Relokasi Gedung SDN Pasir Kadu 1 di Bangun Siapa ?

Kontakpublik.id,PANDEGLANG - Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pasir Kadu 1,  akhirnya harus direlokasi kesebuah lahan yang dianggap layak dan pantas untuk keberlangsungan kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlokasi di Kampung Pasir Huni. Desa Pasir Kadu Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Kenyataan itu sesungguhnya diluar perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga ( Disdikpora ) Kabupaten Pandeglang, juga bukan berarti terjadinya konflik Internal di SDN Pasir Kadu 1 itu sendiri, dilansir dari visual you tube, Kejadian itu diakibatkan adanya pengerjaan Mega Proyek Jalan Tol Serang - Panimbang hingga berimbas pada Fasilitas Pendidikan tersebut.

Imbas yang dirasakan itu terjadinya keretakan bagian - bagian Dinding tertentu akibat getaran Alat berat, Bisingnya suara Kendaraan berlalu lalang, termasuk tebaran debu nyaris 24 Jam. Atas hal itu Pemerintah Kabupaten Pandeglang, berkewajiban menyelamatkan keberlangsungan Pendidikan Anak Bangsa, berikut Para Pendidik dalam mentransfer keilmuan.

Pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab  membangun kembali Gedung SDN itu, jika dari Kontraktor, apa nama Benderanya dan seperti apa type Gedungnya, lalu berapa lokal yang dikerjakannya. Dimana Site Plan ditempatkannya.

Kontakpublik.id kesulitan untuk meminta jawaban atas itu, lantaran ketika tiba di lokasi Minggu ( 01/09/24 )  hanya mendapatkan pekerja, berikut beberapa Material yang ada.

" Seharusnya disitu harus ada Papan proyeknya, harus terlihat gambarnya, sehingga terlihat jelas rincian perencanaan mulai dari Volume, Anggaran Biaya, Masa dikerjakan, termasuk Nama Kontraktornya ." Demikian dikatakan warga setempat berinisial Sj. ( MR )

Warga Minta Jembatan Gantung Suka Jaya Segera Diperbaiki

Jacob Ereste : Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia Akan Menjadi Penakar Demokrasi Warga Masyarakat Kita di Daerah

Kontakpublik.id, BANTEN- Fenomena memborong partai dalam mengikuti Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) tahun 2024 terkesan telah menjadi trend baru untuk memenangkan kontestasi dengan hanya menyisakan sedikit partai yang kelimpungan membuat koalisi untuk memenuhi persyaratan mendaftarkan diri bagi seorang calon kandidat yang ingin ikut bertarung dalam pilihan kepala daerah. Gejala terbaru ini tentu saja menarik perhatian banyak orang yang juga banyak ragam bentuk analisanya mulai dari jumlah duit yang harus disediakan sebagai mahar atau konsesi dalam wujud jabatan untuk partai pendukung jika kelak calon yang dijadikan secara keryokan beramai-ramai itu memenangkan pertarungan.

Lha, kalau sudah didukung sejumlah partai itu ternyata hasilnya nihil atau kalah, memang ceritanya bisa menjadi lain. Mulai dari kegaduhan dan tuding menuding dapat menguatkan masalah lain yang bisa saja tak kalah seru ketika menang dan hendak menyusun formasi jabatan yang telah menjadi kesepakatan sebagai konsesi bila kemenangan dalam Pilkada itu mulus diraih seperti yang telah disepakati sebelumnya.

Fenpmen mendukung satu pasangan calon dengan bersama seabrek partai politik yang sepakat berkoalisi memang tidak gampang. Sebab kesepakatan bersama sejumlah partai politik mesti dibuat lebih pasti dan saling terbuka memberi jaminan untuk tidak mengecewakan pihak lain yang menjadi mitra untuk memenangkan Pilkada tersebut.

Masalahnya kemudian yang lebih tersamar wujudnya dalam bentuk apa saja konsesi yang bisa diperoleh dalam dukung mendukung untuk memenangkan proses Pilkada Gubernur atau Bupati maupun Walikota yang berlangsung serentak di sejumlah daerah di Indonesia ini, sekiranya menang atau sebaliknya bila kalah.

Walhasil, ceritanya memang rumit dan ruet, apalagi harus tertulis diatas meterai yang sah, untuk menjaga agar tidak sampai menimbulkan sengketa kelak di kemudian hari yang bisa menimbulkan masalah baru antara partai yang ikut membuat kesepakatan bersama itu untuk memenangkan Pilkada. Sedangkan pada realitasnya justru kalah telak dalam melakukan pertarungan. Sementara kekalahan dalam pertarungan bisa saja tidak pernah diduga sebelumnya, termasuk akibat tersangka yang tidak pernah ada dalam perhitungan.

Pelaksanaan Pilkada serentak untuk sejumlah daerah tingkat I (gubernur) dan bupati serta walikota di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2024 akan menjadi penakar kedewasaan dan kematangan berdemokrasi bagi warga masyarakat Indonesia hari ini dan untuk masa depan.

Tingkat kegaduhan dan persengketaan pun sangat mungkin masih akan mewarnai hingga harus berakhir di pengadilan. Maka itu, suasana harap-harap cemas menjadi semacam demam yang menjangkiti banyak orang yang terlibat langsung atau sekedar menjadi penonton yang cermat mengikuti tahapan Pilkada serentak yang baru pertama kali dilakukan oleh bangsa Indonesia pada Pilkada 2024.

Kecuali itu, dari Pilkada serentak tahun 2024 ini kelak mungkin bisa juga dilihat tingkat kedewasaan -- atau lebih tepatnya kematangan dari warga masyarakat pada suatu daerah dalam melakukan demokrasi -- hingga kelak dapat dijadikan penakar atau semacam penilaian terhadap budaya demokrasi yang berkualitas atau sebaliknya dari masing-masing daerah yang melaksanakan Pilkada Gubernur, Bupati atau Walikota. Dalam konteks ini tentu saja tidak lantas berarti semua harus mulus dan terlaksana secara sempurna. Sebab masing-masing daerah di Indonesia memiliki karakter budaya yang beragam corak warnanya. Karena itu, kelak pasti akan memberi daya tarik tersendiri dalam upaya membangun budaya demokrasi di Indonesia yang masih terus berupaya menemukan formatnya yang lebih baik dan lebih beradab.

Banten, 30 Agustus 2024

[30/8 03.32] Gusti Ratu Aqeela: Jacob Ereste :

*Pilkada Serentak Tahun 2024 Akan Menjadi Penakar Demokrasi Warga Masyarakat Indonesia di Daerah*

Fenomena memborong partai dalam mengikuti Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) tahun 2024 terkesan telah menjadi trend baru untuk memenangkan kontestasi dengan hanya menyisakan sedikit partai yang kelimpungan membuat koalisi untuk memenuhi persyaratan mendaftarkan diri bagi seorang calon kandidat yang ingin ikut bertarung dalam pilihan kepala daerah. Gejala terbaru ini tentu saja menarik perhatian banyak orang yang juga banyak ragam bentuk analisanya mulai dari jumlah duit yang harus disediakan sebagai mahar atau konsesi dalam wujud jabatan untuk partai pendukung jika kelak calon yang dijadikan secara keryokan beramai-ramai itu memenangkan pertarungan.

Lha, kalau sudah didukung sejumlah partai itu ternyata hasilnya nihil atau kalah, memang ceritanya bisa menjadi lain. Mulai dari kegaduhan dan tuding menuding dapat menguatkan masalah lain yang bisa saja tak kalah seru ketika menang dan hendak menyusun formasi jabatan yang telah menjadi kesepakatan sebagai konsesi bila kemenangan dalam Pilkada itu mulus diraih seperti yang telah disepakati sebelumnya.

Fenpmen mendukung satu pasangan calon dengan bersama seabrek partai politik yang sepakat berkoalisi memang tidak gampang. Sebab kesepakatan bersama sejumlah partai politik mesti dibuat lebih pasti dan saling terbuka memberi jaminan untuk tidak mengecewakan pihak lain yang menjadi mitra untuk memenangkan Pilkada tersebut.

Masalahnya kemudian yang lebih tersamar wujudnya dalam bentuk apa saja konsesi yang bisa diperoleh dalam dukung mendukung untuk memenangkan proses Pilkada Gubernur atau Bupati maupun Walikota yang berlangsung serentak di sejumlah daerah di Indonesia ini, sekiranya menang atau sebaliknya bila kalah.

Walhasil, ceritanya memang rumit dan ruet, apalagi harus tertulis diatas meterai yang sah, untuk menjaga agar tidak sampai menimbulkan sengketa kelak di kemudian hari yang bisa menimbulkan masalah baru antara partai yang ikut membuat kesepakatan bersama itu untuk memenangkan Pilkada. Sedangkan pada realitasnya justru kalah telak dalam melakukan pertarungan. Sementara kekalahan dalam pertarungan bisa saja tidak pernah diduga sebelumnya, termasuk akibat tersangka yang tidak pernah ada dalam perhitungan.

Pelaksanaan Pilkada serentak untuk sejumlah daerah tingkat I (gubernur) dan bupati serta walikota di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2024 akan menjadi penakar kedewasaan dan kematangan berdemokrasi bagi warga masyarakat Indonesia hari ini dan untuk masa depan.

Tingkat kegaduhan dan persengketaan pun sangat mungkin masih akan mewarnai hingga harus berakhir di pengadilan. Maka itu, suasana harap-harap cemas menjadi semacam demam yang menjangkiti banyak orang yang terlibat langsung atau sekedar menjadi penonton yang cermat mengikuti tahapan Pilkada serentak yang baru pertama kali dilakukan oleh bangsa Indonesia pada Pilkada 2024.

Kecuali itu, dari Pilkada serentak tahun 2024 ini kelak mungkin bisa juga dilihat tingkat kedewasaan -- atau lebih tepatnya kematangan dari warga masyarakat pada suatu daerah dalam melakukan demokrasi -- hingga kelak dapat dijadikan penakar atau semacam penilaian terhadap budaya demokrasi yang berkualitas atau sebaliknya dari masing-masing daerah yang melaksanakan Pilkada Gubernur, Bupati atau Walikota. Dalam konteks ini tentu saja tidak lantas berarti semua harus mulus dan terlaksana secara sempurna. Sebab masing-masing daerah di Indonesia memiliki karakter budaya yang beragam corak warnanya. Karena itu, kelak pasti akan memberi daya tarik tersendiri dalam upaya membangun budaya demokrasi di Indonesia yang masih terus berupaya menemukan formatnya yang lebih baik dan lebih beradab.(Rudi Bako)

Kemana Arah Maksud Papan Proyek. Terbuka Tapi Tertutup

Kontakpublik.id,PANDEGLANG - Sebuah papan Proyek terpasang tidak jauh dengan Ruang Kelas yang tengah dibongkar. Papan Proyek tersebut bertuliskan beberapa keterangan mulai dari Inti pekerjaan hingga Rambu - rambu keselamatan Kerja. Dicermati dari huruf per huruf, Kalimat per kalimat, Gambar per gambar, cukup detail, cukup komplit.

Sayangnya ya sayangnya dari keterangan yang tertulis, dari Gambar yang tertera, terungkap beberapa pertanyaan, akan tetapi entah siapa yang harus menjawabnya, siapa yang harus memperjelas secara lisan. Adapun Pertanyaan - pertanyaan yang akan disampaikan justeru bersumber dari bahan yang tertera di Papan Proyek itu sendiri.

Salah Satu kalimat tertulis Rehabilitasi sedang / Berat Ruang Sekolah. Pertanyaannya sedang ataukah berat ?!, hal itu jelas membingungkan, akan tetapi kalau Dua - duanya dikerjakan ya sedang ya berat, lalu berapa ruang yang kondisi " Sedang" dikerjakan dan berapa ruang yang kondisi " Berat " dikerjakan. Sebab dari keterangan itu tidak terdapat spesifikasi Ruang yang sedang dikerjakan.

Kemudian merujuk pada Rambu - Rambu Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) contoh kecil ada larangan pekerja tidak boleh Merokok. Bukti terlihat pekerja begitu santai dan Asik menikmati Rokok. Kemudian Jika dipertanyakan. Seperti Site Plan, Kotak P3K, Asuransi pekerja dan lainnya (mengarah pada Material dan fisik Ruang Kelas.Red) pada siapa ? Lantaran hari itu sepertinya diantara pekerja tidak memungkinkan menjawab secara detail, sebagaimana detailnya keterangan dari Papan Proyek.

Hari itu Jum'at (30/8/24) Wartawan pamit pada pekerja, menunda sekian pertanyaan pada situasi yang ada. atas kegiatan di SMPN 1 Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, yang didanai dari Duit Rakyat dengan nilai diatas Satu Milyar. (Dhie / Do).

Bumdes Karya Bersama Desa Kertasana - Pagelaran, Gelar stand di Alun-Alun Pandeglang, Acara Road Show Bus KPK

Kontakpublik.id,PANDEGLANG - Bus KPK hadir selama empat hari mulai tanggal 29 Agustus sampai  1 September 2024 dengan mengusung tema (Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi) dan bekerja sama dengan Bank BJB Cabang Pandeglang, Bus KPK disambut antusias oleh masyarakat di Alun-alun Pandeglang.

"Roadshow Bus KPK ini salah satu tujuannya, melakukan edukasi  koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dan Inspektorat Provinsi Banten sangat mendukung upaya-upaya pencegahan korupsi itu," jumat (30/8/2024).

Pada acara ini Bumdes karya bersama Desa kertasana Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, pasang stand yang bertujuan untuk mengembangkan wirausaha dan  potensi desa yang ada di desa kertasana, agar bisa berkembang sampai ke pasar nasional ataupun internasional. Produk yang di pamerkan pada acara tersebut terdiri dari telor asin, keripik, ikan mas koki," ungkap Haryadi sebagai Direktur Bumdes karya bersama Desa Kertasana.

Untuk produk ikan Mas koki yang di kelola oleh Bumdes karya bersama sudah terjual ke pasar internasional atau di ekspor ke luar negri di Wilayah Eropa,tetapi untuk  ukurannya harus mulai dari ukuran 5-6 cm yang bisa di ekspor.

Pada saat itu juga, stand Bumdes karya bersama juga mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, yaitu ASDA 1 Bapak Doni Hermawan dengan datang langsung ke stand bumdes karya bersama."Pungkasnya. (Do)

Diduga PANWASCAM Menes Abaikan Pengawasan

Kontakpublik.id, PANDEGLANG-Tugas dan fungsi teknis unit kerja yang menggambarkan beban kerja dan spesifikasi unit kerja di lingkungan Bawaslu Pandeglang, Provinsi Banten, diduga abai dalam pengawasan, contohnya membiarkan anggota Partai Politik masuk dalam acara-acara seperti Program Gerakan Sarerea Lulus Sekolah (GSLS) demi kepentingan PILKADA, demikian kata Ketua KPPI Pandeglang, Rohikmat pada, Jum'at (30-8-2024)

Menurutnya, suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Maka secara harfiah pengawasan mempunyai arti segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh - sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya. Jangan sampai ada kesan Bawaslu Pandeglang, bersikap tak peduli di hadapan berbagai kesalahan yang terjadi dilapangan.

Berawal dari mulai hari Rabu, 28 Agustus 2024, Pengurus

KPPI Kabupaten Pandeglang mendampingi pelapor yang berinisial (R), yang Alhamdulilah kami di sambut baik oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

Dalam hal ini Rohikmat, secara langsung mendampingi, sekaligus menyerahkan laporan inisial (R) terkait dugaan Oknum anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) inisial RDS yang diduga hadir dalam kegiatan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah tingkat Kecamatan pada hari selasa, 27 Agustus 2024 di Aula Rapat Gedung Baitul Hamdi berada di Kampung Cibadak, Desa Alaswangi Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang.

Kami dukung dan akan kawal apa yang jadi temuan pelapor, ini bagus harus kita apresiasi masih ada masyarakat pandeglang yang peduli dalam soal-soal mengawasi proses Pillada 2024.

Selanjutnya kami menyesalkan kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang terkesan ada dugaan pembiaran aktivitas yang dilakukan oleh oknum anggota Partai Gerindra hadir di kegiatan Program GSLS, ada dugaan kuat tidak berjalanya tugas dan fungsi poko Panwas Kecamatan yang ada di Kecamatan Menes sehingga dengan laluasa Camat dan sejumlah pegawainya, diduga menghadirkan Oknum Kader Partai Gerindra tersebut.

Pelapor (R) bilang, apa yang menjadi laporan pribadi ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang jadi satu pembahasan serius untuk di bahas dan di tindak lanjuti, agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

Lebih baik melakukan pencegahan di awal sebelum kejadian hal serupa yang di nilai sangat tidak pantas tegasnya, sambil mengakhiri penyampaianya kepada media ini.

Saat dikonfirmasi, Ketua BAWASLU Pandeglang, Febri Setiadi, selalu menghindar dari Awak Media, hingga berita ini ditayangkan, belum ada jawaban yang jelas. (Rudi Bako)

Halang - Halangi Tugas Wartawan,Sudah Siapkah Hadapi Pasal 8 Ayat (1)

Kontakpublik.id,PANDEGLANG - Wartawan tidak diijinkan melakukan peliputan. Wartawan dianggap sama sekali tidak memiliki fungsi. Kejadian fatal itu sempat terjadi Rabu lalu (28/08/24) di Aula Kantor Camat Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Sebelumnya Hari itu Tiga Unit Kendaraan Roda Empat parkir di Halaman Kantor Camat Kecamatan Labuan. Wartawan bertanya pada pekerja Kecamatan ada apa, ada kegiatan apa, dari Instansi mana, dalam rangka apa. Siapa saja yang datang, Siapa saja yang Duduk di Kursi, lalu adakah Narasumbernya , Kemudian Pesertanya dari level mana.

Pekerja Kecamatan menuturkan. " Ada kegiatan Sosialisasi dari PLN, Sepenglihatan Saya yang di Undang hanya Satu Orang dari tiap - tiap Desa sebagian lagi dari pihak Kecamatan bahkan Pak Camat juga ada, tapi dari pihak kepolisian dan Koramil entah ada entah tidak ada, sebab Saya tidak melihat." Jawabnya.

Dari Spanduk yang terpasang di Aula saat itu terbaca sebuah kalimat. Keselamatan ketenaga Listrikan Sosialisasi Penggunaan Mini Circuit Breaker (MCB) & Listrik yang aman bagi Masyarakat. Dibawahnya ada kalimat Agustus 2024. ya hanya Kalimat itu yang terpasang, tanpa dibubuhi Nama Tempat dan penulisan Tanggal pelaksanaan.

Acarapun berlangsung. Terlihat ruangan Aula begitu lengang, beberapa gelintir peserta Duduk dengan posisi berhadap - hadapan dengan sejumlah Petugas dan Narasumber, berikut Camat Kecamatan Labuan. Kursi yang tersedia sebagian besar dibiarkan kosong lantaran sepinya peserta. Bahkan Jumlah yang hadirpun mudah dihitung dengan Jari.

Berdasarkan etika Pers berikut Adab Habluminanas. Wartawan minta ijin untuk meliput kegiatan tersebut, lantaran Sosialisasi itu begitu penting bagi Masyarakat luas, untuk diketahui dan mengetahui tentang bagaimana cara penggunaan MCB dan Listrik yang baik dan yang benar, sehingga tidak lagi terulang sebuah kejadian tragis yang belum itu terjadi, rentetan terbakarnya Rumah penduduk di Dua Lokasi. Antara lain di Desa Tenjo Lahang Kecamatan Jiput dan Desa Caringin Kecamatan Labuan. semuanya diakibatkan konsleting Listrik.

Sayangnya niat baik Wartawan ditolak oleh Salah Satu Tamu ( dikatakan Tamu sehubungan keberadaannya bukanlah pada Institusi tempatnya bekerja. Red ) " Oh tidak bisa Pak ini tertutup. " Jawab Orang yang dihubungi Wartawan cukup Idealis Berbaju PLN.

Kalimat tertutup yang sangat Konyol. Sebab Pintu keluar masuk terbuka, Jendela terbuka, pengeras Suara terdengar , dan peserta bebas keluar masuk tanpa pengawalan Petugas Ketat apalagi bersenjata.

Dari kesimpulan Sosialisasi itu sepertinya Dia sudah siap berhadapan dengan Pasal 8 ayat (1) yang termaktub pada UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

" Tugas dan Profesi Wartawan itu dilindungi oleh Hukum. Jika memang kejadiannya seperti itu Laporkan saja pada APH. " Terang Ketua LSM DPD Gempita Kabupaten Pandeglang M Yaya. (Die / Do)

PLN Indonesia Power UBP Banten 2 Labuan Rayakan HUT RI ke-79 dengan Aksi Donor Darah

Kontakpublik.id,PANDEGLANG - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, PLN Indonesia Power UBP Banten 2 Labuan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama dengan menggelar aksi donor darah. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi bersama Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD PMI) Kabupaten Pandeglang, yang dilaksanakan pada Rabu (28/8/2024).

Melalui kegiatan sosial ini, berhasil terkumpul lebih dari 50 kantong darah yang nantinya akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Antusiasme terlihat jelas dari partisipasi para pegawai dan mitra kerja UBP Banten 2 Labuan, yang dengan semangat kemerdekaan turut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan ini.

Assistant Manager Umum PLN Indonesia Power UBP Banten 2 Labuan, Shandy Helmi Ramadhan menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.

“Dengan semangat kemerdekaan yang masih terasa, kami berharap aksi donor darah ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi sesama. Ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PLN Peduli yang akan terus kami jalankan di masa mendatang,”

Shandy juga mengatakan," PLN Indonesia Power UBP Banten 2 Labuan berkomitmen untuk terus melanjutkan kegiatan sosial serupa sebagai bagian dari peran perusahaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.Setetes darah yang kita dinorkan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.

Shandy juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

"Terima kasih atas antusiasme dan partisipasi semua pihak, mari terus berbagi kebaikan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat," pungkasnya. (Do)

Dede Supriadi Dan Virnie Ismail Resmi Daftar Di KPUD Lebak

Kontakpublik.id, LEBAK- Calon Bupati Lebak H.Dede Supriadi dan Calon wakil bupati Virnie Ismail Kamis (29-08-2024),mendaftar di KPU Kabupaten Lebak diiringi pendukung dan timsesnya.

Tepat jam 16.00 WIB pasangan Calon Bupati Dan Calon wakil bupati Dede- Virnie masuk di gerbang kantor Kpud dan disambut tarian daerah.

Selanjutnya Registrasi daftar tamu sebelum masuk ruangan yang sudah disiapkan Kpud.sebelumnya atau tadi siang dua paslon sudah mendaftar terlebih dahulu.

Iring-iringi Pasangan calon Dede dan Virnie nampak terlihat Dengan partai pengusung serta kelompok seni dan budaya ibu ibu majlis ta'lim,tokoh masyarakat dari berbagai elemen.

Sebagai penutup paslon Bupati Lebak ini mengadakan konfrensi pers dengan menjawab beberapa pertanyaan dari awak Media.

"Ucap Dede" soal Visi misinya Dengan Meningkatkan Kesehatan Dan Menghapus kemiskinan Dengan cara Mendapatkan Pendidikan Gratis Satu keluarga Satu sarjana ."

Dede juga menambahkan akan tetap menjalankan amanah dari masyarakat dan partai pengusungnya yaitu Bekerja semaksimal mungkin untuk kemajuan,kemakmuran dan kesehatan warga Lebak secara keseluruhan tanpa ada pilih kasih atau pengecualian."Ujarnya (Alif/Hamzah)

Peran Aktif ABPEDNAS DPD Banten Dalam Musda I Desa Bersatu Banten

Kontakpublik.id, SERANG- Dalam memperjuangkan Desa maju perlu dukungan semua komponen masyarakat dan stock holder atau yang berkepentingan dalam memajukan Desa di seluruh Indonesia sehingga tujuan akhir desa bisa mandiri.

Delapan organisasi yang berkorelasi dengan desa diantaranya APDESI,ABPEDNAS,AKSI,PRDN,PPDI,KOMPAKDES,ANPEDNAS dan PABPDSI.

Acara Musda tepatnya tanggal 27-28 Agustus di Hotel Horison Ratu Serang kota serang provinsi Banten.Agenda yang awak media peroleh dari keterangan panitia penyelenggara

tanggal 27 Agustus yang dimulai dari jam 19.00 -23.00 pembukaan Musda dilanjutkan dengan sidang pleno pemilihan Pengurus Desa Bersatu,dan tanggal 28 Agustus acara pelantikan pengurus terpilih.

Dewan Pimpinan Daerah Desa Bersatu yang didalamnya terdiri delapan unsur organisi yang ada di provinsi Banten tersebut memilih ketua Dewan pimpinan Daerah Desa Bersatu yang dipilih oleh Majlis Desa( para ketua Delapan organisasi).

sehubungan kandidatnya satu orang maka majlis Desa yang dipimpin oleh ketua purna bakti Kepala Desa provinsi Banten Eli Suhaeli dan salah satu anggota Majlis Desa yaitu dari ABPEDNAS Dpd Nanten E.Jumhana,SH.MH dengan kesepakatan para majlis langsung menetapkan... DENY SOPIANI,SE....sebagai ketua Dewan pimpinan Daerah Bersatu Periode 2024-2029 Provinsi Banten.

musyawarah berakhir ditutup pada pukul 23.00 wib ,peserta istirahat menuju kamar masing masing yang sebelumnya sudah disiapkan di Hotel Horison,sementara Ketua dan pengurus lainnya menyusun struktur organisasi yang dibutuhkan mengingat esok hari dilanjutkan dengan pelantikan oleh pengurus Desa Bersatu Pusat.(alif/Ali hamzah)

Khawatir tercium kah Borok PLN. Wartawan Tabu liput sosialisasi di Aula kantor Camat Labuan.

Kontakpublik.id,PANDEGLANG - Apa maksud sebenarnya Petugas dari PLN saat digelarnya sosialisasi penggunaan Mini Circuit Breaker (MCB) di Aula Kantor Camat Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Tiba - tiba Melarang Wartawan untuk melakukan peliputan tersebut. Sehingga secara tidak langsung sikap yang perlihatkan  mengundang praduga, Takut terbongkarkah borok PLN kalau memang hal itu benar, atau memang ingin menampakkan diri sebagai petugas yang hebat, disiplin, dan idealis. " Sosialisasi tidak bisa diliput . Untuk apa ? " Ucapnya .

Wartawan dibekali Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa Kemerdekaan Pers adalah wujud kedaulatan Rakyat dan menjadikan dasar menciptakan kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Sementara Salah Satu bagian dari Tupoksi Wartawan adalah melakukan Wawancara kepada Narasumber untuk memperoleh data outentik, untuk selanjutnya disampaikan kepada Publik.

Adapun Jika mencermati legalitas PLN. adalah sebuah Perusahaan dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lalu   Negara itu milik siapa ? .

Jika memang keinginan Petugas yang saat itu berperan sebagai penerima peserta Sosialisasi. Meski Hari itu Rabu (28/08/24) peserta sendiri hanya beberapa gelintir dan selebihnya adalah pekerja Kecamatan di Kantor Kecamatan Labuan. Maka otomatis berlaku pasal 18 ayat ( 1 ) dari UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. 

" Laporkan saja jika memang seperti itu. Toh hal itu demi kebenaran dan demi menegakan aturan yang sebenarnya." Terang M Yaya Ketua DPD LSM Gempita Kabupaten Pandeglang. (Die / Dho).

(JADI). Daulat Dewi - Iing. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang.

Kontakpunlik.id,PANDEGLANG - Kirtam Sanjaya. Panglima dari Sebuah komunitas dengan lebel Jaringan Dewi - Iing disingkat "(JADI)"  Memproklamirkan Dewi - Iing dengan diikuti Relawan yang tergabung didalamnya. sebagai Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang. Pernyataan Sikap itu disampaikan langsung dihadapan Paslon, para simpatisan, berikut Tamu kehormatan Rabu lalu (28/08/24), di Restauran dan Hotel S. Rizqi Pandeglang. Sesaat sebelum jadwal  pemberangkatan Paslon menuju Kantor Pemilihan Umum (KPU), guna mendaftarkan diri sebagal peserta, yang siap terlibat langsung pada Bursa Pencalonan di Bulan Nopember mendatang.

Usai Mengucapkan Deklarasi . Kepada Kontakpublik.id,Kirtam menuturkan" Alasan Kami dari Jaringan Dewi - Iing atau (JADI) bukan hanya semata - mata bersifat pragmatis, sebab sebelumnya sudah terkonsep dan terencana secara matang bahwa Paslon itulah yang harus Kami Usung, Kami Pilih, Kami perjuangkan, Kami Daulat." 

" Disamping itu perlu Kita ketahui bahwa Kabupaten Pandeglang yang kerap dijuluki sebagai Kabupaten sarat dengan Marwah Religius, berpenduduk Majemuk, serta tingkat Intelektualitasnya kian cerdas, kritis, dan peka terhadap perkembangan yang terjadi. Maka Paslon yang Kami gadang - gadang memimpin Kabupaten bermotto Berkah itu, Tepatnya adalah Duet Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi."

" Kenapa Kami begitu yakin pada kemampuan Kolaborasi Dewi - Iing." Lanjut Kirtam. Sebab menurut Kirtam dari Talenta Paslon itulah beragam Dinamika bisa terjawab dan bisa diatasi, dengan tetap mengedepankan Kebijakan - kebijakan yang tentunya bermanfaat bagi semua pihak, juga semua Golongan.

Usai melakukan interaksi dengan Wartawan. Panglima Jaringan Dewi - Iing atau (JADI) Kirtam Sanjaya bersama Ribuan relawan dan simpatisan. Pamit menuju KPU Mengawal Paslon yang akan mengisi daftar Tamu sekaligus Daftar diri sebagai Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang. (Do / Dhie).

Ketum Desa Bersatu Lantik Pengurus DPD Banten Masa Bakti 2024 – 2029

Kontakpublik.id, SERANG- Ketua Umum DPP Desa Bersatu, Mochamad Asri Anas secara resmi melantik kepungurusan DPD Desa Bersatu Provinsi Banten untuk masa bakti 2024-2029.

Pelantikan yang dihadiri seluruh organisasi Kepala Desa (OKD) se Provinsi Banten itu, digelar di

Horison Ultima Hotel, Kota Serang, Rabu (28/8/24).

Ketua DPD Desa Bersatu Provinsi Banten terpilih, Deni Nopiana mengungkapkan, bahwa pemilihan Ketua DPD dilakukan dalam Musda yang diikuti oleh delapan organisasi Kepala Desa (OKD) meliputi AKSI, APDESI, PABPDSI, ABPEDNAS, PP-PPDI, KOMPAKDESI, DPN-PPDI, dan PARADE NUSANTARA.

“Pemilihan Ketua DPD dilakukan melalui Musda, dan Banten adalah Provinsi yang ketiga setelah Jawa Barat dan Bengkulu,” kata Deni.

Deni Nopiana pria kelahiran Balaraja, Kabupaten Tangerang ini, mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diamahkan kepada dirinya.

Menurutnya, kebersamaan dan persatuan merupakan kunci kesejahteraan bagi masyarakat dan pemerintah Desa.

“Terimakasih kepada seluruh Kepala Desa dan OKD atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya, ini adalah amanah yang harus kita laksanakan bersama demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat dan pemerintah desa,” ucapnya.

Sementara, Ketua Umum DPP Desa Bersatu, Mochamad Asri Anas menargetkan, pada September 2024 mendatang, DPD Desa Bersatu sudah terbentuk di seluruh Indonesia.

Ia juga menegaskan pentingnya kebersamaan dan bersatunya organisasi desa untuk kemakmuran dan kesejautraan desa dan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Anas juga menekan kepada Pemerintah Provinsi untuk memberikan bantuan anggaran kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Provinsi.

“Saya tekankan agar ada bantuan khusus keuangan bagi desa dari APBD Provinsi minimal Rp.300 juta yang peruntukannya diatur dalam Juklak dan Juknis Gubernur,” ungkapnya. (Ali Hamzah/Alifudin)

Partai Garuda Iringi Dewi-Iing Daftar Pilkada 2024 Ke KPU, di Ikuti Ribuan Relawan

Kontakpublik.id,PANDEGLANG -  Partai Garuda DPC Pandeglang yang di ketuai Dede Abdurrahman.SE, mengantarkan pasangan Dewi-Iing mendaftarkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rabu (28/08/2024) di KPU Pandeglang,dengan masa yang membludak dari berbagai pengusung partai dan para relawan ikut juga membanjiri area KPUD Pandeglang.

Partai Garuda sendiri membawa sebagian PAC yang ada di Kabupaten Pandeglang, Dengan jumlah kurang lebih 70 anggota ikut mendampingi ketuanya.

Ketua DPC Partai Garuda Dede Abdurrahman mengatakan," jika pihaknya akan selalu optimis dengan dukungan terhadap Dewi-Iing," Allhamdulillah hari ini kami kawal ibu Dewi beserta bapak Iing untuk mendaftarkan diri ke KPU, untuk menjadi Bupati dan wakil Bupati," ungkap Dede Abdurrahman kepada wartawan.

Masih dikatakan Dede Abdurrahman, partainya akan maksimal berikan dukungan yang terbaik," kami dari pengurus sampai ke tingkat ranting akan siap maksimal, guna memenangkan ibu Dewi dan Iing," terangnya.

Dalam pantauan wartawan, hampir mencapai ribuan masa tumpah di area halaman KPU sampai jalan mulai masuk area Cikupa Pandeglang," yaa kita sudah lihat, berapa ratus masa yang datang guna mengiringi Bu Dewi dan Pak Iing, baik dari partai pengusung dan relawan, intinya kami yakin mereka juga punya akar rumput," tutur Dede Abdurrahman.

Pasangan Dewi-Iing, juga di dampingi oleh calon wakil Gubernur H.Dimyati Natakusuma dan para tokoh Agama.

Hal lain juga di katakan oleh Hari, selaku ketua pemenangan PARTAI GARUDA di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Partai Garuda," kami mungkin bersama rekan rekan di (KIM) akan semaksimal mungkin untuk memenangkan pasangan Ibu Dewi dan Pak Iing, kami masing masing partai pengusung yang ada di (KIM), memiliki strategi semua," ujar Hari kepada wartawan.

Menurut Hari, pihaknya akan komitmen untuk menjadikan pasangan Dewi-Iing jadi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang,kami disini khususnya partai garuda, akan komitmen, dan begitu juga rekan rekan yang ada di Koalisi Indonesia Maju (KIM)," ungkap Hari. (Do)

Patut dipertanyakan. PLN Gelar Sosialisasi di Kantor Camat Labuan Sepi Peserta.

Kontakpublik.id,PANDEGLANG - Sebuah Spanduk terpasang dengan bertuliskan Keselamatan Ketenagakerjaan. Sosialisasi Penggunaan Mini Circuit Breaker (MCB) & Listrik yang aman bagi Masyarakat. Kemudian dibawahnya tertera kalimat Agustus 2024.

Kalimat Agustus 2024 jika dicermati ternyata tidak diperjelas soal Tempat dan Tanggal, atau mungkin hal itu sengaja tidak dicantumkan atau mungkin pula merupakan bagian Internal dari Institusi Milik BUMN tersebut .

Dari suasana Ruangan Sosialisasi yang digelar di Aula Kantor Camat Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Rabu (28/08/24) seperti terlihat dari Photo yang dijepret rekan Wartawan, Jumlah Peserta yang hadir  bisa dihitung dengan jari, bahkan Peserta yang hadir di Hari itu  sebagian dari Pekerja Kecamatan Labuan.

Durasi Sosialisasi begitu singkat. Kurang lebih pukul 11.00 Wib Peserta sudah dibagi - bagi Amplop dengan isi Uang Tunai Rp 100.000.- terdiri dari Dua pecahan @ Rp 50.000.- ditambah Air mineral ukuran Satu Gelas, Seiris Roti, Sebungkus Lempis, dan sepotong kue.

Ironis lagi, Wartawan dilarang melakukan peliputan oleh Mr X, yang mungkin ditugaskan oleh Institusi itu sebagai penyedia catatan daftar Hadir. " Tidak boleh dipublikasi untuk apa ? " Ujarnya cukup idealis, tanpa mengejawantahkan akurasi alasan sebuah kegiatan.

Salah Satu Staf dari Desa ( Nama dan Desanya ada dikantong Wartawan.) ketika ditanya kenapa tidak ikut Sosialisasi. " Mau ikut bagaimana Pak . Yang diundangnya juga cuma Satu Orang. Jadi hanya itu yang Hadir ." Tukasnya.

Camat Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Yayat Hidayat SKM, mempertanyakan siapa sosok yang melarang dilakukannya peliputan di Acara itu. Dan Wartawanpun langsung share Photo seseorang yang mengatakan, tidak di ijinkannya Wartawan menjalankan Tupoksi dan Profesi. Luar Biasa... Mungkinkah dikhawatirkan timbul Praduga ?. / Bersambung.  (Die/Dho).

Pasangan Calon Bupati Fitron Dan Diana Resmi Daftar Ke KPU

Kontakpublik.id, PANDEGLANG- Pasanganan Calon Bupati Dan Calon wakil Bupati (cabup Dan cawabup) Kabupaten Pandeglang H.Fitron Nur Ikhsan Dan H.Diana Jayabaya

Resmi Mendaftar diri Ke KPU Pandeglang

Pada Rabu(28-08-2024).

Pasangan Fitron-Diana diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Nunung Nurazizah didampingi jajaran Komisioner KPU.

Setelah diterima di Halaman Kantor KPU Pandeglang, pasangan Fitron-Diana bersama tim dari partai pengusung memasuki Aula untuk memulai proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang periode 2024-2029.

sebanyak 8 partai Politik yang menjadi mengusung dua pasangan ini, yakni partai Golkar, PDI-P, PPP, PKN, Gelora, Perindo, partai Umat dan partai Buruh

Hari ini sudah menyerahkan berkas pendaftaran, dan Alhamdulillah dinyatakan lengkap dan mohon do'a besok rencananya kami akan melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan,ucap Fitron".

Dan Kami mengapresiasi kepada seluruh Ketua Umum dan Sekjen partai-partai pengusung kami yang Alhamdulillah sudah membantu kami dengan sangat optimal. Sehingga hari ini bisa lancar kelengkapan persyaratan kami, dinyatakan lengkap, ungkap Fitron".

Menurut Fitron, hadirnya 2 pasangan dari jalur perseorangan akan memberikan warna baru dan memberikan banyak pilihan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin mereka. Meski demikian, dirinya mengaku tidak gentar dengan pasangan lain karena sudah unggul berdasarkan hasil survei.tutupnya

(Ali Hamzah /Alifudin)

Ternyata Sosialisasi MCB di Aula Kantor Camat Labuan tertutup untuk Pers. Ada apa ?

Kontakpublik.id,PANDEGLANG - Rabu (28/08/24) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Menggelar Sosialisasi Mini Circuit Breaker (MCB). Di Aula Kantor Camat Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. jika dicermati ruangan yang berkapasitas Minimal 50 Orang, diprediksi yang hadir dibawah 30 Peserta, hal tersebut nampak jelas, Ruangan terlihat begitu lengang, berikut Kursi Duduk banyak yang tidak difungsikan. Sebagaimana Photo yang dilansir dari rekan Wartawan.

Umumnya Peserta yang Duduk saat itu  sebagian adalah Pekerja dari Kantor Kecamatan Labuan, sementara sebagian lagi adalah aparatur Pemerintahan dari Desa masing - masing. Dan Kecamatan Labuan sendiri membawai Sembilan Desa, seperti Desa Ranca Tuereup, Desa Sukamaju, Desa Kalang Anyar, Desa Labuan, Desa Cigondang, Desa Teluk, Desa Caringin, Desa Banyu Biru dan Desa Banyu Mekar.

Ketika Acara berlangsung. Seseorang ( sebut saja Mr X ) bagian dari pihak penyelenggara Sosialisasi, tidak mengijinkan kegiatan yang sedang berlangsung itu diliput Wartawan. " Tidak boleh dipublikasi untuk apa ? "  ujarnya sarat dengan nada Idealis tanpa memberikan keterangan kenapa ? ada apa ? Seperti apa ? Memangnya kenapa ?. Padahal profesi Wartawan adalah berkewajiban menggali Informasi secara akurat dan relevan, baik melalui riset, Wawancara, Observasi, Investigasi data dan fakta.

PLN sendiri sekalipun tercover Persero. Akan tetapi secara d' Fakto legalitasnya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pertanyaannya siapa pemilik Negara itu ? Apakah dengan tidak di ijinkannya Wartawan melakukan liputan, akan memanen Praduga ?.

" Lumayan Seratus Ribu " Ujar peserta yang setengah Waktu mengikuti Sosialisasi seraya menikmati Snack. / Bersambung . (Die/Do)

Aneh. Ada Apa ? Wartawan Tidak di ijinkan Liput Sosialisasi MCB

Kontakpublik.id,PANDEGLANG - Ada apa ? Ketika Kontak Publik akan meliput kegiatan sosialisasi Mini Circuit Breaker (MCB) di Aula Kantor Camat Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Rabu 

(28/08/24) Seseorang dari pihak penyelenggara yang mungkin ditugaskan di Bangku Pertama, menerima Peserta keluar masuk ruangan, sekaligus menghadapi Buku bertuliskan daftar hadir. bertanya kepada Kontak Publik soal kehadirannya ditempat itu. Wartawan pun menjawab bahwa predikatnya adalah Pers, bukan dari utusan atau Penduduk atau bagian dari Pemerintahan suatu Desa di Kecamatan Labuan.

Selang beberapa detik kemudian, berdasarkan etika profesi yang disandang. Wartawan memohon ijin untuk mempublikasikan sosialisasi yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara ( PLN ) Milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pers. Bahwa Pers bertugas Menulis, Menganalisa, dan melaporkan suatu peristiwa kepada Khalayak.

Orang yang ditanya Kontak Publik malah bersikap kontras artinya secara langsung tidak mengijinkan, Jika Sosialisasi itu diliput oleh Pers. Dengan beralasan Kegiatan itu sifatnya tertutup.

Jika tertutup kenapa tidak dipasang Huruf diatas Pintu Masuk dengan Kalimat " RAPAT / MUSYAWARAH / PERTEMUAN / DISKUSI / TERTUTUP UNTUK WARTAWAN." Sebab Ketika kalimat itu terpasang, sudah pasti Wartawan akan menghormati, akan menghargai, akan mematuhi apa yang disampaikan dari Kalimat itu.

Bukti yang terlihat, suasana Sosialisasi di Aula menggunakan pengeras suara, Pintu keluar masuk cukup terbuka, Beberapa Pintu Jendela terbuka, Orang berlalu lalang keluar dan masuk secara bebas. Tidak ada pengawalan ketat, tidak ada Aparat Penegak Hukum yang diperankan sebagai Garda terdepan.

Adapun apa ini ? Tidak bolehkah diketahui olah Konsumen pengguna Listrik yang tidak hadir dari Acara itu ? Tidak bolehkah dipublikasi dan diketahui Masyarakat luas ? Apakah atas kejadian itu akan timbul sebuah Praduga ?

Laporan ini akan dijadikan bahan selanjutnya, sebelum membahas pada persoalan Pers soal Undang - Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. / Bersambung . (Die/Do)

Saat Melakukan Pendaftaran Dewi- Iing ke KPU, Tim Siapkan Makanan Gratis Bagi Masyarakat

Kontakoublik.id,PANDEGLANG- Pasangan bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati Kabupaten Pandeglang pada Pilkada 2024, Rd Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi memutuskan untuk daftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang pada Rabu (28/82024) sekitar pukul 13.30 WIB.

Tim pasangan Dewi-Iing juga akan menyiapkan makanan kuliner produk UMKM gratis bagi masyarakat di daerah Cikupa, dan juga peragaan kesenian tradisional.

Saat pendaftaran pasangan balon bupati dan wakil bupati Pandeglang Rd Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi akan dikawal oleh 8 partai politik pengusung dan pendukung dalam Koalisi Pandeglang Maju (KPM).

Sebab, selain dikawal oleh 8 parpol, pasangan bakal calon Dewi dan Iing juga akan diantar oleh masyarakat, relawan, simpatisan dan jaringan serta para anggota dewan dari partai koalisi.

Salah satu uru bicara paslon Dewi dan Iing, Iin Muhlisin mengatakan, akan melakukan titik kumpul di Rumah Makan Rizki, dan dilanjut ke mesjid agung salat berjamaah dan menggelar istigosah.

"Nanti, sebelum ke KPU akan menggelar deklarasi dilanjut ke mesjid agung sebelum berangkat ke KPU," katanya.

Sementara itu juru bicara Dewi dan Iing lainnya , Ari Supriadi menyatakan bahwa paslon Dewi dan Iing siap untuk daftar ke KPU.

"Iya paslon Dewi dan Iing akan mengenakan pakaian berwarna putih, dan tim sukses nanti pakaiannya menyesuaikan ," katanya. (Do)

Silaturahmi IKADES Kecamatan Bojong Disambut Baik Wartawan

Kontakpublik.id, PANDEGLANG-Ikades gelar Silaturahmi dan ramah tamah dengan Insan Pers, pada selasa (27-8-2024), di Kantor Desa

Citumenggung. Kecamatan Bojong , Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Pada kesempatan ini Ikades memberikan tali asih berupa Uang saku untuk biaya Oprasiinal di lapangan, kepada sejumlah wartawan dan admin medsos dari berbagai Media, baik cetak maupun elektronik, Paguyuban Pewarta dan Paguyuban Media Sosial Kabupaten.

Dalam sambutannya Ketua APDESI Kecamatan Bojong,

Yayan Ruhban, dihadapan insan pers, disampaikannya, bahwa acara undangan ini tak lain untuk menjalin silaturahmi dan sinergitas antara insan pers atau wartawan wartawati yang berada di Kabupaten Pandeglang.

Guna untuk bersilaturahmi dengan kami para Kepala Desa yang berada di Kecamatan Bojong, tetapi saya mohon maaf karena masih ada dua kepala desa yang belum bisa menghadiri acara ini,yakni PJs kepala desa geredug, PJs desa bojong, yang mungkin tengah berhalangan. Kami harap kedepan rekan-rekan media dan Pemerintahan Desa di Kecamatan Bojong dapat terjalin dengan baik. Katanya

Menanggapi hal itu, Wartawan Junior biasa dipanggil Rudi Bako, menyebut, bahwa acara Silaturahmi sangat baik, sebab memiliki nilai pahala yang besar. Dengan silaturahmi tentu akan dilapangkan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari dan Muslim, Barangsiapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Jelasnya

Dengan demikian , seseorang akan semakin terbuka kesempatannya, menjalin usaha-usaha yang berkait dengan promosi nama baik, karir dan pendapatan seseorang. Dalam hal ini maka silaturahim di lingkungan kerja menjadi sangat penting

Selain dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, silaturahmi juga dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama. Dorongan untuk saling memaafkan dengan tetap bersilaturahmi bisa membuat hubungan menjadi harmonis.

Maka dengan itu kami sangat mengapresiasi niat baik IKADES Kecamatan Bojong, semoga Jalinan silaturahmi ini tetap terjaga. Sambil menutup wawancaranya. (Devi/Suharyami)

Dewi-Iing Didukung Delapan Parpol, Siap Daftar ke KPU Besok

Kontakpublik.id,PANDEGLANG - Bakal calon bupati dan wakil bupati Pandeglang Rd Dewi Setiani-Iing Andri Supriadi yang di dukung delapan Parpol diantaranya partai Gerindra, Demokrat, PKS, PKB, Nasdem, PAN, PSI dan Garuda pada Pilkada 2024 siap mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang, Rabu (28/8/2024).

TB Nuruzaman Juru bicara (Jubir) balon bupati Pandeglang Rd Dewi Setiani- Iing Andri Supriadi membenarkan terkait rencana pendaftaran tersebut.

"Ia, insya Allah Rabu 28 Agustus 2024 kita mendaftar ke KPU," kata Tb Nuruzaman, Selasa (27/8/2024).

Untuk itu, kata dia, pihaknya memohon maaf dan doanya agar kegiatan pendaftaran tersebut bisa berjalan dengan lancar.

"Kami mohon doa dan meminta maaf kepada masyarakat, apabila nanti terganggu dengan masa yang kami bawa. Kalo jumlah masa kami tidak bisa memperkirakan sedikit atau banyak, yang jelas siapapun yang ingin menghantarkan kami daftar ke kpu sangat dipersilahkan," ujarnya.(Do)

Uday-Pujiyanto Medaftar ke KPUD Pandeglang

Kontakpublik.id, PANDEGLANG- Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan Uday Suhada-Pujiyanto secara resmi mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Pandeglang.

Pasangan Uday-Pujiyanto kompak mengenakan kemeja warna putih dan mendapatkan pengawalan dari puluhan relawan Uday-Puji.

Bakal Calon Bupati Pandeglang Uday-Suhada mengucapkan rasa syukur karena proses pencalonannya berjalan lancar.

“Terutama bakal calon Perseorangan itu sudah dimulai sejak Mei 2024. Jadi, kalau tanpa pasangan kami, KPU baru memulainya hari ini,” katanya di Kantor KPU Kabupaten Pandeglang, Selasa( 27-08-2024).

Dalam kesempatan itu, Uday mengingat perkataan Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Nunung Nurazizah yang mengatakan untung ada pasangan calon Perseorangan.

“Alhamdulillah, sampai dengan hari ini atas ridho Allah SWT. Saya Uday Suhada dan bakal calon Wakil Bupati Pandeglang Haji Pujiyanto ada di tempat ini dalam rangka memenuhi tahapan selanjutnya, yakni pendaftaran di KPU Kabupaten Pandeglang,” katanya.

Uday tidak lupa, mengucapkan terima kasih kepada para pegawai KPU dan Bawaslu Pandeglang.

“Termasuk para relawan Uday-Puji yang selama ini gigih memperjuangkan pasangan Uday-Pujiyanto. Wancina babarengan ngabangun Pandeglang,” katanya.

Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Nunung Nurazizah mengatakan, KPU Kabupaten Pandeglang telah menetapkan dua pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang dari jalur perseorangan.

“Hari ini, hari pertama dan pasangan Pak Uday-Puji pendaftar pertama. Kami sangat bersyukur setidaknya apa yang kami siapkan ada yang menggunakan,” ungkapnya

Terutama untuk jalur independen ini telah ditetapkan dua pasangan calon dan salah satu di antaranya sudah datang mendahului.

“Sebagai refleksi dari PKPU Nomor 2 tahun 2024 mengenai tahapan masa pencalonan perseorangan memang cukup panjang,” katanya

Dalam sambutannya calon perseorangan Uday Suhada didepan para pedukungnya menyampaikan salah satu visi misinya yaitu mau menghapus pergub tentang retribusi kesehatan dan praktek terder siluman,disamping itu ia akan menindak tegas dengan memberhentikan tanpa syarat bagi aparatur dibawahnya yang melakukan tindakan tidak elegan.ucapnya

(Ali Hamzah/Alifudin)

DPMPD Pandeglang Menggelar Pembinaan Tingkatkan Pemahaman Tupoksi RT/RW di Kecamatan Labuan

Kontakpublik.id,PANDEGLANG -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, menggelar kegiatan Pembinaan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), dalam rangka meningkatkan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang berada di Kecamatan Labuan, hadir pada kesempatan tersebut,Bupati Pandeglang Irna Narulita selaku Narasumber, kegiatan tersebut di gelar di Aula SMPN 2 Labuan  Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Selasa (27/8/2024)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan  Desa (DPMPD) Muslim Taufik M,Pd  mengatakan,' tujuan diselenggarakannya pembinaan ini guna memberikan pemahaman tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang ada pada Ketua RT maupun Ketua RW.

"Untuk mengingatkan kepada tokoh masyarakat akan pentingnya administrasi, kebersihan lingkungan, keamanan lingkungan dan Tupoksi mereka selaku ketua RT/RW, serta bisa mendekatkan diri dengan masyarakat itu sendiri," ujarnya.

Muslim Taufik berpesan, kepada RT/RW agar selalu mengadakan kegiatan musyawarah, saling bergotong royong kepada masyarakat dan dapat melaksanakan tugas maupun tanggung jawab sebagai RT/RW.

"Ya, pesan saya kepada RT/RW, untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat, adakan lagi musyawarah dan gotong royong dengan masyarakat, sehingga aspirasi dari pada masyarakat itu bisa terakomodir segera," katanya.

Dirinya berharap dengan diadakannya kegiatan pembinaan ini, para Ketua RT dan RW dapat melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya terhadap masyarakat.

"Harapan kami justru selain dari administrasinya yang bagus, mereka juga bisa dekat dengan masyarakat dan tentunya menjadi lebih baik lagi dalam hal pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.

Sementara itu, Camat Kecamatan Labuan Yayat Hidayat mengapresiasi dengan adanya pembinaan yang diadakan oleh DPMPD Pandeglang, bagi RT dan RW yang ada di wilayahnya.

"Saya mengapresiasi DPMPD yang sudah memberikan pembinaan terhadap RT/RW yang ada di Kecamatan Labuan, untuk lebih baik lagi ke depannya," tutur Yayat Hidayat. (Do)

Deklarasi Damai Pilkada 2024, Di Laksanakan Jajaran Pemerintah, Ormas Dan Masyarakat Kecamatan Pulosari.

Kontakpublik.id,PANDEGLANG -  Guna mensukseskan Pilkada serempak, Jajaran Polsek dan Pemerintah Kecamatan Berserta Organisasi Kemasyarakatan, melaksanakan deklarasi damai di lingkungan Kecamatan.

Acara tersebut juga di pimpin langsung oleh Kapolsek Pulosari Iptu. Aap Ahmad Safei selaku kapolsek Pulosari.

Menurut Iptu. Aap Ahmad Safei, dalam acara tersebut mengatakan," dalam acara ini mari kita sukseskan pilkada damai ini, menyatukan perbedaan, biarpun pilihan berbeda, tapi persaudaraan selalu di jalin, sesuai dengan moto kita dulur sehati, dan juga nyandang Komara," kata Kapolsek Pulosari.

Hal yang sama juga di ucapkan oleh Camat kecamatan Pulosari H.Gimas Rahadian dalam sambutannya menjelaskan," dalam hal ini, kita katakan sepakat dan kawal proses Pilkada ini, dengan damai, biar pilihan masyarakat beda jangan jadikan permasalahan, kita jadikan kebersamaan guna menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Pulosari," ucap H.Gimas Rhadyan.

Lain sisi, Yandri selaku ketua PPK kecamatan Pulosari juga mengapresiasi kegiatan tersebut," kami selaku PPK kecamatan sangat apresiatif kepada kapolsek Pulosari yang mempelopori kegiatan ini, mari kita jung jung tinggi satu persatuan warga. Dan juga kami meminta agar kita ikut partisipasi dalam pencoblosan," ungkap Yandri.

Panwas kecamatan juga ikut mengatakan," dalam hal ini kami, meminta kepada seluruh masyarakat, agar bisa jurdil dalam pelaksanaan pencoblosan," ujarnya. (Do)

Jacob Ereste : Tragika Raja Yang Zalim Penindas dan Memeras Rakyat

Kontakpublik.id, BANTEN- Tragika kematian para raja-raja dan ratu yang ditawur oleh rakyatnya sendiri lantaran perlakuannya yang semena-mena, zalim, despotik, memeras dan menindas sehingga kemarahan rakyat tidak lagi dapat ditahan, tidak sedikit akhirnya sang raja maupun ratu terpaksa digiring ke tiang gantungan atau pisau guillotine yang untuk memancung lehernya.

Kisah kelam Raja Louis XVI yang menandai kesuksesan volusin Perancis tercatat pada 21 Januari 1793 silam. Revolusi yang sukses dan pantas menjadi rujukan banyak Negera di dunia khusus Eropa juga menandai peralihan bentuk negara monarki menjadi republik. Maka sungguh naib ketika hari ini tiba-tiba muncul negara yang sudah menjadi republik hendak kembali menjadikan negara monarki, seperti di negeri konoha yang sudah sering disebut banyak orang dan karena telah menimbulkan keresahan.

Sementara kerajaan di Nusantara yang telah sangat besar jasanya membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, justru diabaikan, tidak diberi peran untuk menjaga dan memajukan negara republik yang dibangun dari sikap ugahari para Raja dan Sultan maupun Ratu sebagai penguasa sebelum Indonesia merdeka. Karena itu, peran dan fungsi masyarakat keraton dan adat di Nusantara sepantasnya hari ini dijadikan pusat pengembangan peradaban, setidaknya atas keikhlasan serta kerelaan masyarakat keraton maupun masyarakat adat memberikan semua hak kekuasaan dan otoritasnya terhadap wilayah atau ulayat hingga kekayaan miliki mereka demi dan untuk tegaknya Republik Indonesia yang bersatu serta berdaulat agar tidak lagi menjadi bancaan bangsa asing.

Kutukan dan eksekusi mati Raja Perancis dari dinasty Bourbon karena dinilai telah khianat pada keberpihakannya untuk rakyat, pantas dipenggal dan patut menjadi pelajaran yang baik bagi para penguasa yang masih bernafsu untuk menjadikan republik ini kerajaan seperti yang dipertontonkan pada hari ini dengan memposisikan anak dan menantu untuk mengangkangi posisi tertentu dalam pemerintahan yang sudah disepakati untuk dikelola dalam sistem negara republik, hujan monarki.

Raja Louis XVI dipenggal kepalanya karena khianat pada amanah rakyat yang memang tidak tertulis. Tapi untuk negara yang dikelola dalam model republik telah jelas tata kelolanya agar tidak dilakukan sekehendak hati, sesuai selera dan keinginan sendiri. Itulah sebabnya Dewan Perwakilan Rakyat yang kini sudah tidak lagi mau menyuarakan suara rakyat ikut didesak untuk segera dibubarkan, karena hanya bisa melahap uang rakyat yang dikelola oleh negara secara serampangan dan justru membuat penderitaan rakyat semakin berat.

Rakyat Perancis yang menyaksikan pengkhianatan Raja Louis XVI itu melalui harga bahan pangan yang selangit, jumlah pengangguran makin bertambah, hasil panen petani menjadi tidak berarti karena dibanjiri produksi impor hingga semua bentuk usaha menjadi tersendat sampai UMKM nelangsa dan merana seperti yang terjadi dimana-mana di Indonesia.

Kondisi masyarakat Perancis pun ketika itu yang dimulai dari penangkapan Raja Louis XVI pada 10 Agustus 1792 saat dia berusaha kabur bersama keluarganya hingga Louis XVI serta permaisurinya Antoinette dilempar ke dalam benteng kuno sebagai penjara selama satu tahun. Dan pengkhianatan yang dia lakukan dikenakan hukuman mati yang setimpal lewat gunting raksasa guillotine disaksikan secara terbuka bagi seluruh rakyat. Pasal pelanggaran yang dilakukan Louis XVI pun diantaranya adalah memperkaya diri dengan hutang negara yang bejibun. Akibatnya ekonomi rakyat ambruk dan jeblok. Sementara dia dan keluarga serta para kroninya berpoya-poya dengan duit rakyat dan beban hutang yang kelak harus dibayar pula oleh rakyat. Itulah sebabnya tradisi reshuffle juga terjadi seperti yang bisikan disuntik permaisuri Antoinette pada 1776 hingga Menteri Ekonomi Perancis jadi digantikan oleh Jacques Necker yang akhirnya tidak mampu bertahan pada 1789 mengundurkan diri dari jabatannya yang empuk dan gurih itu. Tapi, tingkat inflasi yang gawat -- hingga 50 persen -- akibat dana negara yang terus dihambat, termasuk untuk perang membuat kekacauan semakin tidak terkendalikan di wilayah kekuasaan yang dikelola secara serampangan itu. Meski saat yang gawat itu Perancis masih membentuk States General -- seperti DPR di Indonesia dan Majelis Nasional setara MPR tapi semua tetap magel, ibarat obat yang terlambat diberikan kepada orang yang sudah sekarat.

Jadi masalah hutang kerajaan yang terus menggunung itu dan inflasi gila-gilaan berlangsung, sungguh sangat celaka akibatnya bagi penguasa tetap abai. Begitulah Historis yang tentang Koning Lodewijk XVI Word in Parijs onthord (1793) mengungkap tentang kegeraman rakyat melakukan protes yang berujung pada revolusi Perancis dengan penyerbuan Penjara Bastille. Meski usaha pembunuhan terhadap Antoinette gagal, bentuk negara monarki Perancis mampu dijadikan republik pada 21 September 1791.

Jadi, birahi Indonesia untuk dijadikan negeri monarki justru artinya mundur tiga abad dari peradaban manusia di bumi. Padahal, kata Albert Camus, betapa mahal revolusioner harus dibangun jadi republik, diantaranya harus ditebus oleh penggalan kepala sang raja. Padahal, Louis XVI sebelumnya telah diyakini sebagai Tuhan oleh rakyatnya. Toh, kepalanya jatuh menggelinding, seperti yang dipungut oleh seseorang lalu mengangkatnya tinggi-tinggi seraya untuk meyakinkan bahwa kepala manusia yang mengaku Tuhan itu telah selesai riwayatnya. Bahkan sang istrinya pun, beberapa waktu kemudian menyusul dipenggal juga lehernya dengan cara yang sama.

Seorang kawan penulis sepontan menyela saat tulisan ini sedang dibuat. Dia tidak bisa membayangkan bila kejadian serupa itu dilakukan Tugu Monas, Jakarta. Tempat mereka biasa melakukan aksi dan unjuk rasa untuk menyampaikan beragam masalah. Dan tugu Monas itu selalu setia melihat dan mendengarkan suara rakyat yang menyampaikan beragam masalah yang menghimpit hidup sehari-hari sambil menahan lapar karena sejak pagi hingga menjelang sore belum ada yang bisa makan.(Rudi Bako)

Aliansi Mahasiswa Untuk Reformasi (AMR) Gerudug Gedung DPRD Pandeglang

Kontakpublik.id,PANDEGLANG - KUMALA, Forum BEM Pandeglang dan KUMANDANG bersatu menjadi Aliansi Mahasiswa Untuk Reformasi (AMR) untuk Aksi Demonstrasi di depan Kantor Sekda dan Gedung DPRD Pandeglang (Senin, 26-08-2024)

Aksi itu merupakan Aksi Jilid 2 setelah Aksi Jilid 1 mereka lakukan pada tanggal 16 Agustus 2024 di Sekda dan Tugu Jam Pandeglang. Aksi kali ini mereka membawakan Tema “Menagih Janji Manis dan Evaluasi Kinerja Bupati Pandeglang Selama 2 Periode” 

Mereka mengkritik persoalan yang diakibatkan dari landainya penanganan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Pandeglang, mulai dari persoalan Insfrastruktur, Persoalan Badan Anggaran (Banggar), Persoalan Pendidikan, Persoalan Pemotongan TPP PNS, Persoalan Kenaikan Retribusi Kesehatan dan lainnya

Terdapat 2 titik Aksi yang memang mereka Fokuskan, Pertama di Gedung Sekda dan yang kedua adalah di Gedung DPRD, Aksi kali ini juga menjadi semacam Pemberian Kado Khusus berupa Segenap Permasalahan yang ada di Pandeglang yang mereka titipkan kepada Dewan dewan yang baru, mengingat bahwa hari ini bertepatan dengan Pelantikan Anggota Dewan yang baru di Pandeglang

Sepdi Hidayat Selaku Ketua KUMALA menyampaikan dalam orasinya," mengenai Ketidakkonsisten -an Pemkab dalam Branding “Pandeglang adalah Kota Wisata” namun di sisi lain Pemkab dinilai tidak berhasil memanfaatkan itu, dan ia juga mengatakan bahwa Aksi ini adalah bentuk Pemberian Kado Khusus terhadap DPRD Pandeglang

“Pandeglang kerap kali dikatakan sebagai Kota Wisata, ada beragam wisata yang menjadi kebanggan dari Kabupaten Pandeglang, baik itu dari sisi Pantainya maupun Kehutanannya, akan tetapi di lapangan sangat banyak sekali ditemukan pungutan pungutan liar di beberapa lokasi Pantai, hal ini jelas menghambat bagi pemasukan PAD, Praktek praktek Premanisme di titik titik wisata itu masih banyak kita temukan. Juga perlu kami tegaskan bahwa saat ini di Pandeglang itu beragam persoalannya, maka dengan itu kami titipkan Segenap Permasalahan ini kepada Dewan dewan yang baru agar menjadi Aspirasi yang kelak dibahas dalam Sidang Paripurna dan dicrikan Solusinya”. Teriaknya

Ia juga melanjutkan bahwa," Penuruan Persentase Kemiskinan di Pandeglang masih terbilang sangat kecil, hal ini menandakan bahwa upaya Pemkab Pandeglang belumlah serius

“Pandeglang masih dikategorikan sebagai Kabupaten dengan Tingkat Kemiskinan Ekstrem, memang sempat mengalami Penurunan pada tahun 2023 sebanyak 114 ribu menjadi 113 ribu di tahun 2024, akan tetapi penurunan itu masih tergolong kecil, hanya mengalami penurunan sebanyak Seribu dalam satu tahun, artinya bisa kita hitung bahwa dalam satu bulan hanya terentaskan sekitar 90 jiwa, angka ini sangatlah kecil untuk Skala Kabupaten”, Jelasnya

Issu terkait pemotongan TPP PNS dan P3K juga menjadi sorotan, mereka menganggap bahwa Pemotongan itu menjadi bentuk ketidakmanusiawian perlakuan Pemkab terhadap ASN dan P3K di Pandeglang

“ASN dan P3K di Pandeglang hari ini merasa tercekik oleh perbuatan tidak manusiawi yang dilakukan oleh Pemkab Pandeglang, bagaimana bisa hanya demi kepentingan Back Up PAD malah Nasib PNS yang dipertaruhkan, apalagi sampai beralasan bahwa kondisi Financial yang tidak memungkinkan. dan juga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 212 yang melarang memberikan Tunjangan Tambahan harusnya menjadi tolak ukur apakah pantas TPP PNS ini dilakukan Pemotongan, ga jelas memang” Ungkap Bustomi selaku Ketua Forum BEM Pandeglang

Faiz (Ketua KUMANDANG) mengatakan bahwa Aksi ini perlu dan wajib dilakukan sebagai bentuk Atensi kepada Pemerintah, juga sebagai Pemberitahuan terhadap Public mengenai gagalnya pemerintahan Kabupaten Pandeglang

“Saya kira dan saya pertimbangkan, turunnya kami ke jalan menandakan dan membuktikan bahwa hari ini telah terdapati berbagai macam Permasalahan yang kronis yang diidap oleh Kabupaten Pandeglang, dan ini semua diakibatkan dari ketidakmampuan Pemkab pandeglang dalam melaksanakan roda pemerintahannya, ini menjadi pengingat kepada mereka bahwa kami menyatakan Gagal Total Pemerintahan dibawah Bupati Pandeglang selama 2 Periode, juga aksi ini sebagai pemberitahuan ke muka umum tentang banyak nya persoalan persoalan yang masih belum terselesaikan”. Ucapnya

Untuk diketahui, mereka menggelar aksi dengan membawa beberapa Tuntutan, diantaranya : 

1. Menuntut untuk Tindak tegas segala bentuk pungutan liar di lingkungan wisata yang ada di pandeglang, serta prioritaskan penanggulangan sampah

2. Menuntut pemerintah daerah untuk menindak tegas perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan

3. Meminta untuk meningkatkan kualitas pedidikan dan tindak tegas segala bentuk asas pemanfaatan dalam dunia pendidikan yang digunakan hanya untuk kepentingan

4. Meminta Pemkab untuk mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan retribusi kesehatan yang telah diberlakukan di seluruh kecamatan di Pandeglang

6. Usut oknum yang bermain dalam monopoli obat dan Alat Kesehatan di dinkes dan rsud berkah, sampai mengakibatkan adanya kelangkaan obat dan alkes,

7. Menuntut bupati agar mempertimbangkan pemotongan TPP PNS Dan P3K 45% yang di sebabkan oleh PAD padeglang yang kurang mempuni

8. Usut oknum yang ada di dalam tubuh TAPD dan Banggar serta disdukcapil pandeglang mengenai penyaluran TPP disdukcapil yang hanya di berikan 50% saja,

10. usut dan evaluasi oknum yang terlibat dalam beberapa program dinkoperindag, yang sampai saat ini mangkrak, tidak di kelola dan hanya di jadikan sempel semata,

11. Menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja, infrastruktur yang memadai, dan akses terhadap pelayanan publik yang berkualitas."Tegasnya. (Do)

Mahasiswa Lakukan Demonstrasi Pada Saat Pelantikan Anggota DPRD Pandeglang

Kontakpublik.id,PANDEGLANG - Puluhan mahasiswa yang tergabung pada Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Pandeglang dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang melakukan aksi unjuk rasa pada momentum pelantikan anggota DPRD Pandeglang, aksi tersebut di gelar di depan Kantor DPRD Pandeglang, Senin (26/8/2024).

Bung Hatta Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang menyampaikan, bahwa dalam aksi kali ini untuk mengingatkan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang terpilih periode 2024-2029, untuk memaksimalkan perannya sebagai wakil rakyat dalam melakukan dan legislasi.

"Kami dari DPC GMNI Pandeglang, melakukan aksi unjuk rasa dalam momentum pelantikan anggota DPRD Pandeglang periode 2024-2029 untuk memaksimalkan peran atau fungsinya dalam melakukan controling dan legislasi," kata Bung Hatta saat menyampaikan orasinya.

Lanjut Bung Hatta, DPC GMNI Pandeglang juga meminta kepada anggota DPRD Pandeglang terpilih untuk mendorong peningkatan infrastruktur, pendidikan dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pandeglang.

"Meminta terhadap DPRD Pandeglang terpilih untuk mendorong peningkatan insfratruktur, pendidikan dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pandeglang," ungkapnya.

Disampaikan orator lainnya Bung Angga, mendorong anggota DPRD Pandeglang terpilih untuk menghentikan dugaan komersialisasi pendidikan, kesehatan dan pembangunan di Kabupaten Pandeglang.

Dikarenakan Anggota DPRD Pandeglang terpilih saat ini yang telah dilantik harus bisa mengembalikan kepercayaan rakyat dengan tidak hidup dibawah ketiak eksekutif.

"Di balik janji-janji yang melambung tinggi, ada realitas pahit yang sering terlupakan, flere cum flentibus, menangis bersama mereka yang menangis. Saat para wakil rakyat dilantik dengan penuh gegap gempita, bagaimana dengan mereka yang tetap terpuruk," pungkasnya.

Maka Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dalam momentum pelantikan anggota DPRD Pandeglang periode 2024-2029 menyampaikan tuntutan diantaranya.

1. Maksimalkan peran fungsi controling dan legislasi DPR.

2. Stop komersialisasi pendidikan di Kabupaten Pandeglang.

3. Tingkatkan suprastruktur pendidikan di Kabupaten Pandeglang.

4. Stop komersialisasi kesehatan.

5. Tingkatkan fasilitas kesehatan 

6. Stop komersialisasi pembangunan 

7. Kembalikan kepercayaan rakyat dengan tidak hidup dibawah ketiak eksekutif 

8. Buka mata, buka telinga, karena rakyat menunggu janji manismu.

"Jadi itulah beberapa poin yang kami sampaikan dalam tuntutan, agar dapat di pahami oleh anggota DPRD terpilih," jelasnya

 

Entis Sumantri Ketua HMI Cabang Pandeglang menyampaikan, bahwa saat bertepatan pada pelantikan Anggota DPRD Pandeglang terpilih, agar dapat merealisasikan visi misi dengan baik serta dapat menepati janji-janji politiknya terhadap masyarakat Pandeglang, 

"Jika kurun waktu dua hingga tiga tahun tidak dapat merealisasikan apa menjadi harapan masyarakat, kami anggap DPRD Pandeglang gagal tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya," ujarnya. (Red)

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang Gelar Aksi Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi

Kontakpublik.id,PANDEGLANG, - Ratusan Massa Aksi yang tergabung dalam himpunan mahasiswa islam (HMI) Cabang Pandeglang, melakukan Aksi Demontrasi di KPU, DPRD Kabupaten Pandeglang serta Tugu Jam Alun-alun Pandeglang, pada, " Senin, 26/08/2024

Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang Entis Sumantri Mengatakan, Demokrasi menganut prinsip utama yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat (dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat) yang benar-benar harus kita jaga bersama keutuhan nya, " Ungkapnya

Maka pada tumpuan kedaulatan rakyat termanifestasi ke dalam partisipasi politik yang lebih luas kepada masyarakat, menjadikan hukum sebagai panglima, kebebasan berpendapat, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi kekuasaan, perlindungan terhadap minoritas, hingga pemisahan kekuasaan (eksekutif, yudikatif, legislatif) untuk memastikan terjadinya check and balances dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis.

sesuai dengan kondisi objektif negara hari ini kami agent prubahan di bumi pertiwi mahasiswa harus lagi dan lagi kami turun ke jalan untuk, membawa beberapa aspirasi dan jeritan rakyat yang di akibat kan oleh kepentingan kaum oligarki dan elit politik di negri ini, " Ungkapnya Ketua Umum Tayo

Sesuai dengan putusan dan surat instruksi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) yang menyerukan untuk lakukan gerakan nyata dan serentak di setiap daerah Provinsi, kabupaten/kota untuk mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Maka kami harus sampaikan aspirasi rakyat ini di depan publik.

Mungkin kita sudah mengetahui nya dan membaca dan melihat fakta dalam kondisi negri ini, perlu kita ketahui bahwasanya, Bangsa Indonesia harus kembali menghadapi ancaman yang jauh lebih sistematis terhadap demokrasi kita, di mana DPR RI melakukan revisi pada sejumlah pasal yang ada pada UU Pilkada dalam waktu singkat demi kepentingan kelompok. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 telah mengatur perihal perubahan syarat usia calon kepala daerah, di mana kedua peraturan ini memberikan dampak positif pada demokrasi elektoral di Indonesia yang lebih luas dan inklusif.

Namun DPR RI melalui Panitia Kerja UU Pilkada kemudian melakukan revisi untuk menjegal Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 serta memasukkan pasal-pasal inkonstitusional pada Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Hasrat kekuasaan yang ditunjukkan oleh oknum-oknum DPR RI ini merupakan bentuk nyata dari kejahatan aksi inkonstitusional serta merupakan ancaman nyata terhadap keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Senada dengan korlap Aksi Fikri Hidayatullah, menyampaikan kami menuntut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Mendesak DPRD Pandeglang untuk Mengusulkan kepada DPR RI harus segera Mencabut Hasil Rapat Panja yang membahas tentang UU Pilkada dan/atau Mematuhi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024; tersebut " Ungkapnya

Selanjutnya kami pun mendesak KPU Pandeglang untuk merekomendasikan tuntutan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang kepada KPU RI untuk Menindaklanjuti dan Melaksanakan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024 sebab sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan bahwa Putusan MK bersifat final and binding; ungkapnya Fikri Hidayatullah

Menambahkan Moh. Ilham Korlap 2 mengatakan, kami. Mendesak BAWASLU untuk Menjalankan Checks and Balances untuk memastikan KPU melaksanakan Putusan MK, dan jika tetap 'tidak dilaksanakan'. Maka DKPP berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat harus memberikan sanksi tegas kepada para pihak;

Serta kami menolak dengan tegas wacana untuk Menerbitkan PERPU yang berpotensi menjadi 'biang' masalah baru, sangat tendensius, dan akan mempengaruhi politik hukum pada Pilkada ; ujarnya

HMI juga Mengingatkan kembali, jika Revisi UU Pilkada tetap dilanjutkan dengan tetap mengabaikan Putusan MK, maka kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk bangkit melawan kesewenang-wenangan penguasa di negeri ini.

HMI Cabang Pandeglang juga menyampaikan bahwasanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang yang terpilih dan di lantik pada tgl 26 Agustus 2024. Masa Jabatan 2024-2029, untuk dapat menepati janji-janji politik nya terhadap masyarakat serta merealisasikan Visi-misinya sesuai dengan tujuannya terhadap Rakyat apabila dalam jangka Dia (2) tahun tidak bisa menjalankan nya maka Harus mundur dari jabatannya. " Tutup HMI Cabang Pandeglang. (Do)

Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA), Minta Seni Budaya di Perhatikan Pihak Pemerintah

Kontakpublik.id,PANDEGLANG -  Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) DPD Pandeglang, sangat Geram Dengan tidak ada Kepedulian Pemerintah Wilayah Labuan, dan Dinas terkait tak perduli terhadap Budaya Seni.

Yayan Sofyan selaku Ketua DPD BAPERA Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Yayan Sofyan saat menghadiri Gebyar Budaya Seni Laskar Siliwangi mengatakan ketertarikannya," dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan sukses dan terus berjuang dalam melestarikan budaya Seni ini, Saya juga sangat miris Mendengar Ketua Laskar Siliwangi dalam sambutannya, tidak adanya perhatian dari Pemerintah. Baik dari wilayah Kecamatan Labuan, sampai Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Terkaitnya," Ujar Yayan Sofyan kepada wartawan.

Yayan Sofyan juga memohon, kepada pelaku seni, agar selalu berkreasi," selaku mitra, memohon agar seluruh paguron yang hadir, agar tetap berkreasi, walaupun tidak ada, perhatian dari pengambil kebijakan, kita tetap bergerak sebab ini warisan dari orang tua kita," tuturnya.

Sambil ikut menyantuni Anak Yatim yang ada di 9 Desa Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Banten, Yayan Sofyan juga menjelaskan," ini bukti nyatanya loh pak, selain para pelaku seni tersebut berkreasi. Namun mereka juga perduli terhadap sesama, dengan cara Pembagian santunan terhadap anak yatim, di Kecamatan Labuan 9 Desa adanya," ucap tegas Yayan Sofyan.

Hal lain juga di ungkap oleh pengurus harian BAPERA DPD Pandeglang," harusnya Pemerintah, baik Dari Kabupaten ataupun Propinsi Banten, harus membuka mata hatinya, ini tradisi yang harus di lestarikan, bukan budaya-budaya yang merusak moral generasi muda," ungkap Ryan Pratama selaku Ketua Harian.

Ryan juga Berharap, kepada tokoh tokoh paguron yang ada, agar tidak putus asa guna berkembang dalam tradisi budaya tersebut," harus lebih tegar, biarpun kita tidak di perhatikan oleh pemerintah, tapi kita bisa berkreasi, maju dan pantang mundur," tutupnya. (Do)

Oknum Wartawan Jadi Pahlawan Kesiangan Demi Uang Haram

Kontakpublik.id, PANDEGLANG-Inisial (R) atau MR yang disebut-sebut selaku Oknum Wartawan diduga jadi pahlawan kesiangan Terbukti oknum tersebut yang terkesan sok jagoan bahkan slalu mengucilkan sesama profesi Pers demi mendapatkan uang haram

Oknum tersebut mengaku dirinya dari KP, Media satu-satunya paling Populer Kritikanya yang pedas di Banten. Diawali dengan bertemu dengan pihak Kecamatan, dugaan kuat untuk lakukan Mediasi kaitan persoalan polemik Bantuan Sosial (Bansos), sebab para pihak merasa resah maka ingin segera diselesaikan dengan adat timur untuk minimalisir pemberitaan di Media.

Sering kali oknum wartawan itu manfaatkan momen, ketika ada berita yang sedang ramai langsung seolah bahwa brita itu jadi karya dirinya padahal bukan, hanya mengaku-ngaku saja tak tau malu, weleh weleh jadi Bodrek.

Dengan begitu, Ketua DPC AMIRA Pandeglang, Rohikmat, menyampaikan di Kantornya kepada Media ini, pada Minggu (25-8-2024),

Begini:

Sebelumnya kabar miring soal dugaan Penyaluran beras 10 KG per KPM bermasalah di Desa Sindangkarya, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten telah tayang, terindikasi ada pemindahan penerima Bansos. di pindahkan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) dan PT POS. Penyaluran bantuan tersebut tidak sesuai data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kesmiskinan (P3KE), dipindahkan sepihak tanpa adanya musyawarah/pemberitahuan oleh Petugas POS dan Kesra Desa Sindangkarya.

Bantuan Pangan Beras ( BPS) atau program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog, program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP

Basis data penerima bantuan pangan beras yang digunakan di tahun 2024 , dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). adapun besaran bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) beras per KPM per bulan itu rutin biasa dilakukan.

Sayangnya mulai dari pihak Kecamatan, PT POS dan DPMPD belum bisa di Konfirmasi lantaran tidak ada ditempat, hingga berita ini di UP. (Rudi Bako)

Tidak ada ZoSS. Ratusan Anak Didik Rentan Laka Penyebrangan

Kontakpublik.id,PANDEGLANG -  Kami sangat berharap kepada Dinas terkait. Semoga peka dalam hal keselamatan pada pengguna Jalan Raya, baik pejalan Kaki kemudian Orang yang akan menyebrang maupun Pengendara Roda Dua dan Empat. Ketika Mereka melintasi jalur tepatnya di depan Sekolah Dasar Negeri Labuan 3."

" Apa sebab ? Jalur tersebut hampir tiap hari terkecuali Hari Minggu, digunakan untuk menyebrang Ratusan Anak Murid yang datang dan yang  pulang Sekolah. Belum lagi lalu lalang Kendaraan Roda Dua dan Empat berikut Bus bahkan Truk, semua menggunakan Jalur yang sama."

" Atas Dasar itu Kami berharap sekalipun hanya lewat Media ini. Dinas terkait membuat Zona Selamat Sekolah (ZoSS.Red) atau rambu lalu lintas, keberadaan Zona Selamat Sekolah itu bagi Kami penting sifatnya, demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan Kita bersama." Demikian diutarakan Sapuri pada kontakpublik.id belum lama ini.

Sapuri sendiri adalah Penjaga SDN Labuan 3. Memiliki tugas khusus mengamankan setiap Murid - murid  yang datang maupun yang pulang Belajar. Ditambah lanjut Sapuri di SDN Labuan 3 Ruang Belajar kelas 1 nya saja ada 4 Kelas dengan rata - rata perkelasnya berjumlah 28 Orang. Maka tinggal dikalikan saja 28 X 4 lalu ditambah kelas 2 sampai kelas 6.

" Jelas disamping Kami membutuhkan Zona Selamat Sekolah berupa Marka Jalan. Juga Rambu lalu lintas yang erat hubungannya dengan semua pihak, baik pengendara maupun pemanfaat. " Pungkas Sapuri.

Dari catatan Wartawan, jalur Jalan yang diutarakan Sapuri bernama  Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Dahulu milik Nasional konon sekarang dalam pengelolaan Provinsi. (Die).

Laskar Siliwangi Dan Gabungan Paguron, Adakan Gebyar Budaya Seni Banten,Tidak di Hadiri Pemerintah Wilayah

Kontaktpublik.id,PANDEGLANG -  puluhan paguyuban pencak silat dari berbagai wilayah Kabupaten Pandeglang dan luar Pandeglang, menunjukan aksinya dalam acara gebyar budaya dan santunan anak yatim Sabtu,(24-8-2024)

Dalam acara tersebut juga di hadiri oleh anak dari tokoh besar di Pandeglang, Bunda Reka, Apud Hudori selaku pengurus Kesti TTKKDH Pandeglang dan tokoh lainya.

Acara yang di selenggarakan oleh Laskar Siliwangi, terbilang sukses, walupun tidak di hadiri oleh para pimpinan pemerintahan wilayah Kecamatan Labuan," allhamdulillah biar kami tidak di hadiri oleh para pejabat Kecamatan Labuan, tapi kami para paguron yang ada sanggup untuk menjalankan pelestarian Budaya seni pencak silat dan lainnya," ungkap Endang Golok selaku ketua Laskar Siliwangi.

Endang juga mengatakan," merasa prihatin terhadap para pengambil kebijakan di pemerintahan, yang tak peduli terhadap seni budaya," ini nyata pak, pemerintah dalam melestarikan seni budaya, tidak ada  kepedulian,"

Masih dikatakan Endang Golok,"ke ia juga meminta kepada masing-masing Paguron, agar tetap selalu membudayakan seni budaya," kami meminta kepada ketua ketua Paguron, agar tetap bersemangat, walaupun tidak di perhatikan oleh Pemerintah Wilayah, Daerah dan Pusat, buktikan kita bisa," tegasnya.

Hal lain juga di ucapkan oleh Apud Hudori selaku pengurus Kesti TTKKDH Pandeglang, sekaligus Penasehat Laskar Siliwangi," kami juga miriis, sekaligus bangga dengan acara sebesar ini, yang tidak sama sekali di lirik oleh pemerintah  baik dari Kecamatan Labuan dan Kabupaten, ada apa sebenarnya, apakah budaya budaya asing yang mereka lestarikan, sementara budaya seni asli Banten sendiri, tak di bina," ungkap Apud Hudori yang sekaligus Penasehat Laskar Siliwangi.

Sementara Bunda Rika dalam sambutannya juga mengatakan," dirinya bangga akan pelaksanaan gebyar tersebut," Kami bangga dengan para perguruan, dan pelaku seni budaya, yang telah tampil begitu memukau. Dan kami akan terus berusaha berjuang, agar budaya seni kita di perhatikan oleh Pemerintah, baik daerah maupun pusat, dan kami juga mengucapkan rasa bahagia dan haru," tuturnya dalam sambutannya.

Dalam acara tersebut juga mewakili dari Paguron yang ada, widyati selaku pengasuh padepokan Badak Liar mengatakan," Saya berharap untuk kedepannya semoga pemerintah dan Instansi bisa lebih memperhatikan  seni budaya tradisi khusunya  pencak silat," terangnya. (Do)