dengan problematika, kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.
Dengan begitu munculah Kekuasaan, atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang digunakan untuk memengaruhi orang lain melalui cara berpikir dan perilaku yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemegang kuasa.
Ini melibatkan hubungan antara dua entitas di mana yang satu menjalankan kekuasaan atas yang lain, dasarnya dapat dimulai dari sarana, ruang lingkup, bersifat relatif, dinamis dan kontekstual.
Menilik dalam ilmu politik, kekuasaan adalah produksi sosial dari suatu efek yang menentukan kapasitas, tindakan, keyakinan, atau perilaku aktor yang mana kekuasaan tidak hanya mengacu pada ancaman atau penggunaan kekuatan (paksaan) yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain, namun bisa juga dilakukan melalui cara-cara yang tersebar (seperti institusi).
Inilah dia, Pemilihan kepala daerah (PILKADA) tahun 2024, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota sudah diambang pintu, Pesta Demkorasipun segera tiba, harapan Masyarakat setiap lima tahun sekali, itu sangat menentukan Pemimpin yang membawa pada Kesejarhtraan.
Begini kata ketua Komunitas Pemerhati Pemilu Independen (KPPI) Kabupaten Pandeglang, Rohikmat, pada Selasa (9-7-2024), di kantornya, Dirinya menyampaikan kepada media ini bahwa, Mengingat dinamika politik di Pandeglang yang semaikin riang masuk ketelinga kita, dengan banyaknya probelmatik dibuat oleh penguasa tentu alat-alat yang ada dibirokrasi jadi garda terdepan dalam pempertahankan kekuasaan dalam sekala Daerah, kabupaten pandeglang salah satunya. Sayangnya peran aparatur Sipil Negara menjadi jalan pintas untuk meraih Tahta Kekuasaan dalam setiap pertemuran Pilkada/plPilpres di Indonesia, khusunya di Kabupaten pandeglang.
Harus kita sadari bersama berdemokrasi yang sehat tentu harus dengan mengikuti langkah-langkah sehat yang diatur oleh undang - undang serta aturan lain yang di sah kan oleh pemerintah. Mobilisasi ASN untuk memenangkan pada sala satu pasangan calon adalah cara berpolitik jaman kuno dan menjijikan, sehingga kemapuan berpolitik penguasa dalam mengambil hati rakyat di serahkan kepada onkum² ASN yang secara aturan sudah mengangkangi aturan posisi sebagai pejabat publik.
Melihat mesin politik ASN Kabupaten pandeglang yang diduga sedang beroprasi untuk memengkan salah satu Bakal Calon ( Balon ), tentu sangat di sayangkan tontonan-tontonan basi itu di sajikan kepada hal layak umum (masyarakat), contohnya satu soal kasus kemarin di Kecamatan Menes, dua oknum ASN yang pelanggaranya sudah di laporkan ke KASN oleh Bawaslu, dua pembinaan di tiap kecamatan yang diduga ada muantan mobilisasi ASN untuk mendungung salah satu pasangan calon
Anehnya setiap peserta diduga tidak di bolehkan mengambil gambar atau video dalam acara tersebut, lebih parah lagi handphon peserta di kumpulkan oleh oknum panitia dalam kegiatan tersebut, ketiga yang hari ini masih hangat pesan singkat di grup whatsApp yang beredar di Media Sosial, diduga ditulis ttd oleh oknum Kepala DPKP pandeglang sebagai Koordinator zona Wilayah Serang Raya dan Cilegon.
Maka dalam hal ini Rohikmat ketua KPPI Kabupaten Pandeglang meninta kepada BAWASLU untuk menyelidiki atas beredarnya pesan singkat yang diduga di tulis oleh kepala DPKP Pandeglang dan kami minta kepada Panwas untuk pemperkuat pengawasan di level Kecamatan dan Desa, kami mengajak kepada masyarat untuk ikut mengawal, mengawasi perjalan pilkada 2024 jika ada pelanggaran maka laporkan.
Jangan mengajarkan pada generasi bangsa sesuatu yang tidak baik. "politik yang minim etika" seperti yang terjadi di Pandeglang ini menandakan bahwa oknum ASN itu tidak menghargai regulasi, melakukan pengingkaran terhadap konstitusi dan mencederai Marwah demokrasi, Maka kami mengutuk keras dugaan penggiringan ASN tersebut dan kepada para ASN mari sama-sama melawan, laporkan dan kawal pemilu agar bersih jurdil dan bermartabat. (Rudi Bako)
Editor: Ali Hamzah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar