berita ini dirilis diduga luput dari perhatian dan kepedulian Institusi terkait, terutama yang memangku disektor keamanan, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, berikut keasrian lingkungan.

Jum,at (26/01/2024),Berberapa Narasumber yang berhasil ditemui Wartawan mengatakan. " Pokonya sejak kejadian Angin kencang ditambah Hujan beberapa Hari kebelakang itu, banyak yang rubuh, jadi ya ... Hanya sebatas jadi tontonan Warga saja Pak. " Gumam Ww Warga Pangsor Desa Caringin Kecamatan Labuan.

Hal sama diutarakan Dd Warga Kampung Kanyere Desa Cigondang Kecamatan Labuan. " Selain banner banyak yang tumbang, ada juga yang robek, Tapinya seakan dibiarkan, sebab hampir tiap Hari Saya lihat masih seperti itu."

" Memasang Banner berisikan bentuk perkenalan serta memohon Do'a sekaligus Dukungan kepada Warga inilah waktunya, dan hal itu adalah sah sesuai aturan yang ditetapkan . Akan tetapi tidak hanya sebatas memasangnya saja, artinya jika rubuh baik itu diakibatkan Angin kencang, atau ketika pemasangan kurang kuat, maka pihak pemasang sendiri harus segera memperbaikan dan merapihkannya kembali." Terang Akmal Warga Kecamatan Labuan.

Lalu bagaimana dengan Pihak - pihak lain yang berkewajiban memberikan instruksi, terutama yang memang Tugasnya membersihkan dan merapihkan agar tidak menambah situasi dan kondisi terkesan kumuh ?! Tanya Wartawan.

" Entahlah ! " Jawabnya singkat." (MR)

BOS Bersiap Direkening Sekolah

kontakpublik.id, PANDEGLANG-Program Biaya Oprasional Sekolah (BOS) yang diusung Pemerintah untuk membantu Sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih Optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk Dana kepada sekolah-sekolah baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun Swasta. 

Dana ini digunakan untuk Biaya Operasional Sekolah seperti gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku dan alat tulis, serta keperluan lainnya seperti biaya listrik, air, dan perawatan gedung sekolah dan untuk mendanai belanja Nonpersonalia bagi satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pelaksana Program Wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana tersebut Untuk awal Bulan Pebuari tahun 2024 ini belum dapat di Cairkan, padahal dananya sudah ada di Rekening Masing-masing Sekolah, informasi yang dihimpun Media ini bahwa belum bisa diambil sebelum Pemeriksaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)  BOS Secara Manual di selesaikan. 

Menanggapi hal itu, Kabid Pembinaan SD Disdikpora Pandeglang , Yayat Supriatna,S.Pd, menyampaikan  bahwa Dana BOS Tahun 2024 itu sudah ada di rekening masing-masing Sekolah , dan saat pengambilan nanti pihak  sekolah supaya disesuaikan dengan kebutuhan,  jangan di ambil semuanya , karena akan  mengakibatkan  tidak sesuai dengan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah ( ARKAS )  minimal  3 bulan kedepan.

Tapi bila  pihak sekolah mengambil semua , itu sudah menyalahi aturan karena sekarang penyaluranya hanya dua kali, tetap harus sesuai dengan ARKAS. Jelasnya saat ditemui di sela-sela Kegiatan Rekon tepatnya di Gedung PGRI Kecamat Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.( 26-01-2024)

Dalam penyampainya Ketua Kelompok Kerja  Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Labuan , bahwa   

 kegiatan ini merupakan kegiatan konsumsi  dana BOS Sekolah yang disampaikan oleh Tim Bos Kabupaten Pandeglang, yang mana tujuannya ingin memastikan bahwa sekolah-sekolah kalau untuk tahun anggaran 2024 ini pencairan dana BOS sudah bisa, 

Kemudian juga dari tingkat kabupaten Pandeglang sebagai pengawas mengingatkan agar tercipta dalam menggunakan Anggaran Dana BOS, Indonesia terjadi perubahan dalam menggunakan Anggaran, dalam hal pengambilan maupun dalam pelaporan.

Untuk pengambilan selama 6 bulan ini sebaiknya diatur sesuai dengan penggunaan Dana pada bulan itu apa dalam pelaporan juga tertib kemudian juga kalau misalkan diambil semua ini akan menyisakan saldo yang begitu besar 

Diharapkan dalam Anggaran tahun 2024 ini sekolah-sekolah dalam hal pengambilan Dana BOS diatur sesuai dengan arahan, semua adalah kewenangan kepala sekolah. Ujarnya."  (Ju/Red)

MUSRENBANGDES Sukamaju - Labuan Digelar Dengan Khidmat

kontakpublik.id, PANDEGLANG-Pelaksanaan Musawarah Perencanaan (Musrenbandes) Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Menyusun draf Musrenbang yang materinya bersumber dari hasil Musrenbang Desa . Membuat dan menyampaikan undangan peserta Musrenbang dan  diselenggarakan di  Aula Kantor Desa Sukamaju, Pada Kamis (25-01-2024) berjalan dengan hidmat.

Musrenbangdes yang dimana materi Musrenbang RKP Desa 2024 ini merupakan Implementasi dari Pedoman penyusunan RKPDes Tahun 2024 

Melalui Musrenbangdes, Masyarakat Desa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan Desa, serta merencanakan Program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan Aspirasi mereka.

Adapun hasil dari Musrenbang Desa adalah Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukamaju Tahun 2024 yang selanjutnya akan diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah BPD.

Musrenbang Desa dihadiri oleh Camat Labuan, Kapolsek, Danramil, pendamping Kecamatan Labuan,  beserta Perangkat Desa, BPD beserta anggota, Ketua LPM, Kelian Kelompok, Kader Posyandu, Ketua PKK, PLKB, Ketua Bumdes, Babhinkamtibmas dan Babinsa, Tokoh masyarakat, Kader KPM dan RT / RW

Dengan pembahasan di Musrenbang Desa, diantaranya Musrenbangdes

Pembahasan rancangan RPJM Desa,

Pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa,

Penyusunan dan pelaksanaan RKP Desa oleh Penjabat Kepala Desa,

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa),dan lain sebagainya.

Peran kepala Desa sebagai pemimpin dan fasilitator sangatlah penting dalam menjalankan Musrenbangdes. 

Saat di konfirmasi Media ini , Penjabat Desa Sukamaju Endang Sutamiharja, S.Sos, berharap Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes) dapat memunculkan beberapa kesepakatan dan mufakat. Antara lain daftar skala prioritas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2024," katanya usai Musrenbangdes 

Kemudian daftar skala prioritas kegiatan yang diusulkan ke kecamatan, yang dibiayai melalui APBD kabupaten atau APBD provinsi atau APBN dan pos dana lainnya.

Dia menuturkan, kegiatan ini merupakan agenda yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, dalam rangka tindak lanjut hasil musyawarah Desa yang dilaksanakan pada 25 Januari 2024 dalam menyusun RKPDesa .

Diapun berharap kepada para peserta musrenbangdes dapat duduk bersama dan bermusyawarah bersama-sama. Pungkasnya,"  

(Rudi Bako)

PPS Desa Senangsari - Pagelaran Melantik Sebanyak 74 Anggota KPPS

Kontakpublik.id,PANDEGLANG-Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Senangsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang,Propinsi Banten. secara resmi melantik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemilu tahun 2024 bertempat di Aula kantor Desa setempat, Kamis (25/1/2024).

Untuk Pengambilan sumpah seluruh KPPS se-Desa senangsari dipimpin oleh ketua PPS, dalam acara pelantikan tersebut dihadiri Abdul Azid.S.ip selaku Pj.kepala desa senangsari, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Kelurahan Desa  (PKD) dan seluruh Anggota KPPS.

Anggota PPS Desa Senangsari,yang diwakili Ikna mengatakan kepada kontakpublik.id," acara kegiatan hari ini dalam rangka Pelantikan anggota KPPS sekaligus pengambilan sumpah pada pemilu serentak ditahun 2024 ini, adapun jumlah tempat pemungutan suara (TPS) untuk desa Senangsari  sebanyak 7 TPS, untuk TPS 1 berlokasi dikampung Pangampoan, TPS 2 Kampung pangampoan, TPS 3 Kampung Kadujawer, TPS 4 kampung Kadujawer,TPS 5 kampung Kadudampit, TPS 6 Kampung Kadudampit dan TPS 7 Kampung Kadudampit,dengan total KPPS sebanyak 49 orang dan Linmas 14 orang, dengan daftar pemilih tetap (DPT) sedesa Senangsari sebanyak 2028 pemilih tetap.

Setelah pelantikan, selanjutnya KPPS akan diberi bimbingan teknis (bimtek) tentang pemungutan suara dan penghitungan suara sekaligus pelatihan penggunaan sirekap pemilu 2024 oleh Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Pandeglang dibantu juga oleh PPS masing-masing.

Abdul Azid,S.ip, Pj.kepala desa Senangsari dalam sambutannya mengatakan," kami dari Pemerintahan Desa Senangsari meminta kepada seluruh KPPS yang bertugas pada pemilu 2024 ini, agar menjalankan tugasnya dengan baik sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pihaknya juga menghimbau kepada seluruh penyelenggara baik PPS maupun KPPS untuk ikut serta menjaga kondusifitas desa selama gelaran pemilu 2024.

“Harapan kita semua Pemilu di tahun 2024 ini bisa berjalan aman, damai dan kondusif,kami juga menghimbau agar ketua dan anggota KPPS dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional.

Masih dikatakan Abdul Azis,"peran KPPS sangat penting dalam suksesnya pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024 di kabupaten Pandeglang. Hal itu, karena KPPS bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pemilih di bawah.

“Karenanya, mari kita laksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan yang berlaku demi suksesnya pemilu serentak pada 14 Februari 2024 nanti,” ucapnya."   (Do)

DPW JPMI Banten Mengecam Keras Perbuatan Oknum DPRD Propinsi Banten

Kontakpublik.id,SERANG- Berdasarakan Informasi Pemberitaan yang beredar dengan adanya. Komisi 1 anggota DPRD Provinsi Banten  yang diduga  tidak Profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi nya, terhadap calon komisioner Komisi Informasi (KI) yang sudah lolos seleksi yang dilakukan secara transparan oleh Panitia Seleksi (Panel) yang dibentuk oleh Pemprov Banten sejak tahun 2023 lalu." 

Rabu (24/01/2024) Informasi yang kami himpun, Komisi I DPRD Provinsi Banten hingga saat ini belum menyerahkan hasil uji kelayakan atau fit and proper test 15 orang calon komisioner Komisi Informasi (KI) Banten.

Fikri H Kordinator Wilayah Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia (DPW. JPMI) Provinsi Banten. Angkat bicara kepada kontakpublik.id, kami rasa, dengan adanya kekosongan jabatan Komisi Informasi (KI) Banten sejak dari Bulan Desember 2023 lalu,' 

Menurutnya, dengan adanya seleksi baru maka ini kita nilai dapat memberikan nafas baru untuk masyarakat Provinsi Banten, dalam menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik,"

Fikri juga mengatakan," Maka kami selaku Agent Sosial Control di Provinsi Banten, Pemuda dan Mahasiswa menilai bahwasanya, Komisi I DPRD Provinsi Banten  belum menyerahkan hasil uji kelayakan atau fit and proper test 15 orang calon komisioner Komisi Informasi (KI) Banten. Kami duga ada kongkalikong untuk menggagalkan seorang calon komisioner Komisi Informasi (KI) Banten. 

Kami Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pemuda Mahasiswa  Indonesia (DPW.JPMI) Banten menduga,  KOMISI 1 DPRD PROVINSI Banten ini tidak sehat,  coba kita kaji kembali bahwasanya ini berdampak kepada masyarakat. khususnya masyarakat civil  yang mengajukan penyelesaian sengketa Informasi Publik. Karena menjadi pihak yang paling dirugikan akibat berlarut-larutnya proses seleksi ini. 

lanjut fikri dengan tegas  menyampaikan," dalam hal Proses Uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 1 DPRD Banten. Hal ini jelas menyangkut Pelayanan Publik dan dapat melanggar Undang- undang Pelayanan Publik yakni Undang-Undang 25 Tahun 2009. Tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik." 

Senada dengan Agil Haetami, kordinator wilayah II DPW. JPMI Banten Mengatakan,"  informasi terakhir yang Kami dapatkan dari internal Komisi 1 DPRD Sebenarnya anggota KOMISI I DPRD Provinsi Banten  meminta agar pleno komisi diadakan sebelum masa reses, akan tetapi informasinya mereka kesulitan untuk berkoordinasi dengan Ketua Komisi 1 DPRD PROVINSI BANTEN."katanya

Padahal dari pelaksanaan Fit and  Proper Test di Komisi I DPRD Provinsi Banten dilakukan terakhir tanggal 11 Januari 2024. Jika dihitung sampai dengan tanggal 23 Januari 2024, ada 12 hari kalender untuk melakukan Pleno, akan tetapi hal itu tidak juga dilakukan, bahkan anggotanya saja kesulitan berkoordinasi dengan ketua Komisi. dan jika baru dilakukan pasca masa reses maka dapat dipastikan baru di minggu ke satu atau ke dua baru ada pleno. Maka ini kami rasa begitu ngaret apa yang dilakukan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. 

Maka kami Dewan Wilayah Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia (DPW.JPMI) Banten mengecam hal ini yang kami anggap sengaja dan kami duga ada unsur kepentingan Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten yang dibuat larut. Serta kami akan konsolidasi kan kepada semua elemen masyarakat, pemuda dan Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan lainnya, untuk turun ke Jalan ke Gedung DPRD Provinsi Banten karna kami duga Komisi 1 ugal-ugalan" Tegas Agil Haerami,"   (Do/Es) 

Amira Minta KPU Dan BAWASLU Menjaga Netralitas

kontakpublik.id,PANDEGLANG-

Penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan oleh Masyarakat untuk dapat bersikap Netral dalam Pemilu 2024 ini. Artinya  KPU  harus mensukseskan pemilihan Legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Karena dalam Tahapan pemilu itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negri ini.

Termasuk Bawaslu juga harus menjadi wasit yang baik loh , namun jangan lupa disamping itu ada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sangat penting untuk tetap Netral selama masa kampanye Politik. penting untuk menjaga Integritas dan kepercayaan dalam Proses Demokrasi tentunya. Disamping itu Ada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). 

Rohikmat yang mengaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA) Kabupaten Pandeglang, minta jaga Netralitas penyelenggara Komisi Pemilihan Umum di tingkat KPPS, PTPS  PPK dan Panwaslu. Demikian katanya pada rabu (24-01-2024) di Kantornya

Dirinya mengecam keras , jangan samapai terlibat masuk di grup Tim Kampanye/relawan pemenangan dalam sala satu calon, baik itu Calon DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, atau Calon Presiden. Ungkapnya

Disitu Ada Kode etik penyelnggara KPU dan BAWASLU Kabupaten Pandeglang , jangan dicedrai oleh hal yang sepele karena hanya masuk Grup Whatsapp Tim pemenangan.

Rohikmat juga meminta kepada Ketua KPU dan BAWASLU Pandeglang untuk memastikan penyelenggara PPK, Pawaslu, KPPS dan PTPS tidak masuk Grup Whatshapp Tim Kampanye calon.

Penyelnggara tingkat PPK, Panwaslu, KPPS dan PTPS harus tau dan taat terhadap Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam BAB II soal asas, prinsip, landasan, dan sumpah janji penyelenggara pemilu. Jika ada yang tidak Netral kami tidak akan tinggal diam Tegasnya,"  (Rudi Bako)