Kontakpublik id, PANDEGLANG-Di Kecamatan Menes diduga PT. POS Indonesia salurkan Bantuan Pangan Beras bermasalah, diduga tidak mengacu kepada data penerima bantuan yang diberikan kementrian yaitu data P3KE.
Bantuan Pangan Beras ( BPS) atau program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog, program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
Basis data penerima bantuan pangan beras yang digunakan di tahun 2024 adalah dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Diketahui, besaran bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) beras per KPM per bulan.
Sayangnya penyaluran beras di Desa Sindangkarya, Kecamatan menes, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten diduga ada pemindahan penerima Bansos yang di duga di pindahkan oleh Pemdes dan PT POS.
"Berdasarkan pantauan penyaluran bantuan tidak sesuai data P3KE dipindahkan sepihak tanpa adanya musyawarah/pemberitahuan oleh Petugas POS dan Kesra Desa Sindangkarya. Demikian hal ini dikatakan oleh Aktivis AMIRA Rohikmat, pada Rabu, (21-8-2024). Di Kantornya
Selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Angkatan Muda Indonesia Raya Kabupaten Pandeglang, Rohikmat bilang kepada wartawan saat penyaluran beras dari data yang ada tidak sesuai dengan kreteria penerima bansos. Tuturnya
"Dari data yang ada pemindahan penerima bantuan tidak sesuai aturan dan kriteria kemiskinan. yang sudah di tetapkan pemerintah. tutupnya singkat (Rudi Bako)
Editor: Rudi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar